Dianggap Lakukan Pelanggaran Aturan Tender, YARA Somasi BP2JK dan Satker Kementerian PU

Dianggap Lakukan Pelanggaran Aturan Tender, YARA Somasi BP2JK dan Satker Kementerian PU

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melayangkan surat somasi kepada Kepala Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan Kepala Satuan Kerja III Provinsi Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Dirjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (1/3/2021).

Somasi dilayangkan berdasarkan informasi dan dokumen pendukung adanya dugaan pelanggaran aturan tender pembangunan jalan Geumpang-Pameu Aceh Tengah seksi III yang telah dilakukan penandatangan kontrak. Padahal perusahaan tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi pada saat seleksi adminitrasi,

“Kami menyampaikan somasi kepada saudara terkait dengan penandatangan kontrak pembangunan jalan Geumpang-Pameu Seksi III dengan Nomor Kontrak HK.02.03/CTR-Bbi.PJN.III/09/APBN/2021, tanggal 23 Februari 2021 karena dugaan dokumen rekanan tersebut mengandung cacat formil secara administratif,” tulis Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin dalam surat somasi yang di antarkan langsung oleh Humas YARA, Muhammad Dahlan.

Safar menjelaskan, bahwa rekanan yang ditunjuk oleh BP2JK dan PPK Satker BPJN diduga tidak memenuhi syarat kualifikasi Administrasi yaitu persyaratan sertifikat manajemen mutu ISO, dimana ISO 9001 2015 yang diterbitkan oleh Kantor PT International Certification Services berstatus “witdrawn” atau pencabutan saat proses seleksi administrasi proses tender.

Berasarkan surat keterangan dari PT International Certification Services Nomor 001/SK/ICS/II/2021, pada tanggal 3 maret 2020 telah mencabut sertifikat Nomor ICS-QMS10069 untuk ISO 9001 2015 dan Sertifikat Nomor ICS-EMS20026 untuk ISO 14001 2015 atas nama PT SMI yang ditunjuk sebagai rekanan oleh BP2JK dan Satker BPJN.

Kemudian SMI baru memperpanjang ISO nya kembali pada 14/1/2021 setelah diumumkan sebagai pemenang tender. Oleh karena itu, menurut Safar dokumen tender yang diajukan saat seleksi adminitrasi tidak dilengkapi dengan sertifikat ISO sebagai salah satu persyaratan administrasi peserta tender.

“Kalau dilihat dari rentang waktunya maka saat pendaftaran sebagai perserta tender PT SMI tidak melampirkan sertifikat ISO yang masih berlaku, dan seharunya PT SMI sudah gugur pada tahan seleksi administrasi, tapi malah dimenangkan dan sudah penandatanganan kontrak,” kata Safar.

Atas temuan tersebut, Safar meminta Kepala BP2JK Provinsi Aceh untuk melakukan membatalkan kontrak pembangunan jalan Geumpang-Pameu Seksi III, karena kontrak tersebut tidak dapat dilakukan dengan peserta tender yang tidak memenuhi kualifikasi administrasi.

“Kami minta agar BP2JK dan PPK pada Satker BPJN untuk membatalkan kontrak dengan PT SMI, secara administratif itu menjadi cacat formil. Kami menunggu selama tujuh hari agar somasi ini di jalankan, dan jikapun tidak maka kami akan tempuh jalur hukum nantinya”, tutup Safar.

Surat somasi tersebut juga ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati).

Komentar

Loading...