Ini Isi Pertemuan Walikota Lhokseumawe dan  DPRK dengan KPK 

Ini Isi Pertemuan Walikota Lhokseumawe dan  DPRK dengan KPK 

LHOKSEUMAWE - Dua Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya , Wakil Walikota Yusuf Muhammad , termasuk para jajaran kepala dinas dan perangkat lainnya di Kantor Walikota,  Selasa (2/11/2021) pagi.

Pertemuan berisi pemaparan hasil monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2021 di wilayah Kota Lhokseumawe oleh ketua Ketua Satuan Tugas Kordinasi dan Supervisi wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Nurcahyo.

Arif menerangkan ada delapan area  yang rawan terjadi tindak pidana korupsi  disetiap pemerintah daerah, diantaranya di bidang  perencanaan dan pengganggaran APBK, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) danpengelolaan.

“Delapan bidang itu sering terjadi tindak pidana korupsi, program Monev ini kita lakukan untuk mencegah aparatur di daerah  agar tidak menjalankan praktik korupsi. Semua harus dilakukan secara transparan,” ujarnya.

Setelah melakukan pertemuan di Kantor Walikota, Satgas KPK bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe. 

Di depan anggota DPRK Arif memaparkan pentingnya pengawasan pembangunan yang harus dilakukan oleh perangkat wakil rakyat agar tidak terjadi ketimpangan dalam realisasi anggaran publik.

Saat sesi Tanya jawab, sejumlah anggota DPRK termasuk Ketua DPRK Ismail A Manaf menjelaskan soal aturan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dimasa pandemic Covid-19 sangat amburadul sehingga menghambat proses realisasi anggaran daerah.

“Tadi saya sempat mempertanyak aturan keuangan  yang dikeluarkan disaat pandemic Covid-19  membuat pemerintah daerah tidak mampu bekerja maksimal. Dan ini salah satu faktor realisasi anggaran daerah terhambat,” ujar Ismail.

Namun disisi lain Ismail berterima kasih karena ini pertama kali KPK menyambangi DPRK Lhokseumawe dan menjadi momen untuk pencegahan dini terjadi penyelewengan anggaran di lingkaran DPRK Lhokseumawe.

“Tadi kita banyak mendapat materi berharga dari Satgas KPK, sehingga jadi modal untuk menjalan program pemerintah dengan baik,” pungkasnya.

Komentar

Loading...