Gandeng Bakrie Group Kelola Blok B, PEMA  Bohongi Aceh Utara

Gandeng Bakrie Group Kelola Blok B, PEMA  Bohongi Aceh Utara
Pertemuan Komisi III DPRK Aceh Utara dengan kadis ESDM Aceh Ir. Mahdinur, MM, Dirut PT PEMA Zubir Sahim dan Dirut Pema Global Energi ( PGE ) di Banda Aceh

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com - PT Pembangunan Aceh (PEMA) dinilai telah membohongi masyarakat Aceh Utara karena telah  PT Energi Mega Persada, anak perusahaan Bakrie Group dalam pengelolaan Blok B. Kemudian perusahaan tersebut dianggap  masih   bermasalah.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan sejumlah Ormas Aceh Utara di Banda Aceh , pihak PEMA menyebutkan tidak tahu soal perusahaan Bakrie Group di Blok B. 

“Ini jelas pembohongan publik, kontradiktif dengan penjelasan PEMA sebelumnya, kemudian dalam waktu singkat mengakui telah menggandeng anak perusahaan eksplorasi Migas swasta milik Bakrie Group,” ungkap Iskandar Dewantara pemerhati pembangunan Aceh Utara, Jumat (21/5/2021).

Menurutnya kebijakan itu akan menimbulkan persoalan besar ke depannya, apalagi sampai saat ini Pemerintah Aceh belum memberikan porsi  Aceh Utara pemilik wilayah operasi dalam pengelolaan Blok bekas ladang Exxon Mobil tersebut.

“Bila kerja seperti ini, Aceh Utara lebih mampu dengan sistem Join Body Operation (JOB) seperti yang dilakukan Kabupaten Siak dengan Pertamina Hulu Energi (PHE) , tidak perlu gandeng swasta yang notabene sudah merugikan pemerintah dengan meninggalkan lumpur Lapindo,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini Bakrie Group sedang terlilit utang besar. Jangan sampai kerjasama yang dilakukan anak perusahaan milik keluarga Abu Rizal Bakrie tersebut menjadi beban berat dan menimbulkan berbagai kecurigaan publik.

“Publik harus menggugat ini, BPMA merekomendasi PEMA  mengelola Blok B, masalahnya PEMA tidak mampu kemudian menggandeng pihak lain yang notabene juga memiliki masalah lingkungan . Terus terang kita semua curiga dengan kondisi ini,” sebutnya lagi.

Sementara itu  Prof A Hadi Arifin sebelumnya juga mengatakan akan berdampak besar terhadap kondisi sosial di masyarakat, bila Pemerintah Aceh mengabaikan keterlibatan pihak Aceh Utara sebagai WO di bekas ladang Exxon tersebut.

“Seharusnya Pemerintah Aceh mengedapan peran daerah dibanding perusahaan swasta. Persoalan tidak punya modal, solusinya bisa dengan menggabungkan saham-saham dari pemerintah daerah tingkat dua. Ini bisa dilakukan asal kita kompak dan tidak ada kepentingan lain selain kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyarankan Pemerintah Aceh harus menggandang Aceh Utara sebagai mitra utama, kemudian melibatkan daerah lain sebagai pemegang saham bersama. 

“Untuk masuk ke ranah ini, Aceh Utara juga harus siap dengan SDM yang kompetensi di bidang Migas, karena ini menyangkut bisnis yang akan berdampak kepada kesejahteran masyarakat,” pungkas guru besar Universitas Malikussaleh tersebut.

Dewan Aceh Utara Temui PEMA

Komisi III DPRK Aceh Utara menemui pihak Dinas ESDM Aceh dan PT PEMA terkait dengan tuntutan keterlibatan Aceh Utara dalam pengelolaan WK NSB (Blok-B ) pada Kamis (20/5/2021).

Komisi III berjumlah lima orang dipimpin  ketua Komisi   Razali Abu, Wakil Ketua Mulyadi Amd diterima oleh kadis ESDM Aceh Ir. Mahdinur, MM, Dirut PT PEMA Zubir Sahim dan Dirut Pema Global Energi ( PGE ).

Komisi III menyampaikan prihatin karena Aceh Utara belum mendapat kesempatan terlibat dalam pengelola bersama. Padahal  persyaratan yang diminta Gubernur dengan melakukan perubahan PD Pase Energi menjadi PT Pase Energi Migas sudah dipenuhi.

Dalam pertemuan itu Razali Abu  menyerahkan bekas PT Pase Energi Migas kepada pemerintah Aceh melalui bapak kadis ESDM sebagai bahan persyaratan keterlibatan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan bersama WK NSB.

Penyerahan berkas itu menindak lanjuti surat Gunernur Aceh Nomor 538/ 14888 tanggal 16 Oktober 2020 tentang keikut sertaan  Aceh Utara dalam pengelolaan Wilayah Kerja Blok B. Pada poin  2  gubernur meminta  Aceh Utara  berkoordinasi dengan PEMA menyangkut amandemen akta pendirian perusahaan pengelolaan wilayah kerja.

Komisi III juga meminta  Kadis ESDM Aceh membangun komunikasi untuk pertemuan antara Gubernur Aceh  dengan Bupati Aceh Utara.

“Tugas kami di komisi III terkait dengan Blok B sudah terselesaikan, tinggal saja kita menunggu Pemerintah Aceh mengundang bupati. Bagaimana sistem keterlibatan Aceh Utara nanti, itu menjadi ranahnya Gubernur Aceh dengan Bupati Aceh Utara,” sebut Razali Abu.

Dirut PEMA Zubir Sahim menyampaikan bahwa surat Bupati Aceh Utara terkait dengan permohonan untuk dilibatkan Aceh utara dalam pengelolaan Blok B sudah diserahkan ke gubernur  pada akhir Maret 2021. Saat ini pihaknya juga sedang menunggu arahan  gubernur terkait teknis amandemen perusahaan pengelola blok B.

“Semua proses antara Kita dan Pemerintah Pusat sudah selesai, dan sekarang Kami akan fokus menyelesaikan persoalan internal termasuk kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,” ucap Zubir.

Kadis ESDM Aceh Mahdinur menyampaikan akan melaporkan langsung kepada gubernur serta mengagendakan pertemuan antara Gubernur Aceh dengan Pemerintah Aceh Utara  dalam hal ini Bupati Aceh Utara dan komisi III DPRK Aceh Utara.

“Saya akan segera melaporkan kepada bapak gubernur terkait agenda pertemuan antara pemerintah Aceh dengan Pemerintah Aceh Utara dan komisi III DPRK Aceh Utara,” Mahdinur.

Komentar

Loading...