Update COVID-19 Aceh

0 ODP
0 PDP
0 Positif
0 Meninggal
0 Sembuh

-

Sumber: -

DJ Mulai Digoyang

DJ Mulai Digoyang
Foto ilustrasi kompas

Oleh: Alja Yusnadi 

Beberapa tulisan dan meme yang beredar di media sosial menarik saya untuk menulis tentang Dahlan. Bukan Dahlan Iskan seperti yang pernah saya tulis pada rubrik AY Corner sebelumnya.

Namanya Dahlan Jamaludin (DJ). Karena jabatan, membuat dia menjadi orang penting di Aceh saat ini: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Karena kekhususan, lembaga perwakilan rakyat dinamai DPRA, kalau di provinsi lain namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ya, namanya juga Aceh, pasti harus beda dengan daerah lain.

Sejarahnya yang berliku, berkelok, membuat Aceh selalu “istimewa” di mata pemerintah pusat. Aceh pernah menyumbang harta, ide, dan cara pandang kepada Indonesia.

Yang terkahir, Aceh memberikan contoh baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aceh memiliki partai politik lokal, memiliki Lembaga Wali Nanggroe dan lain-lain yang semuanya itu diatur di dalam undang-undang.

Dan, kehadiran DJ sendiri di dalam Pemerintahan Aceh juga buah dari kekhususan tadi. DJ menjadi Ketua DPRA melalui fraksi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pemenang pemilu tahun 2019.

Ditunjuknya DJ menjadi Ketua DPRA oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) H. Muzakir Manaf di luar perkiraan banyak orang, termasuk saya.

Bukan apa-apa, selain DJ masih banyak anggota DPRA dari fraksi PA yang lebih senior, sebut saja Saifuddin Yahya (Pak Cek), Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar sekaligus Ketua Komisi Peralihan Aceh (KPA).

Kemudian ada nama Ir. Azhar Abdurrahman, mantan bupati Kabupaten Aceh Jaya. Dan sederet nama lain yang sudah malang-melintang di politik, ada yang sudah dua bahkan tiga periode di DPRA, ada juga mantan ketua DPRK.

Penunjukan DJ pasti dengan pertimbangan yang matang. Mualem—sapaan Muzakir Manaf—pasti memiliki ekspektasi lain kepada DJ. Entah karena kepintaran atau kesetiaan.

Pasca Mualem kalah pada Pilkada 2017, publik mengharapkan PA dapat menjadi penyeimbang, mitra krtitis, atau apapun namanya, yang intinya dapat menjalankan kekuasaan legislatif secara maksimal.

Apalagi, sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2019, PA berhasil membentuk koalisi besar di DPRA: Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).

KAB terdiri dari tujuh partai: PA, PNA, Gerindra, PAN, PKS, PKPI, SIRA. Gabungan partai politik dan partai politik lokal tersebut berjumlah 46 orang dari 81 orang anggota DPRA.

Masuknya PNA menarik untuk dicermati. Pada saat Pilkada, PNA bersama Partai Demokrat, PKB, PDA dan PDI Perjuangan adalah penyokong pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Belakangan, setelah Nova menjadi Plt. Gubernur Aceh, PNA malah bergabung dengan KAB yang notabenenya lawan mereka di Pilkada lalu. Walaupun, PA dan PNA berasal dari embrioa yang sama.

Tapi itulah politik, selalu ada ruang komunikasi, tidak ada skat permanen.

Nah, dengan komposisi ini, DJ diharapkan dapat menjadi Dirigen dari sebuah orchestra politik yang dimainkan oleh PA bersama KAB-nya di DPRA.

Publik menilai DJ belum bisa menggoyang setiap kebijakan Pemerintah Aceh. DPRA dianggap tidak ada sikap yang jelas dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, DJ pun sekarang mulai digoyang.

Benarkah DPRA dibawah komando DJ tidak berkutik dihadapan Pemerintah Aceh? atau jangan-jangan justru KAB yang tidak memiliki seting agenda di DPRA. Dalam hal ini ada beberapa yang dapat dilihat: posisi KAB dan kemampuan DJ.

Pertama, melihat latar belakang lahirnya KAB itu sendiri. Apakah koalisi ini memiliki agenda yang akan mereka perjuangkan di DPRA, misalnya qanun tertentu, atau hanya untuk mengamankan posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Sejauh ini, konsolidasi KAB yang sudah kelihatan hasilnya adalah menyapu bersih pimpinan AKD. Tidak menyisakan satu AKD-pun untuk Partai Demokrat dan Partai Golkar sebagai pemenang kedua dan ketiga.

Kedua, respon KAB terhadap kebijakan Pemerintah Aceh. Walaupun tidak mendeklarasikan diri sebagai oposisi, namun kehadiran KAB diharapkan mampu memberi warna.

Seharusnya KAB menginterupsi setiap kebijakan  Pemerintah Aceh yang melawan nalar publik. KAB dan DJ harus menangkap itu. Sejauh ini, belum ada langkah politik KAB yang dianggap mampu mengimbangi Pemerintah Aceh.

Ketiga, kemampuan DJ dalam melakukan penetrasi dan komunikasi politik, baik di internal DPRA maupun dengan Pemerintah Aceh.

DJ sekarang berusia sekitar 40 tahun. Tidak terlalu muda tidak pula terlalu tua. Yang jelas masih energik. Memang, DPRA periode sekarang dipimpin oleh anak muda. Dari 4 orang pimpinan, hanya Dalimi yang tergolong tua, sisanya sepantaran DJ.

Ini bukan kali pertama DJ di DPRA. Pada periode sebelumnya, dia juga sudah menjadi anggota DPRA pengganti antar waktu.

Sedikit tidak, DJ sudah memiliki pengalaman. Terlibat langsung dalam pergulatan politik di parlemen.

DJ harus menampakkan kwalitasnya. Dalam waktu dekat, ada beberapa agenda sidang DPRA, jangan biarkan menguap begitu saja.

Ya, ibarat kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Begitu juga DJ, menjadi Ketua DPRA itu banyak goyangannya: luar-dalam.

Sebelum digoyang, DJ harus mampu membuat Pemerintah Aceh bergoyang, seperti Disc Joki menggoyang pengunjung dalam satu club malam, misalnya.

Komentar

Loading...