Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

GERAM Gugat Plt Gubernur Aceh Terkait Stikering BBM

GERAM Gugat Plt Gubernur Aceh Terkait Stikering BBM

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) mengajukan gugatan terkait kebijakan stikering BBM ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Senin (5/10/2020) Banda Aceh.

Koordinator GERAM, Syakya Meirizal mengatakan, ia mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (tergugat I), sebagai pembuat kebijakan stikering, PT Pertamina Cabang Aceh (tergugat II) sebagai pelaksana sosialisasi labelisasi/stikering dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak (Hiswana) Migas Aceh (tergugat III) sebagai pelaksana kewajiban Pertamina khususnya penyaluran BBM/non BBM atau pelaku dalam hal pemasangan stikering terhadap kendaraan roda empat di Aceh.

“Kebijakan pemerintah Aceh terkait Program stikering berdasarkan Surat Edaran nomor: 540/9186 tahun 2020 menurut kami pantas dilakukan gugatan karena berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa program stikering ini tidak lain untuk mempermalukan rakyat Aceh itu sendiri,” kata Syakya.

Syakya mengatakan ia telah menyerahkan gugatan sebanyak sembilan lembar ke Pengadilan Banda Aceh.

“Sudah kami serahkan dokumennya tadi, jika nanti ada yang salah, segera kami koreksi,” ujarnya.

Menurutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sangat bertentangan dengan UUD 1945, pasal 28 G ayat 2 yang bunyinya ‘Hak warga Negara untuk bebas dari penyiksaan’.

“Berdasarkan UUD 1945, jelas bahwa setiap warga negara Indonesia tidak berhak untuk disiksa dan direndahkan apalagi di jatuhkan martabatnya,” tegas Syakya.

Selain itu tambah Syakya, kalimat yang tertulis pada stiker BBM itu juga terkesan memojokkan masyarakat Aceh.

“Bukan hanya melanggar UUD 1945, kalimat yang tertulis di stiker pun terkesan menjatuhkan masyarakat Aceh sendiri,” ungkapnya.

Oleh karena itu seharusnya negara memastikan distribusi dan penyediaan minyak untuk rakyat, bukan sebaliknya menimpakan kesalahan kepada masyarakat.

“Pemerintah lah yang berkewajiban mengawasi dan memastikan bahwa penerimaan minyak harus tepat sasaran. Pemasangan stiker ini menunjukkan sisi lemah Gubernur Aceh dalam memberantas para penimbun minyak,” timpal Syakya.

GERAM berharap Pengadilan untuk segera memanggil kedua pihak dalam persidangan kemudian berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

“Kita meminta Plt Gubernur mencabut Surat Edaran Nomor 540/9186 Tahun 2020 tentang Program Stickering Pada Kendaraan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk ganti rugi dengan cara meminta maaf kepada masyarakat Aceh melalui media cetak dan elektronik (nasional dan lokal) selama tiga hari berturut-turut paling lambat 30 hari sejak adanya putusan pengadilan,” pungkasnya.

Komentar

Loading...