DPRA, Pemerintah Aceh, dan KIP  Sepakat Pilkada 2022  

DPRA, Pemerintah Aceh, dan KIP  Sepakat Pilkada 2022  

BANDA ACEH, BANDA ACEH.com  - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bersama Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan DPRK se-Aceh sepakat Pilkada Aceh digelar pada 2022. Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung DPRA, Selasa (9/2/2021). 

Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan, kesepakatan yang telah diteken oleh seluruh peserta yang hadir itu nantikan akan dikomunikasikan kembali dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, yaitu Kementerian dalam Negeri.

“Kesepakatan ini akan dikomunikasikan dengan semua pihak baik dengan pemerintah pusat dan stakeholder pusat dalam hal ini Kemendagri juga dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan juga Komisi II DPR-RI," ujar Dahlan.

Menurut Dahlan, Aceh sudah tidak ada persoalan secara teknis terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Hanya, ada beberapa persoalan menyangkut alokasi anggaran, dan hal tersebut sudah menjadi cacatan yang diperlu dibicarakan kembali nantinya.

“Dalam waktu dekat ini Pemerintah Aceh akan menggelar rapat koordinasi pimpinan daerah, Bupati/walikota dan juga dengan pemerintah pusat, KPU, Bawaslu, DPR-RI terkait dengan teknis Pilkada Aceh tahun 2022," tambahnya.

Berikut ini adalah empat poin yang dihasilkan dalam rapat koordinasi DPRA dengan Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan DPRK se-Aceh:

1. Mendukung pelaksanaan keputusan KIP Aceh Nomor: 1/PP.01.2 Kpt/11/Prov/1/2021 Penyelenggaraan tentang Pemilihan Tahapan, Gubernur Program, dan Wakil dan Jadwal Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.

2. Bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2022 di Aceh, diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.

3. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh agar mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh Tahun 2022 sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mendukung terlaksananya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana keputusan KIP Aceh Nomor: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021. Hal ini akan di konkritkan didalam Forum Rakor Pimpinan se-Aceh dan mengundang stakeholder pusat (Kemendagri, KPU-RI, BAWASLU dan Komisi II DPR-RI) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh pada bulan Februari Tahun 2021.

4. Pemerintahan Aceh akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendukung kelancaran hibah dana Pilkada Aceh sesuai Peraturan Perundang Undangan

Komentar

Loading...