Data Bansos, Tanggungjawab Siapa?

Data Bansos, Tanggungjawab Siapa?
(Foto: Ilustrasi)

Nampaknya persoalan kita terlalu banyak. Dari yang besar, sampai urusan sepele belum bisa kita selesaikan dengan baik. Salah satunya adalah data penerima bantuan sosial (Bansos). Kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Bansos untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19 menuai masalah, ditolak masyarakat.

Sebabnya, tidak semua desa menerima bantuan, apalagi masyarakat yang terdampak Corona secara keseluruhan. Sejumlah Geuchik (kepala desa) di Aceh Utara sepakat menolak bansos itu. Alasannya karena tidak merata. Di Aceh Selatan, seorang anggota DPRK menyebut Dinas sosial setempat “Meuapam”. Alasannya, distribusi bansos tidak merata, sampai-sampai yang sudah meninggal dunia masuk sebagai penerima. Ini adalah dua contoh yang mengemuka dan terungkap ke publik.

Kalau kita lihat ada beberapa lembaga yang bertanggungjawab atau bekerja untuk mengumpulkan informasi terkait masyarakat rentan yang akan menerima bantuan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, TKSK, Petugas PKH, dan seterusnya.

Kesemua itu memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan data Bansos. Namun siapa yang bertanggungjawab untuk mencacah penerima Bansos Covid-19 ini?. Jika kita simak apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, data penerima bansos merujuk kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau  Basis Data Terpadu (BDT).

BDT untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Masalahnya adalah, ramai orang yang tidak mendapatkan Bansos dan ada pula yang sudah meninggal dunia masih masuk namanya menjadi penerima manfaat. Secara sistem, sebernarnya sudah baik, mulai dari Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten/kota memiliki sistem data terpadu. Apakah masyarakat yang tidak mendapatkan bansos itu tidak masuk kedalam BDT?. Padahal, BDT memuat 40% penduduk yang memiliki pendapatan atau kesejahteraan terendah.

Barangkali, kekurangannya adalah validasi. Walau sudah memiliki sistem, ketika hendak digunakan, pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah yang paling bawah, yang selalu dapat mengapdate data setiap waktu. Dalam kasus ini, Pemerintah Aceh sebagai user meminta data kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Seharusnya, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui petugasnya dilapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Ganpong, minimal untuk validasi.

Disisi lain, Alhudri sudah menyampaikan, bahwa Pemerintah Aceh tidak dapat mengcover seluruh keluarga, dan berharap Pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi. Jadi, persoalannya bukan hanya pada validasi data, namun Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota nampak tidak bersinergi. Seharusnya, Pemerintah, sekali lagi Pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong harus bersinergi. Pemerintah Aceh harus memimpin konsolidasi, jangan main sendiri. Akibatnya, ya seperti ini, Bantuan sosial yang berujung kericuhan sosial.

Jika Pemerintah semua jenjang bersinergi, dapat kita gambarkan begini; Satu Kabupaten, sebut saja mememiliki 10.000 keluarga yang harus dibantu, Pemerintah Aceh hanya dapat membantu 7000 keluarga, kekurangannya itu harus bantu melalui APBK. Untuk mengantisipasi kerusuhan, penyalurannya harus sekalian.

Komentar

Loading...