Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

DPRK Aceh Utara Akan Panggil Geuchik Penerima Dana Scrap Bekas Pabrik Pupuk PT AAF, Razali Abu : Bek Gara-gara Peng Lhee Ribee, Ka Seungab

DPRK Aceh Utara Akan Panggil Geuchik Penerima Dana Scrap Bekas Pabrik Pupuk PT AAF, Razali Abu : Bek Gara-gara Peng Lhee Ribee, Ka Seungab
Razali Abu ketua Komisi III bidang Aset DPRK Aceh Utara

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara akan memanggil para  Geuchik Kecamatan Dewantara  untuk diminta klarifikasi soal  dana Rp 600 juta  yang diberikan  PT Kirana, perusahaan pemenang lelang scrap (besi tua) eks PT Asean Aceh Fertilizer  ke forum geuchik kecamatan itu.

“Rencananya, para geuchik 15 gampong yang kabarnya menerima dana itu akan kita panggil untuk mengetahui duduk persoalan kisruh dana yang diberikan PT Kirana tersebut. Saat ini kita masih menunggu laporan dari masyarakat,” jelas Razali Abu ketua Komisi III bidang Aset DPRK Aceh Utara kepada anteroaceh.com, Minggu (20/9/2020).

Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Komisi I , karena soal ini juga  geuchik.  Soal jadwal pemanggilan perangkat desa Kecamatan Dewantara itu. “Mungkin pada hari Senin (esok) akan saya kabarkan kembali soal jadwal pemanggilan geuchik setelah ada kesepakatan dengan komisi I,” kata politisi Partai Aceh itu.

Sebelumnya, Razali sempat menyebutkan, sebelum terjadi kesepakatan antara PT Kirana, Forum Geuchik menemui komisi III, dengan tujuan meminta difasilitasi dengan perusahaan pemenang lelang itu.  setelah itu tidak ada kabar lagi, sampai pihaknya mengetahui dari media, telah terjadi kesepakatan antara forum geuchik dengan Kirana.

“Kami akan turun ke 15 gampong di Dewantara untuk mempertanyakan dana yang diterima oleh geuchik, apakah dana itu untuk geuchik atau untuk masyarakat. Bisa saja mereka akan kita panggil ke dewan, jadi ada opsi yang akan kita lakukan, rencananya akhir september ini kita panggil, kita juga akan adakan pertemuan dengan Kirana,” terang Razali Abu beberapa hari lalu.

Bek Gara-agar Peng 3000, Ka Seungab

Saat ditanya soal dana Rp 600 juta dan nilai 1 persen hasil lelang untuk Forum Geuchik Dewantara, Razali Abu menilai  hal itu tidak layak diterima para kepala desa. Seharusnya geuchik harus mengutamakan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi.

Kemudian keberadaan forum geuchik dalam perkara besi tua itu adalah kepentingan masyarakat banyak. “Bagi yang telah terlanjur menerima dana itu, kami menyarankan agar diberikan ke masyarakat, buat program untuk masyarakat dan jalankan secara transparan, Bek  gara-gara peng Lhee Ribe , ka seungab ( jangan gara-gara uang 3000 sudah diam),” tutup Razali.

Untuk diketahui, PT Kirana Saiyo Perkasa memenangkan lelang besi tua eks PT AAF di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Saat ini perusahaan itu sedang melakukan pembersihan lokasi pabrik yang rencananya akan  diubah menjadi Iskandar Muda Industrial Area (IMIA).

Kabarnya,  beberapa investor yang sudah sudah berkomitmen untuk melakukan investasi di IMIA di antaranya adalah PT Korina Refinery Aceh yang akan membangun Pabrik Oil Refinery dan PT Sinergi Peroksida Indonesia yang akan mengoperasikan pabrik Hidrogen Peroksida.

Terkait  tuntutan Forum Geuchik Dewantara dan Forum Pemuda Dewantara (FORPEMDA) soal bagi hibah, akhirnya disepakati 2,5 persen dari tuntutan 25 persen. Dan akan dibayarkan  setelah proses eksekusi selesai.

Sedangkan untuk Forum Geuchik Dewantara, PT Kirana telah mengucurkan dana sebesar Rp 600 juta. Dana itu bagian dari 1 persen dana koordinasi yang disepakati oleh perusahaan itu. hal itu dibenarkan oleh ketua Forum Geuchik Dewantara yakni Yusuf Beuransah dan Anwar Ali Kasem dari pihak pemenang lelang.

Diduga ada Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sementara itu elemen sipil menilai ada  unsur tindak pidana korupsi  dalam perkara dana Rp 600 juta  dan juga soal hibah 1 persen untuk kepala desa tersebut, karena sumber dana tersebut diambil dari 1 persen hibah hasil penjualan aset negara. 

“Karena didapatkan dari aset negara itu adalah dana publik, bukan dana untuk geuchik. Dalam tuntutan itu geuchik mewakili masyarakat. Mereka sudah digaji oleh negara, jadi tidak ada aturan yang membenarkan perbuatan terseut,” jelas Alfian koordinasi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Menurutnya, penegak hukum  harus masuk ke dalam perkara itu, pertama memediasi agar tidak terjadi konflik antara warga dan aparatur desa. Kedua mengusut tuntas keberadaan dana Rp 600 juta tersebut yang diberitakan diberikan oleh PT Kirana Saiyo Perkasa. 

“Bila masyarakat Dewantara merasa dirugikan dalam perkara ini. Bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau pihak berwenang lain. Karena dana itu harusnya dinikmati oleh masyarakat lingkungan, bukan oleh geuchik secara pribadi,” jelasnya lagi.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...