‘Dipaksa’ Vaksin

‘Dipaksa’ Vaksin
Ilustrasi.

Oleh: Ihsan Yunadi
Pemerintah tengah gencar menggalakkan vaksin Covid-19 untuk seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai upaya untuk mendorong percepatan vaksinasi terus dilakukan, setiap peluang yang bisa dilakukan oleh pemerintah pasti akan dilakukan.

Semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah bahkan memprasyaratkan sertifikat vaksin. Desakan itu membuat suka tak suka masyarakat harus mengikuti vaksin. Bahkan vaksin dianggap lebih dari sekedar kebutuhan untuk antibody melawan virus Corona semata.

Di daerah saya tinggal angka covid-19 tergolong rendah dan hampir tidak ada karena warga disini memang jarang berinteraksi dengan orang luar, rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani sehingga sebagian waktunya dihabiskan di bawah terik matahari di tengah sawah.

Sejak sepekan terakhir animo untuk mengikuti vaksinasi memang meningkat, bahkan masyarakat saling mengkonfirmasi sesamanya jika bertemu ‘sudah vaksin?’ pertanyaan itu menjadi familiar di tengah masyarakat.

Efek yang paling dirasakan setiap ada pengumuman dari pengeras suara masjid tentang jadwal vaksin, itu pasti bakal ramai, bahkan saking ramainya ada yang pulang dengan kecewa karena ketersedian dosis vaksin Sinovac yang terbatas.

Saya mulai menggali sejumlah informasi terkait tingginya animo masyarakat untuk divaksin. 

Awalnya saya menduga sosialisasi dari posko Covid yang ada di desa-desa sangat efektif sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin sebagai pertahanan diri dari ancaman virus corona.

Atau dugaan kedua saya masyarakat mulai banyak membaca berbagai literasi seputar covid dan membuat kesimpulan untuk divaksin sebagai jalan keluar menuju hidup normal.

Tapi ternyata itu hanya asumsi saya, karena setelah berbincang dengan beberapa warga saat vaksin di salah satu Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mereka mengaku ‘terpaksa’ harus mengikuti anjuran pemerintah sebab sertifikat vaksin salah satu syarat untuk menerima bantuan tunai langsung (BLT) dan bantuan sosial lainnya.

“Kalau perangkat desa sudah duluan di kantor camat, kita masyarakat biasa disuruh ke puskesmas kalau gak vaksin tidak bisa menerima bantuan,” kata seorang ibu-ibu dalam bahasa Aceh.

Bagi ASN dan pegawai kontrak pemerintah memang sudah duluan mereka yang berkaitan langsung dengan pemerintah menjadi pelopor vaksinasi, dengan berbagai sanksi jika menolak untuk divaksin.

“Kalau kami memang wajib, kalau gak mau vaksin diberhentikan dari tenaga kontrak, saya sudah dua kali vaksin,” kata salah seorang pria muda tenaga kontrak di instansi pemerintah.

Kemudian sertifikat vaksin menjelma menjadi kebutuhan baru di tengah masyarakat, semua saling berhubungan.

Saya melihat upaya pemerintah untuk mendorong proses vaksinasi sudah sangat berlapis mulai dari aturan yang dibuat, sosialisasi dengan berbagai media, memperkuat literasi hingga sanksi yang membuat masyarakat tak ‘berdaya’ menolak vaksin.

Oiya, dari beberapa masyarakat yang saya jumpai saat antri vaksin rata-rata mereka masih belum paham betul mamfaat vaksin secara medis tapi yang jelas bagi mereka sertifikat vaksin adalah sebuah kebutuhan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup.

Untuk melengkapi tulisan, saya mencoba mencari beberapa referensi peraturan pemerintah yang akhirnya bisa  mendorong masyarakat untuk vaksin.

Pertama saya menemukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dalam Perpres itu mereka yang ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak mengikuti vaksinasi bisa mendapatkan sanksi berupa: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan terkahir akan dikenakan denda.

Pengenaan sanksi administratif itu akan dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai kewenangannya.

Di Aceh sendiri Gubernur melalui Instruksi Gubernur juga mendorong seluruh PNS, Tenaga Kontrak dan Outsourcing untuk vaksinasi.

Bagi PNS Pemerintah Aceh yang tidak bersedia divaksin akan dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sementara tenaga kontrak yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi akan dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sebagai tenaga kontrak.

Dibalik itu semua saya punya keyakinan pemerintah punya rencana besar membawa seluruh masyarakat Indonesia keluar dari kondisi pandemi saat ini. 

Penulis adalah pemimpin umum anteroaceh.com

Iklan Bank Aceh Idul Adha 1442

Komentar

Loading...