Dua Owner Yalsa Boutique Ditahan

Dua Owner Yalsa Boutique Ditahan
owner Yalsa Boutique berinisial S (30) dan SHA (31). Foto: Istimewa

BANDA ACEH, ANTEROACEH - Ditreskrimsus Polda Aceh menetapkan dua owner Yalsa Boutique berinisial S (30) dan SHA (31) sebagai tersangka  kasus dugaan investasi bodong yang telah menghimpun dana masyarakat mencapai ratusan miliar. Keduanya juga telah ditahan sejak Jum'at (19/3/2021).

Hasil penyidikan Ditreskrimsus Polda Aceh ditemukannya dugaan tindak pidana perbankan.

Kasubdit 2 Perbankan Polda Aceh AKBP Erwan mengatakan pihaknya telah memiliki lebih dua alat bukti dan saksi terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh keduanya.

"Dari keterangan saksi ahli dari OJK dan Perbankan, sehingga sudah melebihi dua alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP," terang AKBP Erwan didampingi Dirreskrimsus, Kombes Pol Margiyanta serta Kabid Humas Kombes Pol. Winardy.

Dari hasil penggeladahan, sebut Erwan turut diamankan uang tunai sejumlah Rp. 46.060.000, laptop, sejumlah emas dengan berbagai bentuk, surat pembelian emas sebanyak 87 lembar, pedang samurai, pisau lipat, kartu ATM, buku rekening, printer, jam tangan dan barang bukti lainnya.

"Kami sudah menyita sejumlah uang, emas dan barang lainnya yang patut diduga merupakan hasil dari investasi bodong yang dilakukan tersangka.

Polda Aceh masih terus melakukan Asset Tracing untuk dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebagaimana diketahui, Yalsa Botique diduga merupakan investasi bodong dan sudah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi hingga mencapai  Rp.164 miliar dari total 202 reseller dan sekitar 17.800 member.

Penghimpunan uang dari masyarakat tersebut dilakukan Yalsa Boutique tanpa memiliki izin usaha dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak bulan Desember 2019 sampai bulan dengan Februari 2021.

"Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan atau pasal 2 ayat (1) huruf g, pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," pungkas Kasubdit 2 Perbankan AKBP Erwan.

Komentar

Loading...