DPRA Kaji Efektivitas Program Asi Eksklusif Cegah Stunting

DPRA Kaji Efektivitas Program Asi Eksklusif Cegah Stunting

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih akan mengkaji efektivitas program ibu menyusui Aceh (Asi Eksklusif) terhadap pencegahan gizi buruk dan kasus kerdil (stunting) anak di Aceh sebelum diusulkan menjadi rancangan qanun (raqan) inisiatif DPRA.

Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap usulan program ASI eksklutif yang telah disampaikan oleh komunitas menyusui Aceh kepada pihaknya.  Namun, kata Falevi ia meminta komunitas tersebut untuk dapat mengkajinya lebih jauh apakah nantinya memang dapat dijadikan raqan.

"Karena kita maunya setiap qanun yang dilahirkan nantinya betul-betul dapat diimplementasikan bukan hanya sebatas qanun," kata Falevi kepada anteroaceh.com, Jum’at (12/3/2021)

Menurut Falevi, secara penjelasan yang disampaikan ke pihaknya kemarin, program tersebut akan sangat menentukan penuntasan secara dini terhadap gizi buruk dan kasus stunting anak di Aceh.

Namun demikian, fakta di lapangan banyak ditemukan ibu-ibu yang merasa minder ketika memberikan ASI kepada anaknya. Karena ibu-ibu masa kini merasa akan menjadi ngetrend saat memberikan susu formula kepada bayinya.

Kemudian tambah Falevi, sebenarnya Aceh sudah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun  2016 tentang pemberian air susu ibu eksklutif yang ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah beberapa waktu silam namun menurutnya persoalan jalan tidaknya Pergub tersebut berada di tangan Pemerintah Aceh.

"Mungkin pemerintah Aceh yang tidak konsisten menjalankan terhadap regulasi yang telah dibuat," tuturnya.

Selain dibutuhkan kajian secara medis dan ekonomis, program tersebut dikatakan Falevi juga perlu dikaji secara akademis dan butuh masukan secara empiris dari berbagai stakeholder yang ada. Baru kemudian jika memang memungkinkan untuk dijadikan raqan akan dibahas oleh pihaknya untuk kemudian diusulkan sebagai raqan inisiatif DPRA.

"Tapi ini masih kita kaji apa kelebihan dan kekurangannya kemudian bagaimana dampaknya terhadap stunting dan gizi buruk. Paling tidak sudah kita mulaii hal yang ekonomis dan sangat praktis untuk penuntasan stunting dan gizi buruk di Aceh secara dini," pungkas Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani .

Komentar

Loading...