Ini Dalih Pemkab Aceh Utara Kurangi Upah Geuchik 

Ini Dalih Pemkab Aceh Utara Kurangi Upah Geuchik 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Aceh Utara Fakhruradhi, SH, MH (Foto: ist)

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com - Pemkab Aceh Utara menolak mencabut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemotongan penghasilan tetap aparatur gampong karena  Pemerintah Pusat meniadakan transfer bantuan dana sebesar Rp 75 miliar ditahun ini.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Aceh Utara Fakhruradhi, SH, MH, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. 

“Pada tahun anggaran 2020 yang lalu untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pemerintah Pusat memberi transfer Bantuan Dana sebesar Rp. 75 miliar lebih, sedangkan untuk tahun ini  transfer bantuan tersebut ditiadakan,” jelas Fakhruradhi.

Katanya Perbup tersebut bisa cabut bila Pemkab Aceh Utara mendapatkan suntikan dana bantuan lebih kurang Rp 100 miliar. Ditambah lagi  saat ini juga Pemkab sangat dilematis dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19.

Dampaknya, Pemkab Aceh Utara harus merasionalkan  anggaran sebesar Rp 101 miliar lebih. Yaitu pengurangan DAU sebesar Rp 29 miliar lebih, dan  untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan sebesar Rp70 miliar. Dan  DAK berkurang Rp 1,9 miliar.

“Konsekuensi  berkurangnya DAU tersebut semestinya berkurang pula kewajiban transfer ADG sebesar 10% dari anggaran DAU. Akan tetapi Pemkab Aceh Utara mencari solusi untuk menutupi kekurangan transfer ke ADG tersebut,” terangnya lagi.

Menurutnya, anggaran yang tersedia setelah dirasionalkan, dialokasikan untuk program kegiatan bersifat wajib dan mendesak.

Kemudian terkait soal penghapusan dana majelis taklim dan bantuan anak yatim, Fakhruradhi membantah isu tersebut dan dianggap isu sangat menyesatkan, karena program tersebut sampai dengan saat ini merupakan program prioritas, namun pembebanan anggarannya saja yang dialihkan 

“Kita perlu menjelaskan dan menginformasikan ini kepada masyarakat untuk menghindari ketimpangan berita dan penggiringan opini publik,” pungkasnya.

Komentar

Loading...