DPRA Ajak Gubernur Serius Perjuangkan Pilkada Aceh tahun 2022 

DPRA Ajak Gubernur Serius Perjuangkan Pilkada Aceh tahun 2022 

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Anggota Komisi I DPRA, Darwati A Gani mempertanyakan keseriusan Gubernur Nova Iriansyah dalam menyikapi keinginan bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang.

Darwati mengatakan, pihaknya sudah lelah mendengar jawaban yang terus saja dilontarkan dari perwakilan Pemerintah Aceh terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah Pilkada Aceh dengan terus mengatakan “nanti akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur.”

"Sangat kami sayangkan, semestinya saat masalah yang sangat penting seperti ini pak Gubernur tidak mewakilkan kepada orang lain," sebut Darwati A Gani dalam rapat koordinasi dan penegasan sikap bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh serentak 2022, di ruang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Rabu (24/3/2021) pagi.

Pasalnya, sebut Darwati jika melihat dari media sosial dan media massa, Nova Iriansyah bisa berhadir dalam acara-acara yang menurutnya tidak begitu penting, seperti ikut dalam pelayaran Kapal Aceh Hebat beberapa waktu lalu dan agenda lainnya tapi kenapa, untuk rakyat Aceh dalam membahas hal yang sangat penting seperti saat ini Gubernur selalu tidak ada waktu.

Mirisnya lagi, kata Darwati ketika pihaknya mendengar laporan dari KIP Aceh terkait permintaan untuk melakukan audiensi dengan Gubernur tidak ada tanggapan. Sementara waktu pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh tinggal menghitung hari yang akan di mulai pada awal bulan Apri 2021 mendatang.

"Jadi pada kesempatan ini, saya mohon kepada bapak yang mewakili Pemerintah Aceh juga ada perwakilan dari Partai Demokrat tolong pertemukan DPR Aceh dengan Gubernur Aceh agar bisa membahas secara langsung agenda penting ini," ucap Darwati A Gani

Pencairan Dana Pilkada Aceh 2022 Bukan Urusan KIP
Pada kesempatan yang sama,  Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengatakan pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk mendesak Pemerintah Aceh terkait Pilkada 2022. 

Namun pihaknya masih menunggu komitmen Pemerintah Aceh untuk melakukan lobi-lobi politik seperti yang diminta Mendagri.

"Tinggal hanya menunggu keputusan politik. Kalau itu tidak ada KIP tidak bisa berjalan. KIP diam saja," ucap Samsul Bahri.

Terkait anggaran Pilkada Aceh 2022 yang sampai saat ini belum diputuskan, menurutnya itu sudah menjadi tugas Pemerintah Aceh untuk menganggarkannya. 

Pihak KIP kata Samsul telah melakukan tugas sesuai dengan undang-undang dan juga telah melakukan koordinasi sesuai dengan aturan tinggal menunggu komitmen dari Pemerintah Aceh sampai dengan waktu penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dijadwalkan pada awal bulan April 2021mendatang.

"Sambil kita menunggu keputusan politik itu, mari sama-sama kita punya komitmen bukan komitmen itu hanya dibibir saja, tapi benar-benar," pungkas Samsul Bahri.

Pantauan anteroaceh.com saat rapat berlangsung, seluruh partai yang berhadir menyatakan sikap tegasnya mendukung Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022 mendatang. Adapun partai yang berhadir berasal dari perwakilan masing-masing partai Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, Partai Aceh, Sira, PDA, PNA, PPP, PKB, PAN, PKS, PBB dan PKPI.

Kemudian lagi, mereka juga berharap agar Pemerintah Aceh bersama DPRA dan pihak terkait lainnya untuk bersama dapat melakukan lobi langsung dengan menemui Presiden Joko Widodo untuk disampaikan terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 mendatang. 

Komentar

Loading...