Judi Online Makin Marak, Diskominsa Aceh Sebut Kewenangan Memblokir Ada di Kominfo

Judi Online Makin Marak, Diskominsa Aceh Sebut Kewenangan Memblokir Ada di Kominfo
Kabid Layanan E-Goverment Diskominsa Aceh, Hendri Dermawan. Foto: Uci Setiawan.

BANDA ACEH - Belakangan judi online kian marak di Aceh bahkan telah meresahkan kalangan ulama hingga masyarakat. Sejalan dengan itu polisi terus menangkap pelaku pemain judi online dan penjual chip judi High Domino Island.

Tepat setahun lalu atau 2 Oktober 2020, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) Aceh pernah mengajukan kepada Kementrian Kominfo RI untuk memblokir sejumlah situs atau  Uniform Resource Locator (url) yang kerap dijadikan sebagai media untuk bermain judi online.

Namun setahun telah berlalu sejumlah url yang kerap disalahgunakan itu tetap masih bisa diakses dengan mudah, walau disisi lain polisi terus menangkap pelaku yang terlibat judi online. Bahkan beberapa kasus judi online telah inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepala Diskominsa Aceh, Marwan Nusuf melalui Kabid Layanan E-Goverment, Hendri Dermawan mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online yang tengah marak di Aceh.

Padahal pihaknya sepakat dan mendukung pemblokiran situs judi online di Aceh. hal itu dibuktikan dengan surat yang mereka kirim ke Kementrian Kominfo RI, dalam surat itu Diskominsa Aceh mengajukan sejumlah url berisi konten yang berhubungan dengan game judi online untuk diblokir.

"Dari sekian banyak url yang telah kita ajukan ke Kementerian Kominfo, mereka juga telah menjawab akan mengkajinya," ucap Hendri Dermawan saat ditemui anteroaceh.com, Jum'at (1/10/2021) kemarin.

Url tersebut, kata Hendri dilaporkan berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kominsa dan diteruskan ke Kominfo RI. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah sejumlah url yang telah diajukan tersebut benar termasuk dalam situs judi online atau hanya aplikasi biasa yang disalahgunakan, karena pihaknya hanya meneruskan pengaduan masyarakat yang masuk.

Mengapa Kementerian Kominfo Sampai Saat Ini Belum Memblokir Situs Game Judi Online?

Sejak Diskominsa mengajukan surat permintaan pemblokiran sejumlah aplikasi judi online tahun lalu dengan menyertakan 11 jenis situs yang diduga berisi konten yang berhubungan dengan game judi online hingga kini belum ada kepastian atas permintaan pemblokiran itu.

Bahkan hingga kini situs-situs tersebut masih tetap bisa diakses. Salah satu aplikasi judi online yang marak digunakan adalah Higgs Domino yang hampir di setiap wilayah Aceh, aparat penegak hukum telah menangkap sejumlah penjual dan pembeli chip domino itu.

Dikatakan Hendri, laporan tersebut terlebih dahulu dikaji oleh Kementrian Kominfo melalui forum bersama yang melibatkan banyak unsur termasuk sejumlah pemuka agama di dalamnya. Apakah nantinya situs tersebut terbukti mengandung unsur perjudian seperti yang dilaporkan atau hanya sekedar situs hiburan.

"Kenapa sampai sekarang belum diblokir? Bisa jadi hasil kajian tadi tidak menunjukkan bukti konkrit yang dilaporkan, tetapi lebih kepada orangnya yang menyalahgunakan," terang Hendri.

Dikatakannya lagi, aparat penegak hukum juga bisa langsung mengajukan pemblokiran situs tersebut ke Kominfo dengan disertai bukti kuat berupa penangkapan yang membenarkan bahwa aplikasi tersebut telah dimanfaatkan untuk judi online selama ini di wilayah Aceh.

Tidak Bisa Memblokir, Pemerintah Aceh Hanya Dapat Memberi Edukasi Kepada Masyarakat

Menanggapi maraknya pengguna game judi online di Aceh, Hendri menyoroti hal tersebut lebih cenderung kepada individu yang memainkannya.

"Jika tidak disalahgunakan orang sebagai fasilitas berjudi, ya game itu akan tetap berjalan seperti game biasa," tuturnya.

Bahkan MPU telah mengeluarkan fatwa terkait judi online  haram, yaitu fatwa nomor 1 Tahun 2016 tentang judi online dan nomor 3 tahun 2019 Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum game PUBG (Player Unknown’s Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islamerrege,  yang merebak beberapa tahun yang lalu.

Selain membutuhkan peran orang tua, sebut Hendri pemerintah juga akan terus berupaya mengedukasi serta mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

"Kita hanya bisa mengedukasi masyarakat, karena yang bisa memblokir situs itu Kementrian Kominfo, kita tidak bisa," pungkas Kabid E-Goverment Diskominsa Aceh, Hendri Dermawan.

Komentar

Loading...