Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Data dan Balada Desa

Data dan Balada Desa
(Foto: Ilustrasi)

Eskalasi konflik di desa terus menanjak naik. Kebanyakan karena bantuan Covid-19. Sebagai pemerintah paling bawah, desa menjadi samsak empuk masyarakat. Kepala desa beserta perangkatnya berada di garda depan.

Beberapa desa sudah menjadi korban. Sebelumnya, masyarakat desa Silolo kecamatan Pasieraja, kabupaten Aceh Selatan ramai-ramai menyerang kantor desa.

Massa marah, sebab tidak terbukanya informasi yang diterima masyarakat mengenai data penerima bantuan pemerintah. Jadilah kantor itu diobrak-abrik, bahkan adu fisik.

Peristiwa itu bukan pula yang terakhir, Kemarin Senin, (1/6), masyarakat Kute Kering, Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah beramai-ramai menyerang kantor Reje. Akibatnya, kaca pecah dan sejumlah peralatan hancur.

Pasalnya tidak jauh-jauh, mengenai data informasi yang tidak utuh. Masyarakat menuduh Reje marah-marah saat ditanya mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Memang sebagai akibat Covid-19, pemerintah menyediakan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa barang, ada juga uang tunai. Dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa berwenang memberi bantuan.

Disini juga masalahnya, banyak masyarakat yang tak mengetahui perbedaan semua bantuan itu. kenapa si A mendapat bantaun uang tunai, kenapa pula si Z mendapatkan bantau barang. Tidak semua orang mendapatkan semua bantuan.

Sudah selayaknya data harus terintegrasi, kita belum memiliki data tunggal, sehingga potensi tumpang tindih sangat besar.

Pemerintah harus menyadari ini sebelum bantuan disalurkan, harus ada verifikasi yang berlapis oleh perangkat desa. Kepala desa beserta perangkatnya sudah harus berhati-hati, jangan bermain-main dengan data dan bantuan.

Hindari konflik and interest, jangan campur adukkan persoalan politik electoral dengan bantuan pemerintah.

Dari sekian kasus, pemicunya adalah soal bantuan, walaupun yang bersangkutan menjadi lawan politik saat pilkades, tetap berikan jatah bantuan, kalau dia memang layak.

Begitu juga sebaliknya, jika keluarga yang tidak layak mendapat bantuan, jangan diberikan, walaupun dia pendukung kepala desa saat pilkades. Dengan demikian, setengah usaha keselamatan telah anda lakukan.

Komentar

Loading...