Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

JIka Tidak Cairkan Bansos, YARA akan Gugat Pemerintah Aceh

JIka Tidak Cairkan Bansos, YARA akan Gugat Pemerintah Aceh
Foto: Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, SH

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) akan menggugat pemerintah Aceh jika dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dialokasikan dalam APBA 2019 tidak bisa dicairkan.

"Kami akan menggugat pemerintah Aceh jika dana Bansos tidak bisa realisasikan," ungkap Safaruddin, SH, Rabu (31/7/2019) di Banda Aceh.

Menurut safar, alasan pemerintah tidak bisa dicairkan Bansos karena terkendala dengan pasal 9 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah adalah alasan yang tidak logis dan mengada-ada.

"Qanun APBA sudah disahkan dan sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, Qanun itu peraturan perundangan di bawah UU dan Peraturan Menteri, tentu saja Qanun tidak boleh melanggar Peraturan Menteri, tetapi ketika Qanun APBA sudah di setujui oleh Kementerian Dalam Negeri berarti untuk urusan legalitas sudah selesai," terang Safar.

Karena lanjutnya, jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan menteri, tentu Kementerian Dalam Negeri tidak akan menyetujui Qanun APBA tahun 2019.

"Ketika Qanun APBA telah disahkan dan di setujui oleh mendagri maka tidak ada alasan jika kemudian ada materi dalam Qanun tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dari Qanun" jelasnya.

"Kami akan menggugat kerugian masyarakat akibat tidak terealisasinya dana Bansos tersebut, karena menurut kami jika ada teknis administratif yang tidak terpenuhi dalam penyusunan Qanun APBA ini menjadi tanggung jawab eksekutif," tegasnya

Lebih lanjut, kata Safar YARA mendukung sikap DPRA yang menolak pembahasan KUA-PPAS, supaya menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak main-main dengan penyusunan APBA.

"Kita mendorong DPRA untuk melaporkan ASN khususnya yang terlibat dalam Tim Angaran Pemerintah Aceh ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diperiksa apakah TAPA dalam membahas Qanun APBA tahun 2019 telah sesuai dengan undang-undang," tandasnya.

Komentar

Loading...