Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Hingga November 2020, 2.785 Pasangan Suami Istri di Aceh Belum Miliki Akte Nikah  

Hingga November 2020, 2.785 Pasangan Suami Istri di Aceh Belum Miliki Akte Nikah  
Panitera Muda (Panmud) Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, Abdul Latif

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com – Hingga November 2020, Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 2.785 pasangan suami istri di Aceh yang belum memiliki akte nikah.

Panitera Muda (Panmud) Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, Abdul Latif mengatakan dari total 11.509 perkara yang ditangani selama ini, diakuinya peringkat pertama terbanyak ada di kasus perceraian. 

Namun, kasus lain kedua terbanyak yang jarang disoroti ialah terkait perkara isbath nikah atau perkara pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi tidak memiliki bukti sah nikah/akte nikah.

"Masyarakatkan selama ini banyak tahunya hanya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Tetapi, sebenarnya bukan hanya itu yang kami tangani. Kasus lainnya terbanyak itu juga ada terkait perkara Isbath Nikah sebanyak 2.785 dari 3.539 perkara yang kami diterima," terang Abdul Latif saat ditemui anteroaceh.com diruangannya, Selasa (22/12/2020).

Dikatakannya, ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan tersebut tidak memiliki akte nikah seperti hilang  karena musibah seperti terbawa tsunami dan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri). 

Hal itu, tambahnya sering membuat mereka kesulitan saat mengurus segala sesuatu terkait administrasi dalam sistem pemerintahan, karena tidak memiliki catatan bukti nikah resmi.

"Sebelum diterbitkan secara resmi oleh KUA, mereka perlu disidangkan kembali dengan memanggil saksi-saksi dan dikumpulkan bukti-bukti bahwa mereka memang benar sudah menikah sebelumnya," ucap Abdul Latif. 

Kemudian lagi, berdasarkan data laporan yang masuk dipihaknya, ada lima daerah yang paling banyak ditangani masalah isbath nikah, yaitu Pidie sebanyak 615 dari 760 kasus, Gayo Luwes sebanyak 555 dari 610 kasus, Aceh Selatan sebanyak 313 dari 343 kasus, Aceh Utara sebanyak 261 dari 311 kasus dan Aceh Barat sebanyak 186 dari 209 kasus.

"Lebih sedikit yang kami tangani daripada data yang diterima juga karena berbagai faktor, seperti ditolak dan tidak diterima, gugur, dicoret dari registrasi dan lain lain," lanjutnya.

Dijelaskannya lagi, kasus lain yang ikut ditangani juga terkait dispensasi kawin sebanyak 803 dari 916 kasus,  penetapan ahli waris sebanyak 691dari 852 kasus dan juga perkara perwalian sebanyak 89 dari 129 kasus.

"Kemudian juga ada kasus harta bersama, kewarisan, izin poligami, asal usul anak, penguasaan anak bahkan terkait masalah ekonomi syari'ah sekalipun yang mungkin sangat jarang orang ketahui dan disorot media," pungkas Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, Abdul Latif.

Komentar

Loading...