Izin Pangkalan Gas yang Digerebek Mursyidah Dicabut? Ini Kata Pertamina  

Izin Pangkalan Gas yang Digerebek Mursyidah Dicabut? Ini Kata Pertamina  

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Kasus Mursyidah  masih menjadi polemik di kalangan masyarakat karena diduga janda miskin  tiga anak itu terjerat hukum karena berusaha membongkar kecurangan distribusi elpiji subsidi di pangkalan gas UD Herianti di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada 24 November 2018 lalu.

Belakangan diketahui, pangkalan  ditutup oleh pihak Pertamina setelah digerebek oleh Mursyidah serta dua warga lain.

“Sejak isu penggerebekan itu, operasional UD Herianti  kita hentikan sementara, kemudian tidak kita perpanjang izin  per Januari 2019, karena kontrak kerjasama sudah berakhir,” jelas Roby Herfindo , Unit Manager Communication dan CSR Pertamina Sumbagut kepada anteroaceh.com, Senin (4/11/2019).

Roby menambahkan, alasan lain  pihaknya tidak memperpanjang operasional pangkalan tersebut, karena selama penghentian sementara, distribusi gas dari pangkalan milik Idawati tersebut sudah dialihkan ke dua pangkalan gas lain di kawasan tersebut.

Terkait kejelasan kepemilikan sah pangkalan,  Roby juga menjelaskan, berdasarkan dokumen, pangkalan itu milik Idawati. “Dalam dokumen Pertamina,pangkalan  UD Herianti itu milik si ibu (Idawati),” sebut Roby.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Mursyidah, Zulfa Zainuddin SH menjelaskan, dalam persidangan, pelapor mengaku pangkalan itu milik Saiful Bahri. “Idawati mengaku hanya pengelola saja, namun ada saksi dalam sidang mengaku, pangkalan itu milik Idawati karena sudah dialihkan dari Saiful Bahri, ” kata Zulfa.

Berdasarkan penelusuran anteroaceh.com, Saiful Bahri adalah anggota Polisi Polres Lhokseumawe berpangkat Iptu. “Setahu saya Saiful Bahri anggota Polres Lhokseumawe, pangkatnya tinggi (perwira),” jelas terdakwa Mursyidah saat diwawancara anteroaceh.com pada akhir Agustus lalu.

Sebelumya dikabarkan, Mursyidah, terdakwa perkara dugaan perusakan pangkalan gas elpiji 3 Kg milik Idawati di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa dalam persidangan di PN Lhokseumawe beberapa pekan lalu.

Terdakwa disebut  melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dan sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan 188 KUHAP.

Kasus tersebut terjadi pada Perusakan terjadi pada 24 November 2018 lalu. Kemudian dilaporkan ke Polres Lhokseumawe pada 25 Maret 2019, setelah itu pada 29 Juli dilimpahkan ke kejaksaan negeri setempat.

Sementara itu, pemilik pangkalan sekaligus pelapor, Idawati saat memberikan kesaksian di persidangan pada 21 Agustus 2019 lalu di PN Lhokseumawe , membantah telah melakukan kecurangan dalam distribusi gas subisidi seperti tuduhan terdakwa.

Idawati nekat melaporkan kasus perusakan itu ke Polres Lhokseumawe, karena penyelesaian secara kekeluargaan mengalami jalan buntu. Termasuk karena Mursyidah tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau meminta maaf.

“Saya sakit hati, karena saat kejadian itu dia (Mursyidah) memaki-maki saya dengan kata-kata kotor dan tidak bisa saya sebutkan di persidangan ini, karena tidak etis,” jelas Idawati kala itu di depan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Jamaluddin SH.

Komentar

Loading...