Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

GeRAK Sebut Jurus Sekda Aceh Melebihi Kewenangan

GeRAK Sebut Jurus Sekda Aceh Melebihi Kewenangan
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani. Foto: JawaPos.com

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menilai jurus Sekda Aceh, Taqwallah dengan program BEREH-nya telah melebihi kewenangan yang bersangkutan selaku Sekda.

“Jurus Sekda Aceh dalam membenahi birokrasi dan terwujudnya tertib administrasi akhir-akhir ini menunjukan “More Than Authority” alias melebihi kewenangan bersangkutan bekerja sesuai tupoksi dan wilayah kerja,” tulis Askhalani melalui rilis pers yang diterima ANTEROACEH.com, Rabu (16/10/2019).

Ia mengatakan tindakan yang dilakukan Sekda berpotensi menimbulkan konflik antar pimpinan daerah yaitu antara Bupati/Walikota dengan Plt Gubernur.

“Untuk menghindari hal ini Plt Gubernur perlu menegur jurus Sekda yang melebihi kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pembenahan birokrasi termasuk terlalu mencampuri kewenangan dan urusan strategis birokrasi di wilayah Kabupaten dan Kota,” tambah Koordinator GeRAK.

Selain itu kata Askhalani terjadi pergeseran tagline dalam pemerintah yangsedang berjalan yakni dari Aceh Hebat ke BEREH.

“Tageline ini keluar dari patron dan jargon politik yang merupakan visi misi pemerintah terpilih yaitu Tageline ACEH HEBAT. Buntut dari perubahan skema tageline ini maka fungsi dari RPJMA yang sebelumnya sudah menjadi basis dokumen pembangunan Pemerintah Aceh dalam bekerja dikuatirkan tidak singkron,” imbuhnya.

Dikatakannya, Implikasi yang terkait langsung yaitu  ketersediaan anggaran daerah yang telah dirumuskan untuk mencapai Aceh Hebat menjadi bias, bahkan tidak sesuai dengan visi misi dan arah pemembangunan yang dikehendaki dari Plt Gubernur Aceh.

“Kita berharap Sekda focus pembenahan kinerja terutama di tingkat Provinsi yang menjadi ranah kerja Sekda, karena itu belum maksimal dilakukan terutama terhadap isu pelayanan publik dan penganggaran yang responsif,” sambugnya.

Sekda Aceh dinilai menambah beban kerja dengan mencampuri urusan dilevel Kabupaten dan Kota. “Tindakan ini  menunjukan bahwa  Sekda Aceh sudah menjadi pejabat yang bisa mengatur semua urusan hingga urusan internal wilayah orang lain.”

Akibatnya, kata Koordinator GeRAK, akan muncul sentimen negatif yang akan menjadi batu sandungan atas kebijakan deskresi Plt gubernur Aceh kedepan. Hal ini dapat meninmbulkan resistensi sehingga akan berujung pada konflik antar pemangku kepentingan yaitu antara Gubernur dengan Bupati/Walikota

Komentar

Loading...