Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit di Nagan Raya Naik ke Tahap Penyidikan  

Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit di Nagan Raya Naik ke Tahap Penyidikan  

SUKA MAKMUE, ANTEROACEH.com - Kejaksaan Tinggi Aceh  meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit di Nagan Raya ke tahap penyelidikan.

Program peremajaan sawit tersebut dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2019 sebesar Rp.12,5 miliar

Kajati Aceh, Muhammad Yusuf melalui Kepala Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Aceh, H. Munawal Hadi Kamis (17/6/2021) mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan beberapa cara.

Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Nagan Raya disebut tidak melakukan verifikasi kebenaran rencana anggaran biaya sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29 / KPTS / KB.120 / 3 / 2017.

Begitu juga dengan perubahannya tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasaranan dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Kemudian Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Nagan Raya juga tidak melakukan Identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan, sehingga legalitas lahan yang sebahagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Geuchiek diragukan kebenarannya," ungkap Munawal Hadi.

lahan tersebut, sebutnya berpontensi masuk ke dalam wilayah hak guna usaha perusahaan dan kawasan hutan seluas 500 hektar dan juga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp6,5 miliar. Selain itu, juga terdapat lahan kosong seluas lebih kurang 30 hektar yang tidak ada pohon sawit milik pekebun yang tergabung di dalam koperasi tersebut.

"Saat penarikan dana peremajaan tahap pertama dan tahap selanjutnya pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri tidak ada melampirkan bukti atau salinan tagihan, " lanjut Munawal

Lebih lanjut Munawal menjelaskan koperasi tidak melampirkan surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya serta laporan realisasi dari koperasi.

Namun demikian, pihak Bank PT. BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan  Ex. Pencairan Nomor : 02 /KPSM /I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 silam sebesar Rp.1, 247 miliar

Terakhir, dikatakan Munawal Ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri telah menggunakan anggaran peremajaan kebun kelapa sawit untuk pembayaran gaji pengurus koperasi, hal itu bertentangan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29 / Kpts /KB.120/3/ 2017 tentang Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan.

Keputusan tersebut menerangkan pendanaan operasional pelayanan diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggungjawaban menurut tata cara DIPA BPDPKS, bukan diusulkan oleh koperasi ataupun Poktan / Gapoktan, yang diperuntukan guna kegiatan pertemuan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

“Tim penyidik kejaksaan, telah melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari berbagai pihak terkait diantaranya pihak BPDPKS Kementrian Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Aceh,” pungkas Munawal.

Iklan Bank Aceh Idul Adha 1442

Komentar

Loading...