Kajari Lhokseumawe Sebut Hasil Audit BPKP Bisa Diabaikan

Kajari Lhokseumawe Sebut Hasil Audit BPKP Bisa Diabaikan
Audiensi mahasiswa pengunjukrasa dengan kajari Lhokseumawe Mukhlis SH

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Mukhlis, SH menegaskan hasil audit investigasi pihak Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) Aceh terhadap  dugaan korupsi proyek Batu Gajah Cunda–Meuraksa tahun 2020   bisa diabaikan. 

Hal itu diungkap Mukhlis di hadapan mahasiswa pengujukrasa di Kantor Kejaksaan setempat, Rabu (23/6/2021).

Audiensi tersebut sempat berlangsung tegang, karena Kajari dinilai  tidak mengakui audit investigasi  auditor BPKP Aceh yang menyebutkan kerugian mencapai angka 4,3 miliar.

Mukhlis  mengatakan, hasil audit adalah bagian dari pendapat ahli, sedangkan untuk penetapan hukum berada di tangan jaksa. 

Ia juga menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum mendapati kerugian negara dalam perkara tersebut, karena bukti fisik proyek pengaman pantai itu ada. Hanya saja, tidak melalui proses administrasi yang benar. Yaitu proyek dikerjakan sebelum proses tender. 

Selanjutnya, sebut Mukhlis  dalam kasus ini rekanan sudah mengembalikan uang senilai 4,2 miliar ke kas daerah pada 21 Januari 2020 lalu. Setelah itu baru dilakukan audit investigasi dari BPKP Aceh 

“Hasil audit BPKP bisa diabaikan,  karena itu bagian dari pendapat ahli, sedangkan untuk penetapan hukum adalah tugas jaksa. Untuk kasus ini   rekanan sudah mengembalikan uang senilai 4,2 miliar. Jadi saya tanya sekarang dimana fiktifnya?,” kata Mukhlis.

Kemudian para pengunjukrasa yang hadir di tempat audiensi  mempertanyakan lagi kalimat “Bisa diabaikan” yang diungkap tersebut. Kali ini Mukhlis berkilah, menurutnya kata “Abai” yang dimaksud bila kasus sudah masuk ke ranah pengadilan. 

“Yang saya maksud bisa diabaikan di pengadilan, kalau kami sejalan dengan BPKP,” jawab Mukhlis.

Mukhlis mengaku penanganan proyek batu gajah masih pada tahanan penyelidikan intelijen, belum ada penetapan tersangka. Pihaknya saat ini masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Bila perlu, dirinya akan menemui pihak kejaksaan agung untuk meminta petunjuk.

Ia juga menyebutkan  kasus Batu Gajah tersebut unik dan jarang terjadi. Modusnya, pekerjaan dilakukan sebelum proses lelang.  

“Saya sepakat ada pelanggaran, tapi ini tidak fiktif, karena pekerjaannya ada dan sudah menjadi aset negara, masalahnya pengadaan proyek ini bermasalah, karena tanpa proses lelang,” jelasnya lagi.

Proyek itu juga dinilai menguntungkan negara, karena pihak rekanan telah mengembalikan uang proyek sebesar 4,2 miliar ke kas daerah. Dalam hal ini lanjut Mukhlis, BPKP tidak melihat hasil fisik yang telah dilakukan oleh rekanan.

“Setahu saya mereka (auditor BPKP) hanya datang dan meminta berkas-berkas, dan meraka tidak melihat ke lokasi proyek,” sebutnya.

Komentar

Loading...