Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

DPRK Abdya, Gelar Rapat Mengenai Izin Ie Dikila

DPRK Abdya, Gelar Rapat Mengenai Izin Ie Dikila

Blang pidie, Antero Aceh - DPRK Aceh Barat Daya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah Izin CV. Sumber Baru Jaya atau Ie Dikila yang menghadirkan masyarakat Kuta Tinggi, perusahaan Ie Dakila dan Dinas Terkait, Jum'at (15/5/2018) di gedung DPRK setempat.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Abdya Zaman Akli S. Sos, dalam penyampaiannya kedua pihak menyampaikan pokok permaslahannya untuk dicarikan solusi terbaik.

"Kami berharap kepada kedua belah pihak agar menyampaikan unek - uneknya secara teratur dan dan diwakili satu orang saja, serta saling menghargai jgn sampai memperkeruh suasana apalagi kita sedang menjalankan ibadah puasa," harap Zaman Akli

Rizal, yang diberikan kesempatan pertama mewakili karyawan dan perusahaan menjelaskan kepada seluruh peserta rapat, Pihaknya ingin mencari solusi terbaik terkait pemberhentian produksi oleh KP2T sejak 7 Mei 2018 lalu.

"Kami Pak, para pekerja ingin mencari solusi kalau memang perusahaan ditutup lantas apa pekerjaan bagi kami nantinya, apakah ada perusahaan lain atau pekerjaan lain buat kami. Habis itu alasan dari pihak penutup dan solusinya apa, apakah ada tuntutan masyarakat kepihak perusahaan belum terpenuhi, kalau memang ada pihak perusahaan siap memenuhinya, jadi kami pekerja mengharapkan kepada Dewan, Keuchik dan kelurga kami warga Kuta tinggi untuk bisa sama-sama kita cari solusinya," jelasnya.

Sementara keuchik Kuta Tinggi, Tabrani mewakili masyarakat menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengubris panggilan dari pihak gampong baik secara surat maupun secara panggilan hal tersebut membuat masyarakat kecewa.

"Jauh - jauh hari menjelang 2015 pihak perusahaan telah beroperasi setahun, sementara orang itu punya komitmen bersama dengan gampong tetapi komitmen itu tidak pernah direalisasikan. Waktu saya ke perusahaan langsung saya bertemu dengan direktur Ie Dikila tapi tidak pernah digubris," terang Tambrani

Dalam permasalahan tersebut dipicu adanya retribusi Rp. 700 ribu per bulan yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan dan bantuan terhadap pasantren serta pembangunan jalan.

Anggota Komisi A, Julinardi yang juga merupakan putra kelahiran Kota Tinggi berharap dengan adanya rapat dengar pendapat yang dilaksanakan bisa melahirkan solusi terbaik untuk kedua pihak baik dari masyarakat maupun dari pihak perusahaan.

"Alhamdulillah dengan kita duduk hari ini bisa disikapi dan kita sudah dapat menjernihkan suasana terutama mengenai isu - isu yang ada dikalangan masyarakat.

Sebab, kata Juliardi permaslahan Ie Dikila ini pada tahun 2016 juga pernah selisih paham dengan pihak gampong dan ia sudah turun tangan untuk menangahi persoalan ketika itu.

"Jadi kenapa kita duduk bersama seperti ini agar proses penyelesaiannya jelas, dan agar tidak ada unsur - unsur ataupun pemikiran yang negatif terhadap lemabaga DPRK Aceh Barat Daya", tutup Juli.(*)

Komentar

Loading...