Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Habis Bertanya, Lalu Apa?

Habis Bertanya, Lalu Apa?

Oleh: Alja Yusnadi 

“Manusia memiliki dua telinga, satu mulut, banyaklah mendengar daripada berbicara” Begitu kata-kata bijak sering kita dengar. Sepertinya, kata bijak itu tidak cocok untuk parlemen.

Anggota parlemen dituntut banyak bicara dan banyak bertanya. Pekerjaannya pun memang bicara-bicara saja. Kalaupun harus berfikir, negara menyediakan fasilitas: Tenaga ahli atau staf ahli atau nama lain.

Memperbanyak porsi mulut, bukan pula meniadakan fungsi telinga apalagi fungsi akal. Tapi mulutlah yang di depan. telinga, mata digunakan saat berhadapan dengan konstituen, masyarakat pemilih. Sementara mulut digunakan ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Itulah yang sedang dilakoni parlemen Aceh atau DPRA. Lembaga legislatif ini sedang menggunakan hak interpelasi, Mempertanyakan beberapa kebijakan Pemerintah Aceh.

Setelah lama “menghindar”, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya menghadiri sidang Paripurna DPRA. Kali ini, Nova hadir untuk memberikan jawaban terkait interpelasi yang dilakukan DPRA. Nova menjawab semua pertanyaan dengan penuh percaya diri, kecuali yang satu itu—perihal Yunita Arafah—yang diduga sebagai istri keduanya.

Berkait dengan Yunita, Nova menganggap itu urusan domestiknya, jadi tidak perlu dijawab, kalaupun masih tetap dipertanyakan, Nova akan menjawabnya secara tertulis.

Samsul Bahri, dari fraksi PNA menyanggah. Menurut Tiyong—sapaan Samsul Bahri—ini bukan persoalan Nova Iriansyah sebagai pribadi. Akan tetapi menjadi persoalan karena jabatannya sebagai Plt. Gubernur Aceh.

Menurut Ketua PNA hasil KLB Bireuen ini, keberadaan Yunita sebagai istri kedua Nova tidak dicantumkan dalam riwayat hidup Nova di saat mendaftar sebagai Cawagub. Sehingga, tidak patut mendapat fasilitas negara.

Lagipula, sebagai Aparatur Sipil Negara, Yunita tidak dibolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Tiyong menjelaskan panjang lebar sembari mengutip beberapa aturan perundang-undangan.

Diakhir tanggapannya, Tiyong meminta Ketua DPRA untuk meneruskan persoalan ini ketahap selanjutnya: penyidikan dan pemakzulan.

Nova, terbilang sangat sedikit menghadiri langsung sidang paripurna DPRA. Dia lebih banyak mewakilkan kepada Sekda atau pembantu lainnya. Tentu dengan alasan yang menurut Nova tidak dapat dielakkan. Ini perkara serius bagi DPRA.

Saking seriusnya, ikut dijadikan salah satu materi interpelasi.

Bahkan, Muklis Zulkifli, Ketua Fraksi PAN bersoloro, sering-sering dilakukan interpelasi, agar Plt. Gubernur hadir dan juga pimpinan DPRA hadir lengkap. Selama ini, selain Plt. Gubernur, pimpian DPRA yang terdiri dari 4 orang itu juga jarang kompak hadir bersamaan.

Dua orang pimpinan—Ketua dan wakil ketua III—merupakan pentolan Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang notabenenya pro interpelasi dan dua orang lainnya—Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II—merupakan pentolan non interpelasi.

Sidang Paripurna yang berlangsung Jum'at (25/9) itu adalah sidang interpelasi pertama bagi anggota DPRA periode 2019-2024 dan sidang interpelasi kedua bagi pemerintah Irwandi-Nova.

Bagi Nova, menjawab interpelasi bukanlah hal baru, karena pada saat menjawab interpelasi sebelumnya—Nova masih menjabat Wagub—Irwandi menugaskan Nova untuk memberikan jawaban kepada DPRA.

Interpelasi, sebagaimana yang sedang terjadi itu adalah hak melekat anggota DPRA. Kurang lebih artinya, hak bertanya. Bertanya apa? Tentu bertanya kepada Gubernur Aceh. Bukankah dalam rapat-rapat lain anggota dewan juga sudah bertanya dan mempertanyakan setiap program Pemerintah? Semisal rapat komisi-komisi dengan SKPA, rapat Banggar dengan TAPA? Itu bertanya juga.

Tetapi, interpelasi ini bertanya pada taraf lebih tinggi dan lebih khusus. Gubernur menjawab tanya DPRA dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota. Berbeda dengan tanya-tanya lain.

Kalau pertanyaan itu dilakukan oleh anggota komisi kepada mitra kerjanya, maka jawabanpun diberikan dalam ruang rapat komisi yang bersangkutan dan didengar oleh anggota komisi itu saja. Begitu juga dengan pertanyaan oleh Banggar, Baleg atau Pansus.

Pertanyaan yang diajukan—seharusnya—dalam interpelasi adalah pertanyan yang tidak bisa dijawab dalam rapat-rapat di Alat Kelengkapan Dewan. Terutama, terkait dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan melanggar sumpah janji.

Apakah pertanyaan anggota DPRA—interpelasi—itu semuanya bertentangan dengan perundang-undangan dan melanggar sumpah janji? Itulah yang menjadi kekuatan DPRA. Nasib Plt. Gubernur Aceh akan ditentukan oleh kualitas kesalahannya yang dipertanyakan oleh wakil rakyat. Jika fatal, akan lengser, jika ringan, hanya membuat gaduh saja.

Kehadiran Nova dalam sidang DPRA itu mengejutkan banyak pihak, mungkin juga si pengundang.

Nova telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan DPRA. Beberapa istilah Bahasa asing dia baca dengan dialek yang tidak biasa. Mungkin saja ingin menunjukkan kualitas.

Sore itu, Nova seperti dikeroyok oleh anggota DPRA. Lihatlah, betapa digdayanya mereka “menelanjangi” Nova. Pertanyaan terhadap jawaban interpelasi pun banyak yang tidak berbobot atau sekedar mengulang-ulang pertanyaan sebelumnya. Ada juga yang on the track. 

Lalu, setelah bertanya, DPRA akan melakukan apa? Sekilas, jawabannya sudah disampaikan oleh beberapa anggota DPRA yang mendapat giliran bertanya di sore itu.

Kemungkinan, DPRA akan menggunakan hak penyidikan atau hak angket. Berdasarkan jawaban Plt. Gubernur Aceh, DPRA akan menggali lebih dalam, sehingga ditemukan benang merah: Bahwa kebijkan Pemerintah Aceh bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan melanggar sumpah janji.

Atau, bisa juga, setelah mencapai kesepakatan di luar sidang interpelasi, DPRA dan Plt. Gubernur Aceh rukun kembali. Namun, saya lihat peluang itu kecil sekali. Kecuali, Wali Nanggroe-- yang belum kelihatan perannya itu-- atau pihak lain ada yang mampu menengahi.

Komentar

Loading...