DPRA Minta Pemerintah Perluas Sosialisasi Qanun Syariat Islam di Aceh 

DPRA Minta Pemerintah Perluas Sosialisasi Qanun Syariat Islam di Aceh 
Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah saat Sosialisasi Regulasi Qanun Syariat Islam , (Foto: antara/HO-Pri)

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah memperluas cakupan sosialisasi qanun-qanun yang berhubungan dengan syariat Islam di Aceh.

Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah mengatakan, salah satu adalah agar masyarakat lebih paham dan mengerti dengan isi dan kandungan dari qanun-qanun tersebut. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya multi tafsir  dan saling menyalahkan di tengah masyarakat.

“Ini penting agar tidak terjadi multi tafsir dan saling menyalahkan di tengah masyarakat,” kata Tgk Irawan Abdullah dalam Sosialisasi Regulasi Qanun-Qanun Syariat Islam Angkatan III tahun 2021 yang digelar Dinas Syariat Islam Aceh di Banda Aceh, Kamis (21/10/2021).

Tgk Irawan menambahkan, beberapa qanun-qanun perlu disosialisasikan lebih luas seperti Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan inisiatif pribadi kami atas nama anggota DPRA, ini perlu kita laksanakan karena di DPRA tidak ada dana khusus untuk sosialiasi qanun-qanun yang telah disahkan,” katanya.

Politikus PKS itu membandingkan dengan daerah lain seperti Sumatera Utara. Disana menurutnya pemerintah menyediakan dana khusus untuk sosialisasi yang disebut sosialisasi peraturan daerah (Sosper). 

Sedangkan di Aceh tidak menyediakan dana sosialisasi, padahal qanun-qanun tersebut sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk para stakeholder.

“Oleh karena itu kami berinisiatif supaya qanun-qanun yang menjadi regulasi penting bagi kita terhadap keistimewaan dan kekhususan di Aceh maka perlu dilakukan sosialisasi yang tepat,” katanya.

Irawan berharap, qanun-qanun yang berhubungan dengan syariat Islam tersebut harus didukung oleh masyarakat Aceh agar penerapannya dapat maksimal. Jangan sampai qanun belum dijalankan, tetapi sudah ada yang ingin direvisi.

Contohnya Qanun Lembaga Keuangan Syariat yang kini sedang heboh-hebohnya. Masyarakat dan seluruh elemen yang ada harus saling membantu agar qanun tersebut bisa berjalan maksimal, katanya.

“Seharusnya kita sebagai umat muslim haruslah bahu-membahu agar prinsip-prinsip Islam bisa berjalan baik di Bumi Aceh ini. Begitu juga dengan beberapa qanun syariat lainnya, semakin baik penerapan syariat Islam di Aceh tentunya juga akan semakin baik kehidupan toleransi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya lagi.

Komentar

Loading...