Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Dewan Aceh Tamiang Minta Saham Blok B 1 persen

Dewan Aceh Tamiang Minta Saham Blok B 1 persen

KUALA SIMPANG, ANTEROACEH.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang meminta Pemerintah Aceh  memberikan satu persen saham pengelolaan Blok B ke Pemkab Aceh Tamiang seperti yang diberikan Pemerintah Aceh ke PT Pembangunan Lhokseumwe (PTPL). 

“Kami minta agar Pemerintah Aceh memberikan satu persen saham dalam pengelolaan Blok B kepada Kabupaten Aceh Tamiang, agar masyarakat Aceh Tamiang juga mendapatkan manfaat dari kandungan bumi Aceh,”  kata Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang Muhammad  Irwan,  Selasa (12/10/2020). 

Irwan meminta Pemerintah Aceh bersikap adil dalam pengelolaan Blok Migas supaya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh Tamiang dan mendukung agar Pemkab Aceh Utara mendapat persentase saham yang besar dalam perusahaan PT. Pema Global Energy. 

Pihaknya  mengapresiasi rencana strategis pemerintah Aceh dalam mengambil alih pengelolaan Blok B melalui BUMA atau PT PEMA. tindakan itu  sesuai dengan regulasi kekhususan Aceh dalam UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan teknis terkait Migas. 

Dimana, diatur dalam PP nomor 23  tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Khususnya dalam pasal 39 huruf (1).

“Yang penting selama sahamnya 100% milik Pemerintah Aceh/Daerah dan tidak ditawarkan kepada perusahaan swasta. Sudah cukup hasil bumi Aceh dinikmati perusahaan swasta sekarang saatnya daerah yang menikmati hasilnya," ucap Irwan dan juga Ketua Tarung Derajat Aceh Tamiang.

Ia menyarankan, Pemerintah Aceh  mengajak seluruh Kabupaten Kota di Aceh untuk turut serta (modal/saham) dalam pegelolaan Blok B.  Terkait hal itu  Pemerintah Aceh Tamiang akan menyiapkan dana yang dibutuhkan.

Mengelola migas tersebut adalah bisnis yang beresiko jika tidak dikelola secara profesional. oleh karena itu, PT PEMA dapat membagi resiko /sharing risk tersebut kepada pemerintah Kab/Kota se-Aceh dengan mengikut sertakanya.

"Kami menyarankan, Pemerintah Aceh mengajak seluruh Kab/Kota se- Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola Blok B. Sehingga, multiplier effect ekonomi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh, pengelolaannya harus  dilakukan secara terbuka dan transparan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan, pengelolaan Migas belum seluruhnya dikembalikan ke BPMA. Masih ada tiga Ladang migas yang dibawah kendali  SKK Migas, yakni  Lapangan Rantau, Lapangan Kuala Simpang Barat, dan Lapangan Kuala Simpang Timur.

“Kami meminta kepada  Mentri ESDM agar segera mengalihkan kewenangan kepada BPMA agar mandat PP 23 tetang pengeloaan Migas di Aceh terlaksana seutuhnya , ini penting untuk Aceh dan Mayarakat di daerah penghasil,”sebutnya lagi.

Ia menerangkan, kewenangan pengelolaan Migas di Aceh diatur dalam pasal 160,  UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , bunyinya (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh;

(2) untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama; 

(3) kontrak kerja sama (KKKS) dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh; 

(4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama (KKKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA; 

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Komentar

Loading...