Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Ini Jawaban KPK Pada Pra Peradilan Irwandi

Ini Jawaban KPK Pada Pra Peradilan Irwandi
Steffy dan pengacara Irwandi Yusuf di PN Jakarta Selatan

Jakarta - Persidangan Praperadilan Irwandi Terhadap KPK yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17
Oktober 2018 berlangsung diPengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berikut jawaban KPK sebagai termohon.

Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. dalam hal ini diwakili oleh Dr. Santrawan T. Paparang,S.H., M.H., M.Kn. dan Haposan Paulus Batubara, S.H., yang merupakan advokatdan konsultan hukum pada Law Office "Paparang-Batubara & Partners"berkedudukan di Graha Mitra Jl. Cipaku 1 No. 10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 55/HK.07.00/01-55/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi,S.H., M.H, Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Imam AkbarWahyu Nuryamto S.H., Ade Juang Nirboyo S.H., dan Dion Valerian S.H. masing -masingselaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan KuninganPersada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Hakim Praperadilan dan Pemohon yang kami hormati,
Membongkar mata rantai solidaritas kejahatan korupsi memang bukan halmudah karena sebagai well organized crime, korupsi selain terencana dansistematis tapi juga memiliki soliditas etik yang tinggi di kalangan pelaku untuk salingmenutupi sehingga terbangun alibi untuk menutupi kejahatan tersebut. Para pelakukerap bekerjasama dengan bawahan ataupun orang terdekatnya dalammenjalankan modusnya dengan berbagai cara baik suap dalam bentuk cashmaupun non cash (ATM) dengan tujuan agar sulit dilacak oleh aparat penegak
hukum karena dilakukan melalui transfer atau pelapisan (layering). Dalam tindakpidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,pendekatan yang dipakai tidak cukup hanya pendekatan follow the suspect,melainkan juga harus memakai pendekatan follow the money untuk memperoleh
hasil yang maksimal dalam penegakan hukum yaitu memberikan efek jera bagipelaku, memberikan deterrent effect bagi publik dan merampas hasil tindak pidanauntuk negara.

Menyadari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime), maka cara penanganannya dilakukan dengan cara luar biasa pula. InstitusiTermohon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas daripengaruh kekuasaan manapun diberi beberapa kewenangan khusus, diantaranyadapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sejak tahap penyelidikan.

Di sisi lain, sebagai konsekuensi dari adanya kewenangan khusus tersebut,Termohon tidak diberi kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentianpenyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide: Pasal 40Undang-Undang KPK). Oleh karenanya Termohon sejak sebelum tahap penyidikanharus memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua)alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan,dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik(vide: Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK). Dengan konstruksi hukum demikian, maka Termohon dapat menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan karenapenyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah harus mencari dan memperolehbukti permulaan yang cukup, berupa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
Hakim Praperadilan dan Pemohon yang kami hormati,Kita semua sepakat bahwa lembaga praperadilan harus memberikanperlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengansewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya tentu tidak bolehdibenarkan bila lembaga praperadilan dijadikan alat atau dimanfaatkan untukmenghindar dari proses penegakan hukum.

Tindakan Termohon dalam rangka menjalankan amanat undang-undang untukmenegakkan hukum dan mengembalikan hak-hak publikc selalu terukur danbersesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Termohon juga tetapmenghormati hak individu tersangka. Termasuk dalam hal ini hak Pemohon selakutersangka untuk menguji tindakan Termohon melalui lembaga Praperadilan.Lembaga Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77KUHAP, selengkapnya:

Pasal 1 angka 10 KUHAP: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusmenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Seiring dengan perkembangan waktu, lembaga praperadilan mengalamidinamisasi. Alih-alih menguji keabsahan penangkapan dan/atau penahanansebagaimana ruang lingkup Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, para tersangkamulai mengajukan pembuktian materiil dan keabsahan penetapan tersangka; suatuhal yang tidak pernah tersirat apalagi tersurat dalam pasal-pasal KUHAP.

Untuk menghentikan bola liar praperadilan, Mahkamah Agung melaluiPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan PeninjauanKembali Putusan Praperadilan (Perma 4 Tahun 2016) memberi batasan ruanglingkup Praperadilan. Tercantum dalam Pasal 2, yang selengkapnya berbunyisebagai berikut:
Pasal 2 Perma 4 Tahun 2016:
(1) Obyek Praperadilan adalah:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka,penyitaan dan penggeledahan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnyapenetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada palingsedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnyapenetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untukmenetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhipaling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat buktisebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

II. EKSEPSI
A. Eksepsi Permohonan Praperadilan Merupakan Materi Pokok PerkaraTerhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 13 sampai dengan 19, angka20, 24, angka 26 sampai dengan 39, Termohon tanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang LaranganPeninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Perma 4 Tahun 2016) menyatakanpemeriksaan Praperadilan sebatas menilai aspek formil dan tidak memasuki
materi pokok perkara.
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Praperadilan tersebut telah memasuki materipokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohonkepada Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan dipersidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaihak Pemohon untuk melakukan pembelaan (pledooi). Dengan demikian,apabila sidang Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka dengansendirinya sidang Praperadilan telah mengambil alih tugas Penuntut Umumdalam membuktikan pokok perkaranya yang seharusnya disidangkan diPengadilan Tipikor, sehingga yang pada akhirnya akan mengacaukan SistemPeradilan Pidana di Indonesia.
3. Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepadaPemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya di manapersidangan dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap karena memeriksadan memutus pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang - UndangNomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UUPengadilan Tipikor).
4. Bahwa Lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukupalasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepadaPenuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilanuntuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilanmerupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan
pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagaiberikut:
"Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasanhorisontal"
Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, berpendapatsebagai berikut:

" Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (examinating judge)terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikansuatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup investigating judge.Dengan pemahaman demikian, kewenangan examinating (pengujian) HakimPraperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formaladministratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenanganinvestigating luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaanatas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari HakimPengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya.Pemahaman kewenangan investigating adalah menentukan keabsahan
tidaknya alat bukti, yang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidakmenjadi otoritas Hakim Pra Peradilan melakukan penilaiannya."(Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi &Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2015, halaman 28 sd 29).

5. Bahwa dengan demikian, karena Praperadilan tidak dapat menguji mengenaiaspek materiil/pokok perkara dari perkara tindak pidana korupsi atas namaPemohon, maka yang dapat diuji dalam Permohonan Praperadilan ini hanyalahobjek yang bersifat formal-prosedural, sebagaimana dinyatakan MahkamahKonstitusi dalam Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006. Dalam Putusan tersebut,Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Prof. Dr. Andi Hamzah yangmenyatakan bahwa "dalam praktik praperadilan, hakim hanya memeriksaformalitas" saja (hlm. 69).
Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukanPemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karenadalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan materi pokok perkara yangseharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakimpada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggalpada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolakatau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Eksepsi Permohonan Praperadilan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2 menyebutkan, "Menyatakan menuruthukum bahwa upaya paksa Penangkapan oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap diri Pemohon drh. H. Irwandi Yusuf,
M.Sc yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 jam 20.00 WIBatau jam 08.00 malam dan/atau waktu-waktu sekitar itu sebelum jam 24.00WIB adalah cacat yuridis, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum &batal demi hukum dengan segala akibat yang melekat di atasnya;

2. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 4 manyebutkan, "Menyatakan bahwapenyidikan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap diriPemohon drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc sebagai Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Nomor: B/480/DIK.00/23/07/2018 tanggal 04 Juli 2018yang ditanda tangani a.n. Pimpinan Deputi Bidang Penindakan u.b. DirekturPenyidikan Aris Budiman berikut Laporan Kejadian Tindak Pidana KorupsiNomor: LKTPK-48/KPK/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 berikut pula SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/96/DIK.00/01/07/2018 tanggal 04 Juli2018 adalah cacat juridis, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum& batal demi hukum dengan segala akibat yang melekat di atasnya.

3. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 5 menyebutkan, "MemerintahkanTermohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tanpa syarat untuksegera menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon drh. H. Irwandi Yusuf,M.Sc

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidakberdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikanjawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa secara formil, dalil-dalil dalam Permohonan Praperadilan adalah bagianyang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasaratau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, Pemohonharus menguraikan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum dan alasanalasan
atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan katalain kedudukan hukum dan posita berisi uraian tentang kedudukan hukum dankejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisituntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon/penggugat kepada hakimuntuk dikabulkan.

b. Bahwa sebagai suatu kesatuan dari uraian mengenai kedudukan hukum,posita, dan petitum, Permohonan Praperadilan harus sistematis, logis, dankoheren. Apabila Permohonan Praperadilan tidak sistematis, tidak logis, dantidak koheren, maka Permohonan Praperadilan harus dinyatakan tidak dapatditerima karena bersifat kabur (Obscuur Libel).

c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Putusan MK No. 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan
Praperadilan, maka dapat disimpulkan obyek praperadilan yang dapatdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai berikut:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Bahwa berdasarkan instrumen hukum tersebut, maka obyek praperadilan yangdikenal terkait dengan isu penyidikan pun hanya terkait dengan "penghentianpenyidikan" yang dilakukan oleh penyidik dan tidak ada satupun obyekpraperadilan yang memberikan kewenangan pengadilan negeri untukmemeriksa dan memutus tentang sah/tidaknya penyidikan sebagaimanadisebutkan Pemohon dalam permohonannya.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disebutkan bahwa"Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintahpenghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".
Konsekuensi logis dari pengaturan tersebut ialah meskipun dalam PetitumnyaPemohon menyatakan agar Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan yangsalah satunya memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan,maka berdasarkan UU KPK, Termohon tidak diberikan kewenangan ataudibenarkan untuk menghentikan penyidikan.
Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan penyidikanyang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak berdasaratas hukum oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dan oleh karena itu petitum yang memerintahkan penghentian penyidikanyang dilakukan oleh Termohon sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONANPRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAUSEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKEVERKLAARD), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU,
TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

III. DALAM POKOK PERKARA

Hakim Praperadilan dan Pemohon yang kami hormati,
Selanjutnya Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalilatau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terkait haltersebut, Termohon sampaikan bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yangdisampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yangsecara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.

A. Kronologi Peristiwa Tertangkap Tangan terhadap Pemohon
1. Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan DanaOtonomi Khusus Aceh (DOKA) kepada Pemerintah Provinsi Aceh yang dikeloladan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan berupa paket-paket pekerjaanpengadaan barang dan jasa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Acehdengan nilai sekitar Rp 8 trilyun.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, IRWANDI YUSUF selaku GubernurAceh Periode 2017 - 2022 melakukan pertemuan dengan AHMADI selakuBupati Bener Meriah Periode 2017 - 2022 di ruang tamu Pendopo Gubernur
Aceh guna membahas tentang alokasi DOKA tahun 2018 untuk paket-paketpekerjaan di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pada saat itu, IRWANDIYUSUF menjanjikan untuk membantu mengalokasikan DOKA tahun 2018 keKabupaten Bener Meriah dan untuk itu meminta AHMADI agar berkoordinasilebih lanjut dengan salah satu staf gubernur yang bernama HENDRI YUZAL.

3. Bahwa setelah pertemuan tersebut, HENDRI YUZAL sempat ditemui olehAHMADI yang menyampaikan pesan IRWANDI YUSUF untuk berkoordinasidengan HENDRI YUZAL dalam pengurusan DOKA tersebut.

4. Bahwa selanjutnya, HENDRI YUZAL menemui NIZARLI selaku Kepala ULPProvinsi Aceh guna membicarakan tentang pengalokasian DOKA tersebut,khususnya yang dialokasikan untuk Kabupaten Bener Meriah. Saat itu HENDRIYUZAL mendapatkan informasi dari NIZARLI bahwa untuk urusan tersebut,khususnya proyek di lingkungan Pekerjaan Umum, akan dikoordinasikan olehTEUKU SAIFUL BAHRI yang merupakan Direktur PT TAMITANA dan dikenaldekat dengan IRWANDI YUSUF.

5. Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2018, HENDRI YUZAL dihubungi olehseseorang bernama MUYASSIR yang merupakan Ajudan Bupati Bener Meriahyang menyampaikan bahwa MUYASSIR diperintahkan oleh AHMADI untukberkoordinasi dengan HENDRI YUZAL guna mengurus DOKA bagi KabupatenBener Meriah.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian HENDRI YUZAL menemui MUYASSIRdan menerima daftar kegiatan atau paket pekerjaan yang perlu dibiayai dariDOKA.

7. Bahwa pada sekitar bulan Maret atau April 2018, Kabupaten Bener Meriahmendapatkan alokasi DOKA Tahun 2018 sebesar sekitar Rp 100 milyar.

8. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 atau awal Juni 2018 ketika proses lelangbeberapa paket pekerjaan mulai dilaksanakan, IRWANDI YUSUF bertemudengan HENDRI YUZAL di Pendopo. HENDRI YUZAL menunjukkan daftar
kegiatan atau paket pekerjaan yang diminta AHMADI agar bisa dibantu.

9. Bahwa selanjutnya, IRWANDI YUSUF mengatakan, "Urusan pengaturanpaket-paket DOKA 2018, termasuk pengaturan pemenangan lelang,dikoordinasikan oleh SAIFUL termasuk masalah penerimaan komitmen
fee sebesar 10{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} yang harus disetorkan oleh Bupati/Walikota yangmemperoleh paket pekerjaan DOKA Tahun 2018". SAIFUL yang dimaksudadalah TEUKU SAIFUL BAHRI.

10. Bahwa kemudian HENDRI YUZAL menemui TEUKU SAIFUL BAHRI untukmenyampaikan pesan IRWANDI YUSUF tersebut. Selain itu, HENDRI YUZALjuga menemui NIZARLI dan menyampaikan daftar kegiatan atau paket
pekerjaan yang diminta AHMADI untuk dibiayai dengan DOKA tahun 2018guna ditindaklanjuti oleh ULP Provinsi Aceh.

11. Bahwa selain itu, pada kesempatan yang lain yang tidak diketahui waktunyaHENDRI YUZAL juga berkomunikasi dengan AHMADI dan HENDRI YUZALmengatakan bahwa jika AHMADI menginginkan paket pekerjaan yang dibiayaiDOKA tersebut, maka harus menyelesaikan syarat dan kewajibannya yaitumemberikan commitment fee sebesar 8{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} dari pagu anggaran untuk masing - masingpaket pekerjaan bagi pihak Provinsi Aceh, termasuk di antaranya 3{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0}untuk Gubernur Aceh.

12. Bahwa ketika proses lelang beberapa paket pekerjaan tertentu untukKabupaten Bener Meriah mulai ilaksanakan, atas perintah TEUKU SAIFULBAHRI, pada tanggal 7 dan 9 Juni 2018 TEUKU FADHILATUL AMRI secaraberturut-turut menerima uang tunai sebesar Rp 250 juta dan Rp 300 juta atausecara keseluruhan sebesar Rp 550 juta dari MUYASSIR di Banda Aceh. Uangtersebut merupakan commitment fee paket-paket pekerjaan di KabupatenBener Meriah yang dibiayai DOKA yang dikumpulkan oleh AHMADI dan orang - orangkepercayaannya dari calon rekanan pelaksana paket pekerjaandimaksud yang dijanjikan akan diberikan kepada IRWANDI YUSUF sesuaipermintaan yang pernah disampaikan oleh HENDRI YUZAL sebelumnya.

13. Bahwa selang beberapa minggu kemudian atau pada tanggal 2 Juli 2018HENDRI YUZAL bertemu dengan MUYASSIR di Quantum Coffee dalamrangka membahas rencana penyerahan uang commitment fee berikutnya ataspaket-paket pekerjaan di Kabupaten Bener Meriah lainnya yang dibiayai DOKAdan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh MUYASSIR.

14. Bahwa pada saat itu disepakati bahwa berapa pun uang yang terkumpul akandiserahkan kepada TEUKU FADHILATUL AMRI keesokan harinya tanggal 3Juli 2018.

15. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 terdapat beberapa peristiwa sebagai berikut:a. Sekitar jam 08.00 TEUKU SAIFUL BAHRI memerintahkan TEUKUFADHILATUL AMRI untuk mengambil uang dari MUYASSIR di Hotel
Hermes.

b. Sekitar jam 10.00 TEUKU FADHILATUL AMRI bertemu dengan MUYASSIRdi kedai "3 in 1 Coffee". Jumlah uang yang sudah terkumpul hingga saat itudan akan diserahkan kepada TEUKU FADHILATUL AMRI adalah sebesar
Rp 500 juta.

c. Sekitar jam 10.35 MUYASSIR menuju ke Kamar 377 di Hotel Hermestempat DAILAMI yang juga orang kepercayaan dan sekaligus ajudanAHMADI menginap, untuk mengambil uang sebesar Rp 500 juta yang
sudah disiapkan oleh DAILAMI sebelumnya.

d. Sekitar jam 10.45, MUYASSIR keluar dari Hotel Hermes sambil membawasebuah tas ransel berwarna kuning kehijauan berisi uang sebesar Rp 500juta. Pada saat itu TEUKU FADHILATUL AMRI dengan mobil Toyota Innova
warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 1313 OA yang dikendarainyatelah menunggu di teras lobby luar Hotel Hermes.

e. Selanjutnya, MUYASSIR masuk ke dalam mobil yang dikendarai olehTEUKU FADHILATUL AMRI tersebut dan berjalan meninggalkan lokasiHotel Hermes. Namun tidak berapa lama kemudian MUYASSIR turun dari
mobil tersebut tetapi tanpa membawa lagi tas ransel berwarna kuningkehijauan tadi.

16. Bahwa sekitar jam 11.10 mobil Toyota Innova warna Silver Metalik yangdikendarai oleh TEUKU FADHILATUL AMRI dan diduga ada tas ranselberwarna kuning kehijauan masuk ke rumah TEUKU SAIFUL BAHRI.

17. Bahwa selanjutnya, TEUKU FADHILATUL AMRI menemui TEUKU SAIFULBAHRI, sekaligus menyerahkan tas ransel berwarna kuning kehijauan tersebutkepada TEUKU SAIFUL BAHRI. Selanjutnya, tas ransel tersebut dibuka
bersama-sama oleh TEUKU SAIFUL BAHRI dan TEUKU FADHILATUL AMRIdan diketahui di dalamnya terdapat beberapa bundel uang tunai yang secarakeseluruhan berjumlah Rp 500 juta.

18. Bahwa setelah itu, TEUKU SAIFUL BAHRI lalu memerintahkan TEUKUFADHILATUL AMRI untuk segera mentransfernya ke beberapa rekening.

19. Bahwa sekitar jam 12.00 TEUKU FADHILATUL AMRI dengan mengendaraimobil Toyota Innova warna Silver Metalik tadi keluar dari rumah TEUKUSAIFUL BAHRI dengan membawa tas ransel warna kuning kehijauan berisi
uang tersebut dengan maksud akan disetorkan atau ditransfer ke beberaparekening sebagaimana diperintahkan TEUKU SAIFUL BAHRI.

20. Bahwa selanjutnya, TEUKU FADHILATUL AMRI menghubungi 2 (dua) orangtemannya bernasa MAULIDIL AKMAL dan RIZKY PRIMA FADLI agar menemuiyang bersangkutan di Kantor Bank BCA Jambo Tape, Banda Aceh danmeminta bantuan untuk mentransfer sejumlah uang yang dibawanya tersebutke beberapa rekening.

21. Bahwa sesampainya MAULIDIL AKMAL dan RIZKY PRIMA FADLI di KantorBank BCA Jambo Tape, Banda Aceh, TEUKU FADHILATUL AMRImenghubungi RIZKY PRIMA FADLI agar menemuinya di Kantor Bank Mandiri
di seberang kantor Bank BCA tersebut. Setelah bertemu, TEUKUFADHILATUL AMRI meminta RIZKY PRIMA FADLI mentransfer sejumlah uangke rekening yang sudah ditentukan TEUKU FADHILATUL AMRI.

22. Bahwa sekitar jam 12.50 RIZKY PRIMA FADLI melakukan penyetoran kerekening Mandiri nomor 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWANsebesar Rp 50 juta.

23. Bahwa setelah itu, TEUKU FADHILATUL AMRI dan RIZKY PRIMA FADLImenemui MAULIDIL AKMAL yang menunggu di Kantor Bank BCA JamboTape, Banda Aceh, lalu TEUKU FADHILATUL AMRI menyerahkan uang tunai
sebesar Rp 363.800.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus riburupiah) kepada MAULIDIL AKMAL.

24. Bahwa antara jam 13.15 - 14.00 MAULIDIL AKMAL melakukan transfer dengantotal Rp 363.775.000,00 ke 2 (dua) rekening yang diperintahkan oleh TEUKUFADHILATUL AMRI.

25. Bahwa sekitar jam 14.30 TEUKU FADHILATUL AMRI menghubungi RIZKYPRIMA FADLI dan meminta slip bukti transfer rekening di Bank BCA dan BankMandiri tersebut.
26. Bahwa sekitar 10 menit kemudian, TEUKU FADHILATUL AMRI mendatangiRIZKY PRIMA FADLI yang sedang makan siang bersama MAULIDIL AKMAL disebuah warung makan Ujong Batee, Jambo Tape lalu mengambil slip-slipsetoran tersebut dan langsung pergi meninggalkan MAULIDIL AKMAL danRIZKY PRIMA FADLI.

27. Bahwa sekitar jam 15.00 TEUKU FADHILATUL AMRI menemui TEUKUSAIFUL BAHRI yang saat itu sudah berada di kantornya, lalu menyerahkanslip-slip setoran bank tersebut dan sisa uang tunai yang tidak ditransfer sekitarRp 86 juta kepada TEUKU SAIFUL BAHRI. Atas sisa uang tersebut, TEUKUSAIFUL BAHRI lalu menyerahkannya kepada beberapa orang untuk berbagaikeperluan yang secara keseluruhan berjumlah Rp 36 juta.

28. Bahwa dengan demikian, dari uang tunai sebesar Rp 500 juta yang diterimaoleh TEUKU FADHILATUL AMRI dari MUYASSIR pada hari itu tinggal tersisasebesar Rp 50 juta.

29. Bahwa sekitar jam 15.00 HENDRI YUZAL bertemu kembali denganMUYASSIR di Quantum Coffee dan diberi tahu oleh MUYASSIR bahwa uangcommitment fee sebesar Rp 500 juta telah diserahkan kepada TEUKU
FADHILATUL AMRI untuk diteruskan ke TEUKU SAIFUL BAHRI.

30. Bahwa mulai sekitar jam 17.00 hingga sekitar jam 20.40 Tim Penyelidik KPKmelakukan pengamanan terhadap TEUKU FADHILATUL AMRI, danselanjutnya berturut-turut mengamankan TEUKU SAIFUL BAHRI, HENDRI
YUZAL, dan IRWANDI YUSUF di beberapa tempat terpisah di Banda Aceh.

31. Bahwa pada saat mengamankan TEUKU SAIFUL BAHRI, ditemukan uangtunai sebesar Rp 50 juta yang merupakan bagian tersisa dari uang Rp 500 jutayang diterima dari MUYASSIR tadi pagi dan bukti setoran bank dimaksud.

B. Tanggapan atas Dalil-Dalil Pemohon

1. Terhadap dalil Pemohon pada angka 1 hingga angka 12 yang padapokoknya menyatakan bahwa:
- Pemohon adalah Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan 2017-2022,

Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan dalilnya, Pemohon membuktikan bahwa Pemohonadalah Gubernur Aceh periode 2017-2022 yang tergolong sebagaiPenyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 28/1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, yang menentukan bahwa "Penyelenggara Negarameliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat
Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategisdalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
b. Bahwa untuk selebihnya, dalil-dalil Pemohon adalah tidak relevan dengantindakan penegakan hukum yang dilakukan Termohon, sehingga harusditolak atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Terhadap dalil Pemohon pada angka 13 hingga angka 14 yang padapokoknya menyatakan bahwa:
- Pemohon tidak pernah memerintah atau mengarahkan Hendri Yuzal,Johnicko Apriano, Bakti Siahaan, Setiabudi untuk meminta sejumlah uang,

Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikanDOKA Aceh yang dikelola dan dipergunakan untuk untuk kegiatanpembangunan berupa paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa
yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Nilai DOKA tahun 2018yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Aceh adalah sekitar Rp8 trilyun. DOKA tersebut kemudian diatur pengalokasian dan penyalurannyake masing-masing kabupaten / kota di Provinsi Aceh dengan paguanggaran yang ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor dankemudian ditetapkan.

b. Pada tanggal 14 Februari 2018, IRWANDI YUSUF selaku Gubernur AcehPeriode 2017 - 2022 melakukan pertemuan dengan AHMADI selaku BupatiBener Meriah Periode 2017 - 2022 di ruang tamu Pendopo Gubernur Acehguna membahas tentang alokasi DOKA tahun 2018 untuk paket-paketpekerjaan di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pada saat itu, IRWANDIYUSUF menjanjikan untuk membantu mengalokasikan DOKA tahun 2018
ke Kabupaten Bener Meriah dan untuk itu meminta AHMADI agarberkoordinasi lebih lanjut dengan salah satu staf gubernur yang bernamaHENDRI YUZAL. Setelah pertemuan tersebut, HENDRI YUZAL sempatditemui oleh AHMADI yang menyampaikan pesan IRWANDI YUSUF untukberkoordinasi dengan HENDRI YUZAL dalam pengurusan DOKA tersebut.

c. Pada sekitar bulan Mei 2018 atau awal Juni 2018 ketika proses lelangbeberapa paket pekerjaan mulai dilaksanakan, IRWANDI YUSUF bertemudengan HENDRI YUZAL di Pendopo. Pada saat itu HENDRI YUZAL
menanyakan kepada IRWANDI YUSUF terkait kebenaran bahwa AHMADIselaku Bupati Bener Meriah meminta untuk dibantu dalam kegiatan yangdibiayai DOKA tahun 2018 tersebut. IRWANDI YUSUF lalu menjawab
bahwa AHMADI memang meminta untuk dibantu agar sejumlah paket-paketpekerjaan di Kabupaten Bener Meriah dapat dibiayai dengan DOKAtersebut. Kemudian, HENDRI YUZAL menunjukkan daftar kegiatan atau
paket pekerjaan yang diminta AHMADI agar bisa dibantu. Selanjutnya,IRWANDI YUSUF mengatakan,"Urusan pengaturan paket-paket DOKA2018, termasuk pengaturan pemenangan lelang, dikoordinasikan oleh
SAIFUL termasuk masalah penerimaan komitmen fee sebesar 10{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} yangharus disetorkan oleh Bupati / Walikota yang memperoleh paket pekerjaanDOKA Tahun 2018."

d. Selain itu, pada kesempatan yang lain yang tidak diketahui waktunyaHENDRI YUZAL juga berkomunikasi dengan AHMADI dan HENDRI YUZALmengatakan bahwa jika AHMADI menginginkan paket pekerjaan yang
dibiayai DOKA tersebut, maka harus menyelesaikan syarat dankewajibannya yaitu memberikan commitment fee sebesar 8{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} dari paguanggaran untuk masing-masing paket pekerjaan bagi pihak Provinsi Aceh,termasuk di antaranya 3{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} untuk Gubernur Aceh

3. Terhadap dalil Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 33 yangpada pokoknya menyatakan bahwa:
- Pemohon meminta kepada STEFI BURASE bersama 6 (enam) orangrombongannya untuk memikirkan berbagai upaya dan cara untukmempromosikan Provinsi Aceh di dunia internasional beberapa waktukemudian STEFI BURASE membuat dan menyusun Rencana AnggaranBiaya untuk Lomba Lari Aceh Marathon bertaraf internasional dengananggaran kurang lebih Rp.13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah)yang selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Pemohon selanjutnyaPemohon menyerahkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah RagaPemrov Aceh (Kadispora);

- Bahwa ternyata secara diam-diam STEFI BURASE melakukan kontakPribadi melakukan telephone maupun WhatsApp dengan SAIFUL BAHRIyang secara langsung dan terang-terangan meminta supaya mengirimkan
uang kepadanya sejumlah Rp.39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan JutaRupiah) agar dikirimkan ke/melalui Nomor Rekening Pemohon di BankMandiri Banda Aceh, Rekening Nomor: 1050005164654 yang sama sekalitidak pernah meminta ijin kepada Pemohon untuk memakai danmenggunakan Nomor Rekening tersebut.

- Bahwa Pemohon mengetahui bilamana ada uang yang masuk pada tanggal9 Juni 2018 sejumlah Rp.39.000.000,- ke Nomor Rekening Pemohon diBank Mandiri Banda Aceh ketika diberitahu oleh Penyidik KPK pada bulanJuli 2018 dan dengan sukarela melaporkan dan mengembalikan uangtersebut ke KPK sebelum berakhirnya tenggang waktu 30 (tiga puluh) harikerja (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi),

Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Pada prinsipnya dalil Pemohon tersebut telah masuk dalam pembuktianmateriil sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup penilaian praperadilandan harus dikesampingkan.
b. Termohon anggap dalil Pemohon tersebut tidak benar penuh kebohongandan mengada-ada sehingga menyesatkan supaya Pemohon terhindar darituntutan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanTipikor.
c. Untuk membuktikan kebenaran dalil Termohon maka Termohon akanmenyampaikan bebarapa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/96/DIK.00/01.07/2018
tertanggal 4 Juli 2018 antara Saksi dan Penyidik Termohon yaitu:
1) Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor sprin.Dik/96/DIK.00/01.07/2018 tertanggal 4 Juli2018, Penyidik pada hari Kamis, tanggal 6 bulan September tahun 2018telah meminta keterangan terhadap F, yang diperiksa dan didengarketerangannya sebagai Saksi sehubungan penyidikan perkara TindakPidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka selaku Gubernur
Provinsi Aceh bersama-sama HENDRI YUZAL dan T. SAIFUL BAHRI.

Saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Saksi dikabari oleh Stefy Burase bahwa Stefy Burase diajakmenikah secepatnya oleh Pemohon;
- Saksi menjelaskan kehadirannya di Hotel Ascott Jakarta berawaldari undangan Stefy Burase melalui chat whatsapp, yangmengundang Saksi untuk hadir pada hari Jumat tanggal 8 Desember2017 untuk menghadiri pernikahan Stefy Burase. Saksi datang kelokasi sekitar pukul 11.00 WIB kemudian memasuki sebuah kamar
apartemen yang ada ruang tamunya. Di ruangan tersebut Saksibertemu dengan Stefy Burase yang memakai baju gamis. Di sanaSaksi menemui sekitar 15 sampai 20 orang laki-laki dan perempuan
yang ada di ruangan tersebut. Di antaranya terdapat seorang laki - lakiyang memakai jas, dan belakangan diketahui oleh Saksi bahwalaki-laki tersebut adalah IRWANDI YUSUF.

2) Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Dik/96/DIK.00/01.07/2018 tertanggal 4 Juli2018 Penyidik pada hari Senin, tanggal 13 bulan September tahun 2018telah meminta keterangan terhadap J, yang diperiksa dan didengarketerangannya sebagai Saksi sehubungan penyidikan perkara TindakPidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon selaku Gubernur
Provinsi Aceh bersama-sama HENDRI YUZAL dan T. SAIFUL BAHRI.

Saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Bahwa Saksi mengetahui FENNY STEFY BURASE dan IRWANDIYUSUF telah menikah secara siri tanggal 8 Desember 2017 diJakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menghadiriacara akad nikah dan syukuran nikah mereka di salah satuApartemen di daerah Kebon Kacang di Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak penghulu yangmenikahkan mereka FENNY STEFY BURASE. Namun, akad nikahtersebut disaksikan dan dihadiri oleh kerabat dari kedua belah pihak,yaitu: Pihak IRWANDI YUSUF dihadiri oleh Saksi dan Sdr. T.SAIFUL BAHRI dan Pihak FENNY STEFY BURASE dihadiri olehkedua orang tua, saudara kandung dan beberapa teman FENNYSTEFY BURASE.

3) Bahwa Termohon sampaikan pula percakapan WhatsApp yang diambildari telepon genggam STEFI BURASE yang dikirimkan kepada isteriIRWANDI YUSUF yaitu DASWATI A GANI (terlampir akan disampaikan
sebagai bukti oleh Pemohon) yang antara lain isinya sebagai berikut:

Assalamualaikum, selamat pagi bu,
Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar2nya. Saya Cuma inginkonfirmasi apakah Bener Ibu mengijinkan pernikahan saya dengansuami ibu yang saat ini juga adalah suami saya? Saya menikah sejak 8des dengan pengakuan suami ibu, ibu mengijinkan pernikahan kami.Sekiranya itu tidak Benar dan ibu tidak merestui, saya akanmeninggalkan suami ibu secara baik2. Karena menurut saya pernikahanyang tidak mendapat ijin istri pertama bukanlah pernikahan walaumenurut suami kita, istri tidak punya hak melarang suaminya menikah
lagi. Beberapa bulan pernikahan kami terlalu banyak konflik kecil2 yangdampaknya besar ke kerjaan kami berdua. Mohon maaf sebelumnyasaya Lancang, tapi ini untuk kebaikan bersama. Saya bukanpengganggu RT orang dan saya menikah adengan suami ibu di depanke 2 orang tua dan teman2 deket. Tapi sekiranya emeng Bener Dugaansaya Ibu tidak tau dan tidak merestui, saya Insya Allah sangatmenghargai dan mengerti alas an Ibu. Terimakasih Steffy.

d. Bahwa berdasarkan beberapa Berita Acara Pemeriksaan yang Termohonsampaikan dan percakapan Whatsapp dari telepon genggam STEFYBURASE membuktikan bahwa sejak 8 Desember 2017 Sdr. IRWANDIYUSUF dan Sdri. FENNY STEFY BURASE telah terikat hubungan suami isteridan telah diketahui oleh pejabat di lingkungan Propinsi Aceh, sehinggasebagai seorang isteri Sdri. STEFY BURASE mempunyai kesempatanmengenal dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dekat danmempunyai hubungan kerja dengan Sdr. IRWANDI YUSUF bahkan denganleluasa Sdri. STEFI BURASE meminta sejumlah uang dari SAIFUL BAHRIseorang Pengusaha yang memiliki AMP dengan nama PT TAMITANAsebesar Rp39.000.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA) melalui Nomor
Rekening Pemohon di Bank Mandiri Banda Aceh, Rekening Nomor : 105 0005 164 656.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan 3 atas nama SaksiTeuku Fadhilatul Amri, Selasa tanggal 14 Agustus 2018 menyebutkanmengenai percakapan Whatsapp saksi dengan Steffy Burase pada tanggal
15 Desember 2017 antara Steffy Burase dengan Kadispora Aceh (Sdr.Musri) di mana saudara Musri meminta dibuatkan RAB Aceh Marathon agardibuatkan yang sudah di break down agar bisa dimasukkan ke anggaran
dinas olahraga. Kemudian Steffy Burase mengirimkan anggaran yangsudah dibuatnya dan saksi diminta untuk membreak down anggaran AcehMarathon tersebut.

f. Bahwa berdasarkan percakapan Whatsapp saksi dengan Steffy Burasepada tanggal 22 Januari 2018 yang menjelaskan bahwa saudara Steffybaru saja ditawari saudara Irwandi Yusuf untuk menggarap proyek-proyek
bangunan di Aceh senilai 2 ÔÇô 3 Milyar. Steffy menyampaikan jika jadi makadia yang akan mengerjakannya bersama saksi.

g. Bahwa berdasarkan percakapan Whatsapp saksi dengan Steffy Burasepada tanggal 29 Juni 2018 yang memperlihatkan percakapan Steffy denganSaiful. Sdr. Steffy menghubungi Sdr. Saiful dan menyampaikan bahwa Sdr.Irwandi Yusuf butuh uang Rp 150.000.000,- dimasukkan ke rekening dandipecah ke dalam 4 rekening berbeda. Karena tidak dibalas Sdr. Saiful,maka Sdr. Steffy menghubungi saksi agar memberitahukan untuk
memberikan uang kepada Irwandi Yusuf.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TeukuSaiful Bahri yang menyebutkan bahwa ada paket di Dispora dengan pagu3,2 M dan sekarang pada masa pendaftaran di ULP, Sdr. Rian Jkt ingin ikut
proyek tersebut. Adapun Sdr. Rian merupakan anak buah Steffy Burase diPT Erol Perkasa Mandiri dan Sdr. Rian menyampaikan ada pesan dariIrwandi Yusuf.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan kedekatanhubungan antara Pemohon dengan Steffy Burase, keleluasaan Steffy Burase dalammeminta sejumlah uang kepada Teuku Saiful Bahri dan adanya pesan dariPemohon mengenai proyek Dispora dengan pagu Rp3,2 Miliar.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ini harus dinyatakan ditolak atau sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard).

4. Terhadap dalil Pemohon pada angka 32 yang pada pokoknya menyatakanbahwa:
- uang Rp 39.000.000 yang masuk 9 Juni 2018 ke Nomor RekeningPemohon di Bank Mandiri Banda Aceh 105 0005 164 656, telah dilaporkanke Direktorat Gratifikasi pada bulan Juli 2018 karena ketidaktahuan,
Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa pada prinsipnya dalil Pemohon tersebut telah masuk dalampembuktian materiil sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup penilaianpraperadilan dan harus dikesampingkan.
b. Bahwa pun apabila -quod non- dalil tersebut perlu ditanggapi, Termohonanggap dalil Pemohon tersebut tidak berisikan argumentasi yang sahih,melainkan semata-mata ungkapan silat lidah dari Pemohon karena
tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
c. Bahwa Laporan gratifikasi atas nama Pemohon secara kronologis dapatdiuraikan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Pemohontertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindak pidanadilakukan, karena Pemohon berperan sebagai pelaku atau turutmelakukan atau membantu melakukan tindak pidana korupsi berupapenerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengalokasian dan
penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 untukKabupaten Bener Meriah Pada Pemerintah Provinsi Aceh yangdilakukan secara bersamaÔÇôsama oleh Pemohon selaku Gubernur AcehPeriode 2017-2022, Hendri Yuzal selaku staf Gubernur Aceh, danTeuku Saiful Bahri selaku Direktur PT. Tamitana dengan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-UndangTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa pada 11 Juli 2018, Pemohon melalui Penasehat Hukum/KuasaHukumnya atas nama Toddy Laga Buana menyampaikan laporangratifikasi berupa uang sebesar Rp 25.000.000 yang masuk kerekening Pemohon.
- Bahwa pada 20 Juli 2018, Pemohon melalui Penasehat Hukum/KuasaHukum atas nama Sayuti Abubukar menyampaikan revisi laporangratifikasi yang telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2018 yaituperubahan nilai penerimaan menjadi sebesar Rp 39.000.000.
- Bahwa pada 09 Agustus 2018, Penasehat Hukum/Kuasa HukumPemohon atas nama Sayuti Abubukar datang untuk menyerahkantanda terima laporan gratifikasi yang diterima pada tanggal 20 Juli 2018untuk dilakukan penggantian tanggal tanda terima yang tertulis tanggal11 Juli 2018 dan redaksinya.
- Bahwa pada 13 Agustus 2018, Tiga penasehat hukum Pemohon yangsalah satunya adalah Sayuti Abubakar menitipkan uang sebesar Rp39.000.000 kepada Termohon melalui Direktorat Gratifikasi disertai
menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya terhadapPemohon dan Kuasa Hukumnya, dilakukan klarifikasi oleh PenyidikTermohon perihal penerimaan uang sebesar Rp 39.000.000 tersebut.
- Bahwa oleh karena dari hasil klarifikasi diketahui laporan gratifikasiberupa penerimaan uang sebesar Rp 39.000.000 tersebut ternyataterkait dengan proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutantindak pidana korupsi oleh Termohon yang masih berjalan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPK Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan StatusGratifikasi, laporan gratifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa terhadap obyek laporan gratifikasi tersebut dilakukan penyitaanoleh Termohon secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaantertanggal 14 Agustus 2018.

d. Bahwa selanjutnya Direktorat Gratifikasi pada Termohon menyampaikansurat Nomor: R/3685/GTF.02.01/10-13/08/2018 tertanggal 14 Agustuskepada Pemohon atau kuasanya dan pada 16 Agustus 2018 diterima Andy
Santika selaku Penasehat Hukum Pemohon.

e. Berdasarkan jawaban yang Termohon uraikan diatas, maka dalil Pemohonyang menyatakan telah melapor ke Direktorat Gratifikasi adalah tidakrelevan dan tidak dapat menggugurkan tindak pidananya. Selain karena
baru dilaporkan setelah tertangkap tangan, delik yang disangkakankepada Pemohon bukan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimanaPasal 12 B Undang-Undang Tipikor, melainkan melanggar Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

f. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon ini harus dinyatakan ditolak atausepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard).

5. Terhadap dalil Pemohon pada angka 33 yang pada pokoknya menyatakanbahwa:
- Pemohon tidak pernah terjaring Operasi Tangkap Tangan karena tidakterkait dengan uang Rp500.000.000,00,
Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon tidak memahami kronologi yang sebenarnya sehinggaPemohon menyampaikan argumentasi dengan substansi yang keliru dandisampaikan secara parsial.
b. Bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP mengatur:
"Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentangterjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajibsegera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan."
c. Bahwa Pasal 12 UU No. 30/2002 mengatur:
"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi PemberantasanKorupsi berwenang:
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang
bepergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnyatentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedangdiperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untukmemblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untukmemberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwakepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksiperdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementaraperizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka
atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup adahubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negaralain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barangbukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untukmelakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaandalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani."
d. Pasal 1 angka 19 KUHAP merumuskan:
"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedangmelakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saattindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudianpadanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya
atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."
e. Bahwa menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, terdapat beberapa kondisi yangdapat terjadi dalam peristiwa tertangkap tangan, yaitu:
1) pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
2) segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
Disclaimer: Telah dibacakan pada persidangan Praperadilan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17Oktober 2018
3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya; atau
4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga kerastelah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu,yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan ataumembantu melakukan tindak pidana itu.
f. Bahwa tindakan Termohon menangkap tangan Pemohon di PendopoGubernur Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19KUHAP, dalam hal ini Pemohon tertangkap tangan melakukan tindak
pidana korupsi dengan kualifikasi: tertangkapnya seorang dengan segerasesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan secara selesai(voltooid), yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
g. Bahwa pada saat sebelum dan saat berlangsungnya tindak pidana korupsitersebut, telah ditemukan bukti-bukti yang didapat dari pelaksanaankewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No.
30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupadata, komunikasi, informasi percakapan, bukti transfer, serta bukti uangsebesar Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian tersisa
dari uang Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Termohonsampaikan dalam bagian kronologi di atas.
h. Bahwa informasi, percakapan, bukti transfer, dan bukti uang yang tersisatersebut, secara saling berkaitan satu dengan yang lain, telah membuktikanterjadinya kesepakatan yang telah direalisasikan oleh utusan-utusan dari
Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh dan Ahmadi selaku Bupati BenerMeriah.
i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan jelas telah membuktikanadanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) untukmelakukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Irwandi Yusuf dan Ahmadi
sejak awal, dan perbuatan tersebut diancam pidana berdasarkan UU 31Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

j. Bahwa karena telah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, Termohonsegera melakukan penjemputan terhadap Irwandi Yusuf beberapa saatsesudah dugaan tindak pidana tersebut terjadi. Tindak pidana tersebut tidakdilakukan sendiri oleh Irwandi Yusuf, melainkan dilakukan bersama-samaoleh utusan-utusan dari para pihak yaitu pihak Irwandi Yusuf selakupenerima suap dan pihak Ahmadi selaku pemberi suap.

k. Bahwa mengenai tidak ditemukannya barang bukti uang di tangan IrwandiYusuf, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kedudukan Irwandi Yusufsebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut. Sebagaimana
disebutkan sebelumnya, kualifikasi Irwandi Yusuf dalam peristiwaTertangkap Tangan ini adalah tertangkapnya seorang dengan segerasesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan secara selesai(voltooid), yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turutmelakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Berdasarkankualifikasi tersebut, peristiwa Tertangkap Tangan terhadap Irwandi Yusufharus dilihat dalam perspektif penyertaan (deelneming), untuk melihat peranIrwandi Yusuf di dalam tindak pidana tersebut.

l. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang mengatur: "Dalam hal tertangkaptangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuanbahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang
bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"

m. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP merupakan penjabaran dari Pasal 1 angka19 KUHAP tersebut yaitu seseorang yang menangkap harus segeramenyerahkan tertangkap tangan dan menyerahkan "barang bukti yang ada"
kepada kepada penyidik atau penyidik pembantu.

n. Bahwa barang bukti yang ada dikaitkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHAPadalah apabila pada dirinya ditemukan benda yang diduga sebagai alatuntuk melakukan tindak pidana. Tetapi hal itu tidak membatasi seseoranguntuk menangkap seseorang tanpa barang bukti pada diri seseorang yangtertangkap, karena dapat saja barang bukti tersebut tidak berada dalampenguasaan si tertangkap tetapi sudah berada pada pihak lainnya.
o. Hal ini diperkuat dengan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang menyebutkanbahwa: "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkansetiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban,
ketentraman, dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka gunadiserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik ataupenyidik". Secara gramatikal, maka dapat ditafsirkan bahwa Penyelidik
Termohon yang melakukan upaya tangkap tangan wajib menyerahkantersangka "baik beserta maupun tanpa barang bukti" kepadaPenyelidik/Penyidik. Ketiadaan barang bukti tidak menjadikan tindakantertangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah.

p. Bahwa tindakan yang dilaksanakan oleh Termohon bukan upaya paksapenangkapan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tetapi merupakantindakan tertangkap tangan dengan alasan bahwa sebagaimana Termohon
sampaikan dalam kronologi kejadian, terdapat beberapa situasi dankeadaan berdasarkan data dan informasi yang Termohon ketahui tentangterjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal
tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP,ketika Penyelidik mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut didugamerupakan tindak pidana, maka wajib segera melakukan tindakan
penyelidikan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)huruf b, yang dalam hal ini yaitu melakukan upaya tangkap tangan antaralain terhadap Pemohon.

q. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan tertangkap tangan yangdilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan KUHAP danketentuan peraturan perundang-undangan.

r. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon harus ditolak atau sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard).

6. Terhadap dalil Pemohon pada angka 34 yang pada pokoknya menyatakanbahwa:
- tidak ada satu rupiah pun uang negara yang dipakai Pemohon dalammendukung program kerja Lomba Lari Aceh Marathon,

Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak relevan dengan tindakanpenegakan hukum yang dilakukan Termohon, karena Pemohon adalahTersangka yang ditetapkan Termohon dalam perkara tindak pidana korupsi
berupa penerimaan hadiah/janji oleh Pemohon sebagai PenyelenggaraNegara terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana OtonomiKhusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

b. Bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon yang berupaperbuatan menerima hadiah/janji atau menerima suap (Pasal 12 huruf aatau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP) tidak dibutuhkan adanya kerugian keuangan negarauntuk terpenuhinya (voltooid) seluruh bagian inti delik(delictsbestanddeelen), yaitu sebagai berikut:
Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.Pasal 12 huruf b UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya.
Pasal 11 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001:Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

c. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak relevan dan keliru,sehingga harus ditolak atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvantkelijke verklaard).

7. Terhadap dalil Pemohon pada angka 35 yang pada pokoknya menyatakanbahwa:
- tangkap tangan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak benarkarena Pemohon tidak pernah bertemu dengan Ahmadi, Muyasir, Fadli, Saiful Bahri, Hendry Yuzal dan juga tidak pernah menerima langsung atau
tidak langsung uang Rp 500.000.000,00,

Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa pada prinsipnya dalil Pemohon tersebut telah masuk dalampembuktian materiil sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup penilaianpraperadilan dan harus dikesampingkan.
b. Bahwa Quad non dalil tersebut ditanggapi, Termohon anggap dalilPemohon tersebut tidak berisikan argumentasi yang sahih, melainkansemata-mata ungkapan silat lidah dari Pemohon padahal telah nyata-nyata
terdapat meeting of mind dari beberapa pelaku termasuk Pemohonsebagaimana telah Termohon ungkap dalam kronologi peristiwa diatas.
c. Bahwa kronologi yang telah Termohon uraikan diatas adalah rangkaianperistiwa yang Termohon ungkap dari sejak kegiatan penyelidikanberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-95/01/06/2018.
d. Bahwa setelah Tertangkap Tangan, tidak kurang dari 53 (lima puluh tiga)dokumen, 11 (sebelas) saksi dan juga termasuk petunjuk berupa hasilpenyadapan informasi atau data yang diucapkan/dikirimkan/disimpan
secara elektronik maupun optic, serta uang/barang yang Termohon peroleh.Ke-11 (sebelas) saksi yang Termohon periksa untuk diambil keterangannyatersebut antara lain:
1. Ahmadi (Bupati Bener Meriah Periode 2017-2022)
2. Dailami (Ajudan/orang kepercayaan Bupati Bener Meriah)
3. Hendri Yuzal (Staf Gubernur Aceh Tahun 2016 s.d sekarang)
4. Pemohon / Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh Periode 2017-2022)
5. Kamal Syahmula (Ajudan Bupati Bener Meriah Tahun 2018)
6. M. Alfin (Sopir Pribadi Bupati Bener Meriah Tahun 2018)
7. Maulidil Akmal
8. Muyassir (Ajudan Bupati Bener Meriah Tahun 2017 s.d 2018 dan
Anggota Pengamanan Rumah Dinas Bupati Bener Meriah April 2018
s.d sekarang)
9. Rizky Prima Fadli
10. Teuku Fadhilatul Amri
11. Teuku Saiful Bahri (Direktur PT. Tamitana Tahun 2000 s.d sekarang)
e. Secara ringkas, beberapa pertemuan dan komunikasi tersebut antara lainterungkap:
1) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 terjadi pertemuan antaraPemohon dengan AHMADI selaku Bupati Bener Meriah Periode 2017 -2022 di ruang tamu Pendopo Gubernur Aceh guna membahas tentang
alokasi DOKA tahun 2018 untuk paket-paket pekerjaan di wilayahKabupaten Bener Meriah. Pada kesempatan itu Pemohon menjanjikanuntuk membantu mengalokasikan DOKA tahun 2018 ke KabupatenBener Meriah dan untuk itu meminta AHMADI agar berkoordinasi lebihlanjut dengan salah satu staf gubernur yang bernama HENDRI YUZAL;

2) Bahwa sekitar bulan Mei 2018 atau awal Juni 2018 ketika proses lelangbeberapa paket pekerjaan mulai dilaksanakan, Pemohon bertemudengan HENDRI YUZAL di Pendopo. HENDRI YUZAL menunjukkan
daftar kegiatan atau paket pekerjaan yang diminta AHMADI agar bisadibantu.

3) Bahwa pada kesempatan ini Pemohon mengatakan bahwa "Urusanpengaturan paket-paket DOKA 2018, termasuk pengaturanpemenangan lelang, dikoordinasikan oleh SAIFUL (TEUKU SAIFUL
BAHRI). termasuk masalah penerimaan komitmen fee sebesar 10{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0}yang harus disetorkan oleh Bupati/Walikota yang memperolehpaket pekerjaan DOKA Tahun 2018".

4) Bahwa ketika proses lelang beberapa paket pekerjaan tertentu untukKabupaten Bener Meriah mulai dilaksanakan, pada tanggal 7 dan 9 Juni2018 TEUKU FADHILATUL AMRI secara berturut-turut menerima uang
tunai sebesar Rp 250 juta dan Rp 300 juta atau secara keseluruhansebesar Rp 550 juta dari MUYASSIR di Banda Aceh, yang merupakancommitment fee paket-paket pekerjaan di Kabupaten Bener Meriah yangdibiayai DOKA yang dikumpulkan oleh AHMADI dan orang-orangkepercayaannya dari calon rekanan pelaksana paket pekerjaan
dimaksud yang dijanjikan akan diberikan kepada Pemohon sesuaipermintaan yang pernah disampaikan oleh HENDRI YUZALsebelumnya.
f. Bahwa selang beberapa minggu kemudian atau pada tanggal 2 Juli 2018HENDRI YUZAL bertemu dengan MUYASSIR di Quantum Coffee dalamrangka membahas rencana penyerahan uang commitment fee
berikutnya atas paket-paket pekerjaan di Kabupaten Bener Meriah lainnyayang dibiayai DOKA dan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan olehMUYASSIR.
g. Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas, Termohon menemukan faktabahwa Pemohon memberikan arahan dan janji baik langsung kepadakepada Hendri Yuzal bahwa untuk urusan pengaturan paket pekerjaan
yang dibiayai DOKA tahun 2018, khususnya bagi Kabupaten Bener Meriah,termasuk pengaturan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut danpenerimaan commitment fee sebesar 10{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} yang harus disetorkan oleh
Disclaimer: Telah dibacakan pada persidangan Praperadilan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17
Oktober 2018
Bupati/Walikota yang memperoleh paket pekerjaan dengan pembiayaanDOKA tahun 2018, akan dikoordinasikan oleh Teuku Saiful Bahri. Pemohonmelalui Hendri Yuzal, dan/atau Teuku Saiful Bahri, dan/atau TeukuFadhilatul Amri beberapa kali menerima uang dari Muyassir berturut-turutsebesar Rp 250 juta, Rp 300 juta, dan Rp Rp 500 juta atau secarakeseluruhan sekitar Rp 1,05 milyar.
h. Bahwa dengan demikian, telah terbantahkan dalil Pemohon denganmeyakinkan. Pengakuan Pemohon yang menyatakan tidak pernahbertemu baik langsung maupun tidak langsung dengan Ahmadi,Hendry Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri adalah tidak benar dan tidaksesuai fakta hukum yang sebenarnya sehingga harus dinyatakan ditolakatau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkeverklaard).

8. Terhadap dalil Pemohon pada angka 36 sampai dengan 37 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa:- Termohon tidak sah menggunakan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 KUHAP,
sehingga Surat Pemberitahuan Penyidikan No: B/480/DIK.00/23/07/2018tanggal 4 Juli 2018; LKTPK-48/KPK/07/2018 tanggal 4 Juli 2018; danSprin.Dik/96/DIK.00/01/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 adalah fait
accompli/voldongen feit/fetakompli, dan Termohon telah melanggar syaratimperatif Pasal 5 Undang-Undang KPK serta melakukan tindakan "AdAbusu Ad Usum Non Valet Consequentia",

Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa terhadap peristiwa tangkap tangan atas diri Pemohon, Termohontidak pernah mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 17KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (2) KUHAP:Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang
melakukan penangkapan.Pasal 17 KUHAP:
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
b. Bahwa tindakan tertangkap tangan kepada Pemohon sebagaimana yangtelah Termohon uraikan dialam kronologi sebelumnya diatas adalahsemata-mata karena berdasarkan hukum Termohon memperoleh bukti
permulaan yang cukup dari penyelidikan yang bersifat tertutup dankonsekuensi dari kewenangan pemohon dalam penyadapan dan merekamkomunikasi (vide: Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK),
sehingga dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itudilakukan karena Pemohon berkedudukan sebagai pelaku atau turutmelakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (vide: Pasal 1angka 19 KUHAP).
c. Bahwa oleh karena Termohon melakukan tindakan hukum berupatertangkap tangan kepada Pemohon maka dilakukan tanpa surat perintahpenangkapan (vide: Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
d. Bahwa terhadap Pemohon yang tertangkap tangan, selanjutnyaberdasarkan Pasal 102 ayat (2) KUHAP, Termohon melakukan tindakanyang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada
Pasal 5 ayat (1) huruf b diantaranya yaitu penangkapan, laranganmeninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan danpenyitaan surat; serta mengambil sidik jari dan memotret seorang, karena
berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1)

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...