Demokrasi Luar Biasa

Demokrasi Luar Biasa
Ilustrasi demokrasi (Foto: Shutterstok)

Oleh: Alja Yusnadi

Negara kita, Indonesia ini, ada beberapa hal luar biasa yang sering dibahas dan membuat gaduh. Pertama, Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime), seperti korupsi, teroris, narkoba. Kedua, Kongres Luar Biasa (KLB).

Dua-duanya luar biasa, dan keduanya pula membuat masyarakat jadi ribut. Namanya saja luar biasa, pasti ada perlakuan yang tidak biasa. Kejahatan luar biasa mendapat perlakuan khusus seperti tidak boleh ditangguhkan penahanan, dituntut dengan Undang-undang khusus pula.

Kongres Luar Biasa juga demikian. Organisasi (khususnya partai politik), melakukan pergantian pimpinan di tingkat pusat lima tahun sekali. Forum musyawarah itu ada yang menamakan Kongres, Munas, Mukhtamar, atau nama lain.

Jika ada keadaan yang mendesak atau kejadian luar biasa, maka forum lima tahunan itu bisa dilaksanakan kapan saja. Bisa setahun setelah forum musyawah, dua tahun, tiga tahun, atau dalam hitungan bulan. Tentu, syarat dan ketentuan berlaku, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Seperti yang dialami Partai Demokrat baru-baru ini. Joni Alen, Marzuki Ali dan kawan-kawannya di Partai Demokrat menggelar ihwal yang luar biasa itu. Cukup cepat, Kongres Luar Biasa itu berlangsung kurang dari satu jam. Hasilnya: menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

***

Sebenarnya, itu bukan hal baru. Pertama sekali, seingat saya dalam tradisi partai politik Indonesia, peristiwa luar biasa ini terjadi di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (cikal-bakal PDI Perjuangan).

Pada 22 Juni 1996, melalui KLB di Medan, Soeryadi ditunjuk sebagai Ketua Umum, menggeser Megawati yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum pada kongres sebelumnya.

Kemudian, pada  tahun 2003, kekisruhan juga dialami Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak tanggung-tanggung, perseteruan itu melibatkan Gus Dur dengan Cak Imin. Hasilnya, Gus Dur digeser oleh Cak Imin yang tidak lain dan tidak bukan adalah keponakan Gus Dur.

Beberapa partai lain juga mengalami guncangan yang serupa, PPP, Golkar, Berkarya juga pernah merasakan bagaimana dinamika internal itu dalam sekejab dapat merubah haluan kepemimpinan  partai.

Publik memiliki argumentasi yang berbeda-beda terhadap KLB partai Demokrat itu. Bagi tokoh Partai Demokrat seperti SBY dan AHY sudah barang tentu mengecam habis-habisan KLB itu sembari tersedu-sedan.

Bagi tokoh Partai Demokrat yang sudah dipecat oleh AHY seperti Joni Alen, Marzuki Ali dan kawan-kawan, KLB adalah proses penyelamatan partai dari cengkraman oligarki.

Bagi politisi seperti Gede Pasek, KLB adalah karma luar biasa. Pasek adalah Sekjen Partai Hanura. Sebelumnya, politisi asal Bali ini adalah salah satu pentolan Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Dia keluar setelah Partai Demokrat melakukan KLB pada tahun 2013 yang mencongkel Anas dan menetapkan SBY sebagai Ketua Umum.

Pasek menulis perihal Karma Luar Biasa itu di dinding media sosialnya. Dia tidak  menyinggung nama salah satu partai. Saya hanya menduga: Karma Luar Biasa itu ada kaitannya dengan Kongres Luar Biasa. Itu hanya dugaan saja, bisa benar bisa juga salah.

Ada juga pendapat yang mengatakan, KLB itu ada kaitannya dengan Pemerintah (maksudnya Jokowi). Untuk pendapat ini, menurut saya bobotnya terlalu kecil. Bukan apa-apa, pemerintah sekarang diusung dan didukung oleh banyak partai, kecuali Partai Demokrat dan PKS. PAN juga nampaknya sudah mulai tersipu.

Dukungan Senayan untuk kebijakan pemerintah saya lihat aman-aman wae. Lihat saja yang terakhir itu, perdebatan mengenai revisi Undang-undang Pilkada, berakhir aman dan sentosa. Pun demikian masih ada kemungkinan, dengan menguasai Partai Demokrat, menjadi peringatan bagi partai yang sekarang mendukung Jokowi.

Ada lagi, KLB ini akal bulusnya Moeldoko. Menyatukan kepentingan Moeldoko dengan Jokowi tidak sepenuhnya benar. Bagi saya, bagian ini bobotnya lebih besar. Sebagai pensiunan bintang empat, Moeldoko pasti memiliki kecendrungan politik untuk berkuasa, baik sebagai capres, cawapres, maupun sebagai tukang oper bola di Pilpres 2024 mendatang.

Saya kira, salah satu prasayarat untuk ikut terlibat dalam pilpres adalah memiliki partai politik. Moeldoko melihat kesalahan koleganya yang sama-sama pensiunan bintang empat: Gatot. Sejauh ini gagal total dalam pilpres 2019, tidak ada yang melirik. Justru terjerembab dalam politik identitas.

Inilah salah satu residu dari sistem demokrasi liberal yang menyerahkan pergantian kepemimpinan melalui one man one vote. Mungkin, ini juga yang menyebabkan beberapa partai sudah melalukan “modifikasi” sistem pemilihan. Tidak lagi diserahkan kepada pasar bebas yang sangat beresiko transaksional.

Salah satu lubang besar yang harus ditambal oleh partai politik adalah pentingnya idiologi. KLB itu tidak akan terjadi jika seluruh komponen partai satu cara pandang..

Partai politik jangan lagi sekedar menjadi tempat kumpul-kumpul pengusaha-pensiunan, partai politik bukan hanya alat untuk mengejar kekuasaan, apalagi hanya hanya mengejar citra.

Partai politik harus menjadi tempat untuk menempa kader dengan idiologi yang akan diperjuangkan. Singkatnya, partai politik harus memiliki sistem yang kuat.

Komentar

Loading...