Irwandi Yusuf Ajukan PK ke Mahkamah Agung

Irwandi Yusuf Ajukan PK ke Mahkamah Agung

ANTEROACEH.com - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Irwandi merupakan terpidana kasus suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

Idham Imansyah selaku penasehat hokum Irwandi mengatakan permohonan PK didaftarkan pada 23 Maret 2021.  Namun Idham masih enggan menerangkan mengenai alasan mengajukan PK.
 
"Mungkin setelah pemeriksaanlah bisa kita jelaskan secara detail," kata Idham, Kamis (27/5/2021).
 
Idham mengaku sudah mengantongi bukti baru (novum). Namun, dia masih enggan membeberkan bukti pamungkas yang dimiliki.
 
Menurut Idham, ada kejanggalan yang didapatkan kliennya pada tingkat kasasi. Irwandi disebut punya hak mengajukan PK tersebut agar ditinjau kembali oleh MA.
 
"Supaya majelis lihat kalau memang pada kasasi itu ada kejanggalan tersebut, supaya semua dibereskan, dan di PK ini kita bisa dapatkan hasil yang maksimal," ucap Idham.
 
Sidang PK Irwandi Yusuf yang digelar Kamis kemarin dipimpin Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri serta hakim anggota Makmur dan Ali Muhtarom. Sidang kali ini hanya memeriksa kelengkapan administrasi.
 
"Sidang ditunda, dan dilanjutkan Senin, 7 Juni 2021, dengan agenda pembuktian," ujar Hakim Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Irwandi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan itu termuat pada nomor 444K/Pid.Sus/2020 per 13 Februari 2020
 
Irwandi dijatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. MA juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.
 
Putusan itu memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI pada 8 Agustus 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst pada 8 April 2019.
 
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Irwandi 8 tahun penjara dan menambah hukuman pencabutan hak politik selama 5 tahun. Sebelumnya, pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Irwandi divonis 7 tahun penjara.
 
Irwandi terbukti menerima suap Rp1 miliar dari mantan Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi menyetujui program pembangunan dari DOKA Tahun 2018.

Komentar

Loading...