Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

DPRA Masih Tunggu Skema Pembagunan dari Pemkab Abdya Soal Hibah PKS  

DPRA Masih Tunggu Skema Pembagunan dari Pemkab Abdya Soal Hibah PKS  

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih menunggu skema pembangunan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terkait pengalihan aset provinsi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi aset pemkab setempat.

"Kalau masalah rekomendasi PKS yang merupakan aset provinsi untuk menjadi aset pemkab Abdya, kami masih menunggu skema pembagunan dari pemerintah kabupaten Abdya," ungkap Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, S, Sos, saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan (RSUD-TP), Kabupaten Abdya dalam menanggani pasien COVID-19, Ahad (14/6/2020).

kata Safaruddin,  jangan sampai setelah dilepaskan PKS tersebut nantinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu maka perlu adanya mimpi bersama jika PKS benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Jadi, sekali lagi saya sampaikan soal PKS Abdya nanti akan saya bawa Komisi III untuk berkomunikasi dengan eksekutif dan legislatif Abdya. Kita cari jalan keluarnya, jika sudah ada skema baik, jelas keuntungan untuk daerah akan kita rekomendasikan hibahnya," katanya.

Safaruddin juga mengaku, berkas permohonan dan rekomendasi dari Plt Gubernur Aceh terkait PKS-Babahrot untuk dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Abdya sudah masuk ke Komisi III dengan tujuan supaya mendapatkan rekomendasi dari DPR Aceh.

“Kemarin saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman di DPRK Abdya agar dipersiapkan skema lanjutan pembangunannya,” katanya yang ikut didampingi oleh sejumlah anggota DPRA lainya..

Safaruddin juga meminta,  jika lanjutan pembangunan PKS yang terletak di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya supaya pihak ketiga tentu harus mengetahui juga tentang mekanisme pembagiannya dengan pemkab Abdya.

“Karena menurut kami cukup sulit kalau pihak ketiga dilibatkan untuk investasi pada PKS itu. Apalagi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam hal melanjutkan pembangunan dan pengelolaannya ke depan,” terangnya.

Ia mengaku, selaku putra asli Abdya, tidak keberatan jika aset pemerintah provinsi Aceh dihibahkan ke kabupaten Abdya, asalkan skema pembangunnya baik, dan pemerintah daerah juga bertanggungjawab.

"Kita juga berharap jangan sampai setelah kita lepaskan aset itu, nantinya terbengkalai, oleh karena perlu disampaikan secar jelas agar semua itu tidak terjadi kedepannya," pungkasnya.

Komentar

Loading...