Ini Alasan Hakim PN Lhokseumawe Harus Bebaskan Mursyidah

Ini Alasan Hakim PN Lhokseumawe Harus Bebaskan Mursyidah
Mursyidah. Foto : Ist

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Mursyidah, terdakwa perkara dugaan perusakan pangkalan gas elpiji 3 Kg milik Idawati di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa.Namun penasehat hukum membeberkan sejumlah fakta yang harus dipertimbangkan hakim memutus bebas wanita miskin itu.

Baca: Cerita Mursyidah Gerebek Pengkalan Elpiji 3 Kg Hingga Terjerat Hukum

Menurut , Zainuddin Zulfa SH saat dihubungi anteroaceh.com, Sabtu (1/11/2019) menjelaskan kliennya harus dibebaskan , karena pertama kasus yang menjerat kliennya tergolong Tinda Pidana Ringan (Tipiring) dengan kerugian korban dibawah Rp 2,5 juta, dalam hal ini seharusnya kasus langsung dilimpahkan oleh penyidik kepolisian ke Pengadilan, tanpa harus ke jaksa.

“Hal itu sesuai peraturan Mahkamah Agung RI no 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, idealnya langsung dilimpahkan oleh penyidik kepolisian,” sebutnya.

Kedua, selama pemeriksaan di kejaksaan , terdakwa merasa mendapat tekanan dari jaksa bahkan terkesan dipaksa untuk mengakui telah melakukan perusakan itu, ketiga terdakwa tidak merusak pintu besi pangkalan milik Idawati, ada saksi yang melihat pintu sudah rusak terlebih dahulu sebelum kejadian dan pelakunya orang lain.

Kemudian, poin keempat, sambung Zainuddin, kliennya yang juga warga setempat dan pernah bekerja di pangkalan tersebut telah melakukan tindakan mulia, berani membongkar kecurangan distribusi gas elpiji 3 Kg yang diduga dilakukan oleh pelapor.

“Buktinya setelah penggerebekan oleh terdakwa, pihak Pertamina mencabut izin pangkalan nakal itu,” tegas Zainuddin.

Ia menyebutkan fakta-fakta itu sudah dipaparkan dalam materi Pledoi dalam sidang. Sementara sidang terakhir pada Rabu 29 Oktober lalu dengan agenda tanggapan JPU terhadap Pledoi penasehat hukum.

Menurut Zainuddin, agenda sidang sempat tertunda selama dua pekan karena suami terdakwa Hamdani (50) meninggal dunia akibat penyakit paru kronis.

Untuk diketahui, JPU menuntut terdakwa 10 bulan penjara, karena telah merusak barang milik pelapor , melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dan sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan 188 KUHAP. Kasus tersebut terjadi pada Perusakan terjadi pada 24 November 2018 lalu. Kemudian dilaporkan ke Polres Lhokseumawe pada 25 Maret 2019, setelah itu pada 29 Juli dilimpahkan ke kejaksaan negeri setempat.

Komentar

Loading...