Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Dewan UKM Aceh Besar Sebut Penggunaan Dana CSR BUMN Belum Sentuh Ekonomi Masyarakat Aceh

Dewan UKM Aceh Besar Sebut Penggunaan Dana CSR BUMN Belum Sentuh Ekonomi Masyarakat Aceh
ketua Dewan UKM Aceh Besar, Farizal

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ataupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN yang beroperasi di Aceh selama ini dinilai belum menyentuh sektor ekonomi masyarakat termasuk sektor UMKM.

"Tiap tahun perusahaan BUMN diwajibkan mengalokasikan anggaran minimal 2% untuk program tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dari total laba bersih yang didapat. Selama ini puluhan BUMN telah beroperasi di Aceh puluhan miliar namun keseluruhannya dalam bentuk program PKBL atau sedikit disalurkan dan lebih banyak diselundupkan," ungkap ketua Dewan UKM Aceh Besar, Farizal, Rabu (19/02/2020).

Sejauh ini, kata Farizal,  ada indikasi pengelolaan hingga penerima manfaat dari dana CSR ataupun PKBL BUMN di Aceh itu bukanlah masyarakat tetapi malah internal perusahaan BUMN itu sendiri.

“Kalaupun ada mayoritas diperuntukkan untuk kegiatan seremonial seperti sponsorship balapan dan acara sejenisnya, sementara untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat relatif minim,” ungakpnya.

"Kami menduga penggunaan dana CSR atau PKBL selama ini lebih banyak oleh internal perusahaan BUMN itu sendiri, dipoles dengan sedikit showpost logo melalui event dan lalu  pengamanan pemerintah setempat dengan support sedikit agenda pemerintah daerah, sementara pengembangan sektor ekonomi real seperti UMKM relatif sangat minim,” lanjutnya.

Ia mencontohkan salah satu BUMN yang beroperasi di Aceh Besar seperti angkasa pura II, masyarakat di sekitar bandara saja banyak yang tidak tau dan tidak tersentuh program PKBL atau CSR itu, kata Farizal.

Menurut Farizal, banyak penggunaan dana CSR di Aceh itu justeru tidak dirasakan oleh masyarakat.

"Kita melihat selama ini realisasinya kurang manfaatnya ke masyarakat sehingga DPR RI dan Pemerintah harus mengevaluasi hal ini," ujarnya.

Ia berharap DPR RI asal Aceh segera meminta laporan tahunan pendapatan setiap perusahaan BUMN yang beroperasi di Aceh termasuk laporan penggunaan anggarannya.

"Jika ditemukan kejanggalan maka itu harus jadi rekomendasi bagi DPR kepada pemerintah pusat agar kembali mengevaluasi keberadaan program-program CSR BUMN yang ada di Aceh," pintanya.

Farizal juga berharap agar peruntukan hingga pengelolaan dana CSR atau PKBL perusahaan BUMN harus melibatkan elemen sipil dan menyentuh sektor UMKM.

"Terlepas sudah dibentuk Forum CSR Aceh, Selama ini dana CSR itu hanya dana yang mayoritasnya untuk kegiatan seremonial belaka. Kami minta DPR RI dan Pemerintah pusat tegas kepada perusahaan BUMN yang CSR nya bermasalah, ini harus betul-betul dicroscheck dan di evaluasi," pungkas Ferizal.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...