Kejari Aceh Selatan Dukung Optimalisasi Program JKN-KIS

Kejari Aceh Selatan Dukung Optimalisasi Program JKN-KIS
BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan menandatangani MoU dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Foto: For anteroaceh.com

TAPAKTUAN – Sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan juga di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain peningkatan pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan juga meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. 

Sebagai upaya menegakkan kepatuhan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Aceh Selatan dalam implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan kembali bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. 

Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada Senin (27/9/2021).

“Program JKN-KIS telah berjalan selama tujuh tahun dan masyarakat telah merasakan bahwa manfaat Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan begitu besar. Berjalannya program ini tentu tak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak termasuk Kejaksaan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Aswalmi Gusmita.

Dukungan kejaksaan dalam kesuksesan Program JKN-KIS sangat besar khususnya dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan adalah pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan melakukan tindakan hukum lain dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/asset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh BPJS kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Heru Anggoro, menyatakan pihaknya siap untuk membantu kesuksesan Program JKN-KIS di Kabupaten Aceh Selatan dengan melakukan upaya-upaya penegakan hukum perdata dan tata usaha negara terhadap badan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan Negeri Aceh Selatan siap menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan dan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam upaya penegakan kepatuhan badan usaha di Kabupaten Aceh Selatan,” tutup Heru. 

Komentar

Loading...