Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Baitul Mal

DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Baitul Mal

Banda Aceh, Antero Aceh -Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Baitul Mal Aceh di Gedung Utama DPRA, Rabu (31/10/2018).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan pemberlakuaan syariat islam di Aceh berdasarkan uu no 44 thn 1999 tentang kenegaraan Keistimewaan Provinsi Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang berdasarkan pada pembukuan hukum islam yang sesuai masyarakat di Aceh.

"Baitul mal merupakan lembaga yang sangat penting keberadaannya dalam pelaksanaan syariat islam dan memakmurkan penyempurnaan zakat, wakaf dan harta keagamaaan sebagai potensi ekonomi wakaf islam perlu di kelola secara optimal oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab," jelasnya.

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 191, ia mengatakan, Baitul Mal mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Pada pasal 213 ayat 4 Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf harta agama dan keperluan lainnya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berupaya untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan bentuk Qanun Aceh tentang Baitul Mal, sebelumnya Aceh juga telah memiliki Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Melihat dari perkembangan yang ada tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dimana masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelola zakat, wakaf harta keagamaan dan perwalian sehingga membutuhkan peraturan terhadap substansi baru yang belum diatur dan perlu dilaksanakan penyesuaian kembali.

"Oleh karenanya Pemerintah Aceh merasa perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal," ujarnya.

Kegiatan RDPU itu bertujuan sebagai penyempurnaan substansi rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal untuk memenuhi ketentuan pasal 96 pada ayat 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 22 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun antara lain dinyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam pembentukan qanun melalui RDPU, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi, harapnya.

"Kami menaruh harapan besar kepada saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk dapat berpartisipasi memberikan masukan demi kesempurnaan substansi rancangan qanun pada hari ini," harapnya.**

Komentar

Loading...