Dahlan Jamaluddin: Polemik Qanun LKS Harus Diakhiri, Masih Ada Ruang Untuk Memperbaiki Penerapannya

Dahlan Jamaluddin: Polemik Qanun LKS Harus Diakhiri, Masih Ada Ruang Untuk Memperbaiki Penerapannya

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin mengatakan tidak ada perdebatan lagi terkait Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena masih ada ruang transisi untuk memperbaiki penerapannya di tahun 2022 mendatang.

Terkait pro dan kontra teknis pelaksanaanya masih berlaku sampai sekarang dan semua diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak untuk kemudian dibahas dan dicarikan solusinya bersama.

"Saya kira polemik itu sudah harus kita akhiri. Sekarang tantangannya bagaimana ini bisa berjalan dengan maksimal dan bisa memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh Rakyat Aceh hari ini. Kemiskinan, pengangguran, persoalan IPM kita yang rendah, persoalan-persoalan dasar pembanguan yang masih menghinggapi kita Aceh, itu saja persoalannya, " ucap Dahlan Jamaluddin dalam publik review yang diadakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Hotel Kriyad, Banda Aceh, Rabu (30/12/2020) kemarin.

Menurutnya saat qanun sudah disahkan beberapa waktu lalu, kewajiban kita adalah tunduk dan patuh untuk menjalankannya. Selama ini, kata Dahlan kontribusi bank terhadap UMKM di Aceh cukup minim padahal nasabah dan uang Aceh masuk dalam urutan 10 terbanyak nasional.  

Salah satu peran qanun LKS disini mewajibkan setiap bank untuk melakukan pembiayaan UMKM sebesar 40% dengan begitu akan banyak aktivitas produktif yang bisa diberikan perbankan.

Terkait masalah bank konvensional yang tutup di Aceh, dijelaskan Dahlan memang tidak ada perintah wajib mereka harus keluar dari Aceh. Tapi, menurutnya itu merupakan konsekuensi logis atas penerapan Qanun LKS yang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Aceh yang beragama Islam untuk tunduk terhadap qanun tersebut. Maka, pasar mereka sudah tidak tersedia lagi. Namun hal itu masih disediakan ruang untuk didiskusikan.

"Konteks yang harus kita diskusikan sebenarnya, tantangan ke depannya bagaimana keberadaan Qanun LKS ini bisa mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi di Aceh. Bisa memberikan kontribusi manfaat untuk menciptakan basis-basis usaha produktif," tambah Dahlan.

Semestinya kita sudah harus berdiskusi bagaimana Aceh punya mimpi besar tentang keuangan syari'ah secara keseluruhan bukan sekedar dalam konteks transaksi yang menjadi persoalan teknis. Dan memang diakuinya ada hal-hal teknis yang masih perlu diperbaiki dalam penerapan qanun tersebut yang perlu difasilitasi oleh pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut.

Dahlan juga menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan acara review publik tersebut, dan berharap semua persoalan yang disampaikan untuk di tampung agar dicarikan jalan keluarnya bersama tanpa menegasikan persoalan keberadaan qanun tersebut.

"Nah kalaupun harus di review, reviewnya dalam konteks memperbaiki untuk memperkuat bagaimana LKS bisa hadir untuk memberikan jawaban terhadap persoalan Rakyat Aceh hari ini, agar Aceh bisa tumbuh menjadi suatu kekuatan eknomi baru di kawasan dan menjawab persoalan-persoalan Aceh di masa yang akan datang," pungkas Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.

Komentar

Loading...