GerTaK Ultimatum Pemkab Aceh Utara Ganti Rugi Tanah Jalan Dua Jalur di Lhoksukon

GerTaK Ultimatum Pemkab Aceh Utara Ganti Rugi Tanah Jalan Dua Jalur di Lhoksukon

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com - Elemen sipil Gerakan Transparansi dan Anti Korupsi (GerTak) meminta dan mendesak Pemkab Aceh Utara segera membayar ganti rugi bangunan dan lahan yang dijadikan jalan dua jalur di Kota Lhoksukon.

Ketua GerTak Muslim Hamidi menerangkan Dinas PUPR  bertindak atas Pemkab Aceh Utara harus segera ganti rugi bangunan dan pembebasan tanah jalan dua jalur antara Gampong Paya Beurandang, Kecamatan Tanah Luas dan Gampong Alue Drin, Kecamatan Lhoksukon.

“Kami mendapatkan kabar dari masyarakat sampai saat ini pemerintah belum melakukan ganti rugi sepeser pun ditambah lagi belum ada kepastikan kapan dana ganti rugi diserahkan ke pemilik lahan,” ungkap Muslim, Jum’at (22/1/2021).

Padahal, lanjut Muslim proses administrasi yang dilakukan antara kedua belah pihak sudah sampai ke tahap pembayaran.

Sedangkan dalam Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 76 sudah sangat jelas disebutkan mengenai Pemberian Ganti Kerugian dalam bentu Uang.

Kemudian, katanya ada Pasal 76 ayat 3 disebutkan bahwa  Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak dan pada ayat 4 masih pada pasal yang sama yaitu pasal 76 jelas disebutkan bahwa Pemberian Ganti Kerugian dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Sedangkan dalam kasus ini, pelepasan hak telah dilakukan oleh masyarakat pada akhir Oktober  2020 lalu. Bahkan pada Desember 2020 masyarakat telah menyelesaikan syarat administrasi termasuk tanda penerimaan ganti kerugian.

“Berdasarkan beberapa hal diatas maka kita mengultimatum Pemkab Aceh Utara segera menyelesaikan tanggung jawab ganti kerugian tersebut. Pemkab harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Perpres tersebut dengan  segera menyelesaikan tanggung jawabnya atas hak-hak masyarakat,” pungkasnya.

Komentar

Loading...