JARI Somasi SKK  Migas Minta Blok Migas Aceh Dirserahkan ke BPMA

JARI Somasi SKK  Migas Minta Blok Migas Aceh Dirserahkan ke BPMA

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) mengirim surat somasi ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua JARI, Safaruddin meminta SKK Migas mengkoreksi kontrak minyak bumi dan gas Pertamina tahun 2006 lalu antara BPMIGAS yang sekarang berubah menjadi SKK Migas dengan  PT Pertamina EP.  

Karena menurut Safar kontrak itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

“Kami minta kepada SKK Migas untuk segera mengkoreksi kontrak itu karena kontrak itu harusnya sudah di koreksi sejak tahun 2015 lalu untuk menyelaraskannya dengan PP 23 tahun 2015,” kata Safar, Jum’at (12/3/2021).

JARI meminta agar SKK Migas menyerahkan blok migas di Aceh yang mencakup Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 1 dengan luas wilayah lebih kurang 4.392 kilometer persegi,  NAD 2 seluas 1.865 Km persegi, East Aceh seluas 76,93 kilometer persegi dan Perlak sekitar 10 kilometer persegi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

“Sesuai dengan PP 23/2015 vide pasal 13, Pasal 14 dan pasal 90, BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di Aceh dan pada saat terbentuknya BPMA, seharusnya semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari perjanjian kontrak kerjasama bagi hasil minyak dan gas bumi antara SKK Migas dan kontrak kerjasama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA, namun sampaik saat ini SKK Migas tidak menyerahkan blok migas Aceh kepada BPMA,” papar Safar.

“Kami minta agar SKK Migas segera meyerahkan blok migas di Aceh kepada BPMA, karena kontrak SKK Migas dengan Pertamina jika dilihat dari aspek hukum sudah melanggar PP 23/2015 seharusnya blok migas yang dikelola Pertamina harus berkontrak dengan BPMA bukan dengan SKK Migas, sebagai lembaga negara SKK Migas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” tambah Safar.

JARI meminta agar SKK Migas mengalihkan seluruh wilayah kerja migas PT Pertamina EP kepada BPMA paling lama satu minggu sejak diberikan surat somasi tersebut dan jika tidak diindahkan maka JARI akan menempuh jalur hukum.

“Kami memperingatkan SKK Migas agar segera menyerahkan blok migas di Aceh kepada BPMA sesuai dengan perintah dari PP 23 tahun 2015, jika somasi ini tidak diindahkan maka kami akan menempuh jalur hukum,” pungkas Safar.

Somasi yang dikirimkan ke SKK Migas juga di tembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Ketua Forum Bersama DPR/DPD RI Aceh, Ketua BPK RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Komisi Pengawas SKK Migas, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan BPMA.

Komentar

Loading...