Update COVID-19 Aceh

0 ODP
0 PDP
0 Positif
0 Meninggal
0 Sembuh

-

Sumber: -

Janji dan Tapal Batas  

Janji dan Tapal Batas  
(Foto: Ilustrasi)

Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Taponimi dan Batas Daerah telah mengeluarkan Permendagri yang mengatur tapal batas Aceh-Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung, ada Sembilan tapal batas.

Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh senang bukan kepalang. Syakir, sang kepala biro mengucapkan terimakasih, karena konflik tapal batas sudah berlangsung puluhan tahun, dan baru sekarang diselesaikan.

Sekilas, kita bisa memahami reaksi Syakir, karena PR lama sudah selesai. Rasanya, selesai saja permendagri itu belum cukup. Kenapa? Karena Aceh memiliki MoU Helsinki, yang mengatur persoalan tapal batas ini.

Point 1.1.4 perjanjian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia itu menyebut tapal batas Aceh merujuk kepada peta 1 Juli tahun 1956. Dulu, beberapa wilayah Sumatera Utara, seperti Karo, Deli, Langkat masuk ke dalam wilayah Aceh.

Semasa konflik berkecamuk, GAM juga memiliki kesatuan di tiga wilayah tersebut. Barangkali, ini juga yang mendasari Aceh yang di masksud dalam MoU Helsinki itu adalah Aceh yang di dalamnya ada Karo, Deli dan Langkat.

Kita tidak tahu bagaimana proses penetapan tapal batas itu sekarang. Apakah ucuk-ucuk kemendagri mengeluarkan permen? Atau sudah melewati proses yang panjang. Seharusnya, pemerintah Aceh membuka kepada publik terkait proses negoisasi itu, jikapun ada.

Agar, publik tahu, apa persoalan dan konsekwensinya jika sebagian kecil wilayah Sumatera Utara itu masuk ke Aceh? Apakah masyarakatnya tidak mau? Tidak di izinkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Atau apa?

Selain soal historis, GAM sebagai pembuat janji juga memiliki perwakilan di sana. Sampai saat ini, nasib mereka tidak bisa di urus, karena secara teritori berada di luar Aceh.

Ini bukan pencaplokan, apalagi penjajahan. Karena sejarah mencatat, ke tiga daerah itu pernah masuk ke dalam peta wilayah Aceh.

Lebih penting dari itu semua, ini adalah wujud integritas dari kedua belah pihak yang berjanji. Kalau memang berat, kenapa di masukkan ke dalam salah satu janji? walaupun, sebenarnya, kalau dipikir-pikir, semakin kecil daerah semakin enak mengurusnya. Tapi, sekali lagi, ini adalah soal janji.

Apa yang telah dilakukan Pemerintah Aceh, DPRA, Wali Nanggroe sebagai refresentasi raktat Aceh untuk mewujudkan tapal batas itu? Hasilnya adalah permedagri itu.

Komentar

Loading...