Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

GerTaK Desak Kapolda Supervisi kasus Walikota Lhokseumawe

GerTaK Desak Kapolda Supervisi kasus Walikota Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Koordinator Gerakan Transparansi Dan Keadilan (GerTaK) mendesak Kapolda Aceh supervisi dugaan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, agar penanganan berjalan dengan baik dan cepat di Polres Lhokseumawe.

“Agar penanganannya bisa berjalan dengan baik dan cepat. Kapolda harus memastikan dan menilik langsung kasus ini karena melibatkan Kepala Daerah dan kasus ini termasuk kasus besar di aceh yang ditangani kepolisian,” sebut Muslim Hamidi Koordinator GerTaK, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya, pemimpin pemegang jabatan publik harus mengontrol cara berbicara termasuk terhadap rakyatnya. Karena dalam ilmu kebijakan publik, ucapan pejabat itu dianggap kebijakan publik. Pemimpin di negara demokratis tidak cukup bermodal suara terbanyak, tapi harus memiliki kapasitas, integritas moral dan teladan.

“Kita meminta agar Polres Lhokseumawe menangai perkara ini secara Transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan segera ditingkatkan dan menetapkan tersangka, biarlah nanti proses hukum di pengadilan yang memutuskan apakah Walikota Lhokseumawe bersalah atau tidak,” sebut Muslem Hamidi.

Ini menjadi perhatian dan aneh, karena hingga saat ini belum adanya tersangka. Padahal Polres Lhokseumawe berpengalaman menangani perkara serupa, ditangani dengan cepat dan Profesional. Karena proses penegakan hukum harus sesuai dengan asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Dan terbebas dari intervensi pihak manapun karena telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

“Akademisi harus berbicara tentang ini , terutama Akademisi bidang hukum, Komunikasi dan Antropologi, agar publik tercerahkan dan juga menjadi bahan pertimbangan Kepolisian dalam penanganan,” jelasnya lagi.

Ia berharap semua pihak mengawal perkara tersebut karena akan menjadi tolak ukur publik dan masyarakat akan menilai bagaimana proses penegakan hukum di Aceh berjalan. Apalagi kasus yang melibatkan kepala daerah, tentu polisi diharap tidak bemain-main.

Untuk diketahui, mantan aktivis Sofyan melaporkan Walikotaa Lhokseumawe Suaidi Yahya ke Polres setempat pada 13 Juli lalu, karena diduga telah melakukan pencemaran nama naik dengan menyebut dirinya “Sofyan Hitam” dan “Provokator” di sebuah media online.

Terakhir, penyidik sudah mengelar perkara itu di Polda Aceh dan telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk saksi korban pewarta yang menulis berita tersebut. “Saya memiliki rekaman walikota menyebutkan saya hitam , itu rasis dan tertulis di media ,” jela pria yang juga berprofesi sebagai pedagang tersebut.

Komentar

Loading...