Dugaan PAD RS Arun Bocor, MaTA; Pansus Dewan Lhokseumawe Cari Aman 

Dugaan PAD RS Arun Bocor, MaTA; Pansus Dewan Lhokseumawe Cari Aman 
Alfian, pekerja MaTA.

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pansus DPRK Lhokseumawe sangat lemah dan cari aman terkait dugaan kebocoran PAD dari RS Arun. Hal itu terlihat jelas dari hasil laporan dalam paripurna Senin kemarin.

“Kami tidak kaget dengan hasil laporan itu, karena sudah kami duga sejak awal. Laporan hanya menyasar hal-hal secara umum dan jelas DPRK Lhokseumawe cari aman,” jelas koordinator pekerja MaTA, Alfian kepada anteroaceh.com, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya Pansus tidak melakukan penelusuran mendalam tentang pengelolaan keuangan di sektor PAD.  Padahal dasar sudah ditemukan indikasi karena minimnya setoran PAD dari tahun sebelumnya. 

Katanya kondisi itu berbanding terbalik dengan fakta pendapatan yang didapatkan rumah sakit tersebut dari hasil klaim BPJS kesehatan.

MaTA sendiri sudah menelusuri sebelumnya ada pendapatan ke rumah sakit sejak tahun 2018 hingga Mei 2021 mencapai Rp144,24 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020  klaim dari BPJS yang masuk ke rumah sakit tersebut masing-masing Rp 36,6 miliar lebih dan Rp 44,1 milyar. Sedangkan  yang dilaporkan hanya 900 juta dan itu pun disetor yang jadi PAD hanya 220 juta.

“Jadi sisa dana besar yang diperoleh dari klaim BPJS dibawa kemana saja, jumlah sangat besar. Selanjutnya ada kebijakan supaya dilakukan audit oleh inspektorat, bukannya inspektorat di bawah kendali Walikota ?  dan itu jelas terjadi konflik kepentingan. semacam membangun nilai tawar,” tegas Alfian.

Kalau mau serius,  lanjut Alfian,  seharusnya  Ketua DPRK secara kelembagaan dapat meminta secara resmi  audit oleh BPKP sehingga hasilnya lebih objektif dan independen. Pertanyaannya kemana dana selebihnya? sangat tidak rasional kalau disebut  habis bayar gaji pengawai. 

Apalagi  biaya komponen air dan listrik tidak menjadi beban pihak rumah sakit. maka dugaan awal kita terjadi potensi kebocoran keuangan dari segi pendapatan sangatlah besar. pertanyaannya kenapa DPRK membiarkannya? 

MaTA sendiri secara tegas meminta kepada BPKP untuk dapat melakukan audit secara pendapatan ke pihak Rumah Sakit Arun, agar ada kepastian terhadap tata kelola keuangan dari segi pendapatan daerah.

Komentar

Loading...