DPRA Temukan Sejumlah Masalah dalam LKPJ Gubernur Aceh tahun 2020

DPRA Temukan Sejumlah Masalah dalam LKPJ Gubernur Aceh tahun 2020

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemukan sejumlah masalah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil telaah dokumen dan hasil kunjungan lapangan.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus, Sulaiman dan juga dua perwakilan lainnya dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh, Senin (7/6/2021) siang.

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan, terkait penggunaan dana otonomi khusus (Otsus), penggunaan anggaran, pengelolaan aset, kemiskinan, tingginya angka pengangguran, kesejahteraan, perumahan, pertumbuhan ekonomi, lembaga keistimewaan, penggunaan wewenang pemerintah dan perundang-undangan.

Selain itu, Sulaiman juga mengatakan ada beberapa masalah yang membutuhkan diskusi mendalam antara Gubernur Aceh dengan pihaknya.

"Permasalahan dan pertanyaan serta rekomendasi yang disampaikan DPR Aceh ini hendaknya dijelaskan dan dijawab dengan baik oleh Gubernur Aceh agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perdebatan," ucap Sulaiman.

Adapun masalah, catatan strategis dan rekomendasi tersebut secara ringkas, pertama, terkait dengan hal kinerja ekonomi makro Aceh yang patut disayangkan bahwa indikator ekonomi makro Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Di mana kemiskinan di Aceh berada di level terendah Sumatera dan urutan ke 6 nasional. 

Bahkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020 melaporkan adanya penambahan penduduk miskin sebanyak 5 ribu jiwa dibandingkan bulan September 2019 lalu.

Kemudian permasalahan kedua terkait dengan pengelolaan keuangan Aceh mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBA yang telah mengalami penyesuaian 4 kali dikarenakan pandemi Covid-19. 

Selama mengalami perubahan tersebut, tidak dikomunikasikan dengan DPRA.  Dalam masalah pengelolaan tersebut, DPRA telah menyampaikan beberapa penekanan, rekomendasi dan sejumlah pertanyaan.

Lalu permasalahan ketiga terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan SKPA yaitu terkait urusan pendidikan, kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta beberapa urusan lainnya. Kemudian terakhir, DPRA juga menyampaikan rekomendasinya terkait dengan permasalahan pelaksanaan tugas.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan juga dihadir Sekda Aceh Taqwallah.

Komentar

Loading...