DPRK  Desak Sekdako Lhokseumawe Batalkan  Honorer yang Dipecat

DPRK  Desak Sekdako Lhokseumawe Batalkan  Honorer yang Dipecat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhoksumawe Ismail A Manaf (Foto: ist)

LHOKSEUMAWE - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhoksumawe Ismail A Manaf mendesak Walikota Suaidi Yahya membatalkan kebijakan pecat ribuan honorer grade C, terkhusus yang ditempatkan   di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Tadi saya sudah sampaikan ke bapak Sekda dalam rapat pembahasan dua belah pihak terhadap  KUA PPAS 2022, untuk honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus diaktifkan kembali, mereka harus ditarik lagi agar tidak terganggu aktifitas administrasi di sekolah-sekolah dan dinas,” jelas Ismail kepada anteroaceh.com , Senin (22/11/2021).

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan, kebijakan pecat terhadap para honorer grade C harus melalui proses seleksi, agar honorer yang aktif dan berprestasi tetap membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan. 

“Bisa dikatakan hampir semua proses administrasi berkat bantuan honorer, seperti di sekretariat DPRK, bila tidak ada honorer, kegiatan administrasi akan terhambat, saya yakin di dinas lainnya juga berlaku hal sama, termasuk di kantor walikota,” tegas Ismail.

Pihaknya tidak meminta penjelasan detail kepada sekdako T Adnan soal banyak honorer siluman yang ada nama tapi tidak pernah masik kerja atau tidak aktif sehingga anggaran daerah terkuras banyak. Namun dengan adanya seleksi, honorer grade C yang biasanya hanya menerima honor Rp 300 ribu perbulan bisa ditingkatkan.

“Pemko bisa mengalihkan upah honorer siluman ke honorer yang telah diseleksi aktif dan berprestasi. Ini lebih bijak dibandingkan memutuskan semua honorer grade C dirumahkan, jadi kebijakan buruk itu harus dievaluasi,” tegasnya lagi.

Sebelumnya dikabarkan , Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengeluarkan kebijakan tidak menganggarkan lagi upah bagi tenaga honorer  grade C pada tahun 2022, dengan dalih  tidak memiliki anggaran lagi. 

“2.753 tenaga honorer greade  C  tidak diperpanjang SK ditahun 2022, karena tidak dianggarkan gaji lagi. OPD yang selama ini menandatangani SK kepada tenaga honor  tidak boleh  perpanjang SK,” ungkap Kabag Humas Pemko Lhokseumawe, Marzuki, Selasa (16/11/2021). 

Marzuki menyebutkan  jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)  yang diterima Pemko Lhokseumawe dari Pemerintah Pusat  semakin tahun semakin berkurang. Ditahun ini saja, katanya Pemko  hanya mampu upah tenaga honor selama 9 bulan,tunjangan prestasi kerja  bagi ASN 9  bulan.

Komentar

Loading...