Darwati Minta Dua Pasal Qanun Jinayat Direvisi

Darwati Minta Dua Pasal Qanun Jinayat Direvisi

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Darwati A Gani meminta dua pasal dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat terkait kejahatan seksual terhadap anak agar segera direvisi.

Sebelumnya, pada rapat paripurna yang dilaksanakan, Senin (5/7) kemarin, disela penyampaian pendapat, Darwati menyampaikan permohonan kepada Ketua DPRA dan seluruh unsur Forkopimda untuk memberikan dukungan agar Qanun Jinayat yang direvisi nantinya dapat benar-benar rahmatan lil alamin.

Permasalah tersebut, sebut Darwati telah dibahas pihaknya bersama dengan berbagai lintas terkait dan mereka juga berpendapat ada beberapa pasal dalam Qanun tersebut harus direvisi.

"Adapun pasal yang akan direvisi terkait kejahatan seksual terhadap anak yaitu tentang pelecehan seksual pada bagian keenam pasal 47 dan tentang pemerkosaan pada bagian ketujuh pasal 50," ungkap Darwati A Gani saat dikonfirmasi anteroaceh.com, Selasa (6/7/2021).

Dijelaskan Darwati, dalam Pasal 47 tersebut berisi tentang "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan'"

Sementara pada Pasal 50 berisi tentang "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Ia menilai pasal tersebut perlu direvisi, karena Qanun Jinayat memuat hukuman pilihan yaitu cambuk, penjara atau denda. Setelah hukuman tersebut terlaksana dan pelaku bebas, maka ia akan kembali bertemu korban.

"Dalam hal ini korban akan kembali mengalami ketakutan dan trauma. Bahkan dalam beberapa kasus, setelah bebas pelaku melakukan pengancaman kepada korban karena telah melaporkannya," ucap Darwati

Selain itu, dalam Qanun tersebut hukuman yang diatur juga sangat rendah dibandingkan hukuman atas kasus kejahatan seksual yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bahkan dalam Qanun Jinayat tidak mengatur tentang pemulihan fisik dan psikis bagi korban kejahatan seksual.  

Padahal, sebutnya kebanyakan dari korban kejahatan seksual mengalami sakit dan trauma berkepanjangan dan juga perlu penanganan secara khusus.

"Hal lainnya adalah perlunya Qanun Jinayat mengatur bagaimana mencegah kejahatan seksual agar tidak terus berulang," pungkas Darwati A Gani.

Komentar

Loading...