Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Damai Aceh, Otsus dan BUMG

Damai Aceh, Otsus dan BUMG

Oleh: Alja Yusnadi 

Hari ini, 15 Agustus 2020 tepat 15 tahun Aceh mengakhiri konflik bersenjata. Kali ini saya tidak menceritakan bagaimana konflik itu telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Jelasnya, konflik itu membuat Aceh terbelakang. Banyak sekolah dibakar. Instansi pemerintah dibakar. Fasilitas publik dibakar.

Konflik juga menyebabkan orang meninggal, janda dan yatim. Konflik menyisakan luka yang mendalam.

Barangkali, itulah harga yang harus ditukar demi mewujudkan Aceh Merdeka. Aceh yang berpisah dari Indonesia, Aceh yang menjadi negara, bukan provinsi. Aceh yang jalan-jalannya terbuat dari emas.

Sudah beberapa kali jalan damai itu dirintis, namun semua gagal di tengah jalan. Sampai akhirnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersama Pemerintah Indonesia duduk semeja, berunding.

Masing-masing pihak mengajukan permohonan, sesekali keberatan atas permohonan pihak satunya lagi. Setelah beberapa kali sidang, tercapailah kesepahaman.

GAM memahami Pemerintah, dan Pemerintah memahami GAM. Tentu, pemahaman itu tidak mampu memenuhi hasrat kedua pihak secara utuh. Disitulah letak komprominya.

Pemerintah harus memperlakukan GAM sebagai entitas yang harus di integrasikan kembali ke tengah-masyarakat. GAM pun demikian, harus merelakan senjata yang mereka dapatkan dengan susah payah—ada yang harus menjual harta, merampas senjata lawan—untuk dimusnahkan. Itu salah satu kesepahaman yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Karena perundingan itu berlangsung di Helsinki, Finlandia, jadilah MoU itu sebagai MoU Helsinki. MoU itu sebagai peta jalan dalam mengelola Aceh masa depan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Aceh bersama Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, Civil Society Organitation (CSO) dan GAM merumuskan rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya diserahkan kepada DPR RI untuk di bahas.

Tahun 2006, DPR RI bersama Pemerintah bersepakat membuat undang-undang yang mengatur tentang Aceh. Sejak saat itu, Aceh menjadi provinsi yang menjalankan otonomi seluas-luasnya melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Banyak hal dalam MoU Helsinki yang diejawantahkan ke dalam produk hukum tersebut.

Salah satunya perkara ekonomi. Karena, saat konflik ekonomi Aceh terpuruk, jatuh ke lubang yang paling dalam. Pertumbuhan ekonomi sangat lambat. masyarakat kehilangan pekerjaan. Ujung-ujungnya miskin. 

Konflik juga menyisakan korban, baik korban nyawa, korban harta, atau korban fisik. Dan, konflik juga menyisakan dendam, kalau tidak diselesaikan bisa berkepanjangan.

Kali ini, saya ingin memperingati perdamaian Aceh itu, dengan melihat beberapa residu. Apakah semua telah selesai?

Baik MoU Helsinki maupun Undang-undang Pemerintahan Aceh, memberikan maklumat kepada penyelenggara pemerintah agar memperbaiki perekonomian masyarakat, yang sudah sekian lama terpuruk.

Maklumat itu bukan sekedar maklumat. Setelah damai, Aceh memiliki dana otonomi khusus. Ada yang menyebut dana ini sebagai kompensasi damai, ucapan terimakasih pemerintah pusat, dan lain-lain.

Apapun istilahnya, dana otonomi khusus tidak dimiliki oleh daerah lain, kecuali Papua, Jogyakarta, dan Aceh. Angkanyapun lumayan besar. Untuk 15 tahun pertama, setara 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, 5 tahun terakhir setara 1 persen DAU nasional.

Dana otsus diberikan selama 20 tahun. Bagaimana jika selama 20 tahun Aceh belum juga bangkit dari keterpurukan? Kita lihat saja langkah politk apa yang dimainkan oleh elit-elit Aceh.

Otsus pertama sekali ditransfer menjadi pendapatan Aceh pada APBA 2008. Artinya, Aceh sudah menikmati dana otsus selama 13 tahun. Apakah selama itu getaran ekonomi sudah mulai terasa?

Kalau kita ukur secara makro, Aceh masih menjadi provinsi termiskin pertama atau kedua se Sumatera. Di Sumatera rival Aceh sebagai juru kunci adalah Bengkulu.

Namun demikian, membandingkan Aceh dengan Bengkulu tidak relevan. Lihat saja, Aceh memiliki APBA tahun 2020 sebesar 17 triliun rupiah, sementara APBD Bengkulu tahun 2020 sebesar 3,3 triliun rupiah. Aceh memiliki penduduk sekitar 5,3 juta jiwa, sementara Bengkulu sekitar 2 juta jiwa.

Secara nasional, Aceh berada di atas Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo.

Mungkin jadi, Pemerintah Aceh memiliki arah mengenai penggunaan dana otsus ini. Punya pentunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

Selama ini, kalau kita lihat output di lapangan, hampir tidak ada beda keberadaan otsus itu selain menambah jumlah pendapatan.

Otsus bukanlah dana abadi. Berjangka. Pemikiran ini yang harus dimiliki oleh Pemerintahan Aceh.

Setidaknya, dalam tempo yang sudah singkat ini. Hampir masuk ke dalam 1 persen DAU nasional, program pemberdayaan ekonomi itu harus menjadi program strategis.

Saya ingin mengatakan, salah satu program pemberdayaan ekonomi itu dapat dilakukan melalui penguatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pemerintah Aceh harus memimpin penguatan itu.

Bisa jadi, alasannya sudah pernah di coba di periode sebelumnya. Saya katakan belum efektif. Memang ada program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling banyak melalui hasil reses anggota dewan.

Program itu tidak jelas desainnya. Asal jadi. Sehingga disalahgunakan, termasuk oleh sebagian kecil penyelenggara.

Secara eksplisit, BUMG memang tidak diatur di dalam undang-undang tersebut. Namun, pada pasal 155, ada perintah untuk mengatur arah perekonomian Aceh.

Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perekonomian itu dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

Sampai saat ini, belum ada wujud nyata proses penciptaan nilai tambah itu, baik produksi besar maupun pruduksi kecil.

Memasuki tahun ke 15, tidak salah untuk mencoba memanfaatkan BUMG, dengan cara menguatkannya.

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong, Pemerintah Provinsi dapat merumuskan jalan panjang BUMG menuju kemandirian.

Penguatan itu dapat diawali dengan merumuskan dasar hukum, baik melalui Pergub maupun qanun aceh. Jika tidak menguasai medan, ajak Perguruan Tinggi, kalau perlu datangkan pakar dari luar. 

Salah satu bentuknya, dapat ditentukan berdasarkan komoditi unggulan suatu kawasan. Sektornya bisa macam-macam, ada pertanian, peternakan, kelautan-perikanan, perdagangan, industri rumah tangga, dll.

Bukan tidak mungkin BUMG akan memproduksi berbagai kebutuhan yang diminati pasar. Pemerintah menjadi regulator.

Paling tidak, sebagian dana otsus itu dialokasikan untuk penguatan BUMG dan UMKM di Aceh. Apalagi selama ini otsus sudah menyentuh proyek fisik yang monumental, seperti yang sedang direncanakan dalam penganggaran multi years itu.

Jika BUMG basisnya adalah gampong, maka otsus juga harus menyasar perbaikan ekonomi keluarga mantan GAM dan keluarga korban konflik yang sampai hari ini hidupnya dibawah garis kemiskinan.

Hal tersebut sebagai upaya untuk memutus mata rantai konflik. Selain karena terbelakang secara ekonomi, mereka juga tidak mampu mengkases kesejahteraan karena dimarjinalkan.

Memang tidak sedikit pula yang sudah menjadi elit baru. Ada yang menjadi anggota DPRK, DPRA, pengusaha, bahkan ada yang sudah menjadi Bupati/Walikota.

Di luar itu, yang saya bicarakan ini yang tidak seberuntung itu. Mungkin Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memiliki data, berapa jumlah yang masih perlu dibantu.

Mereka harus berdaya samasekali. Paling tidak, di saat otsus ini berakhir, kita masih bisa melihat roda ekonomi mereka berputar. Dan dengan bangga, kita dapat mengatakan, itu adalah hasil yang kami tuai dari perjuangan panjang yang melelahkan itu.

Jangan sampai, hilang tanpa bekas, bisa-bisa di seurapa oleh anak cucu, karena dianggap tidak becus megurus dana kekhususan itu, ingat, ya, mengurus dana, bukan mencari dana.

Komentar

Loading...