Dua Kali Bebaskan Terdakwa Pemerkosa Anak, LBH Banda Aceh Sebut Mahkamah Syariah dan Qanun Jinayat Bermasalah 

Dua Kali Bebaskan Terdakwa Pemerkosa Anak, LBH Banda Aceh Sebut Mahkamah Syariah dan Qanun Jinayat Bermasalah 
Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul saat mendampingi keluarga korban kasus pemerkosaan di ruang Komisi I DPRA, Banda Aceh, Jum'at (8/10/2021) kemarin. Foto : Uci Setiawan

BANDA ACEH - Direktur Lembaga Perlindungan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul menilai selain sistem peradilan Mahkamah Syari'ah Aceh bermasalah, sistem kebijakan hukum Qanun Jinayat juga menjadi akar dari permasalahan ketidakadilan yang terjadi dalam proses penegakan hukum, khususnya pada kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh. 

Ia melihat selama tiga tahun terakhir kondisi penegakan hukum di Aceh sangat miris, terutama berkaitan dengan pasal-pasal dalam Qanun Jinayat yang belakangan sering digunakan pada kasus pelecehan seksual terhadap anak. 

"Ada masalah yang menjadi akar dari permasalahan saat ini. Yaitu kebijakan yang berlaku selama ini,  Qanun Jinayat di mana Qanun ini tidak melihat dan memposisikan anak sebagai korban  tapi hanya berpikir bagaimana sekedar menghukum pelaku," ucap Syahrul kepada wartawan selesai mendampingi salah seorang ibu korban kasus pemerkosaan di ruang Komisi I DPRA, Jum'at (8/10/2021). 

Menurutnyahukuman untuk pelaku kasus pemerkosaan seharusnya diberi lebih serius agar tidak memotivasi pelaku lainnya untuk terus membuat korban anak-anak Aceh. Bahkan, sambungnya cara menghukum pelakupun seperti membebaskannya dan masih perlu dipertanyakan karena sering dibebaskan pada tingkat ke dua di Mahkamah Syar'iyah Aceh. 

"Ini juga menjadi tanda tanya dan pertanda bahwa ada yang salah dari sistem peradilan Mahkamah Syari'ah kita," sebutnya lagi. 

Bagaimana tidak, yang terjadi hari ini, dikatakan Syahrul pada tingkat pertama putusan hakim berdasarkan pertimbangan yang sangat kuat dengan mendengar dan mendatangkan langung korban serta saksi ahli. Sementara ditingkat Aceh, hanya membaca dokumen dan keputusan hanya sebatas asumsi yang menurutnya tidak mempertimbangkan fakta pada sidang pertama. 

Ketika telah dibebaskan seperti saat ini, seharusnya korban segera dideteksi oleh pemerintah karena itu amanat dari UU Perlindungan Anak. 

"Jika pakai UU Perlindungan Anak, sebelum jadi korban sudah dilindungi, begitu jadi korban semakin dilindungi dan setelah jadi korban atau dihukum tetap dilindungi," tutur Syahrul 

Berbeda dengan Qanun Jinayat, sebelum jadi korban, anak tidak dipedulikan sama sekali dan setelah jadi korban, qanun hanya berbicara bagaimana menghukum pelaku. Lalu, setelah putusan terjadi, bahkan sama sekali tidak disebutkan bagaimana cara melindungi keberlangsungan hidup anak sebagai korban.  

"Maka, jika kita ingin melihat kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Lihatlah sumber akar masalahnya apa. Ada kebijakan kita yang masih keliru dan itu harus segera direvisi agar menjamin kehidupan anak dimasa yang akan datang," pungkas Syahrul.

Komentar

Loading...