Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Buruh Desak Gubernur Aceh Segera Naikkan UMP

Buruh Desak Gubernur Aceh Segera Naikkan UMP

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Puluhan masa dari Aliansi Buruh Aceh melakukan unjuk rasa menuntut Pemerintah Aceh agar segera menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2021.

Ketua umum Buruh Aceh, Syaiful Mar mengatakan bahwa biasanya UMP akan selalu naik di Aceh, namun kali ini melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja RI No: M/11/HK.04/x/2020 tanggal 26 Oktober 2020 malah diterbitkan untuk tidak dinaikkan UMP di Aceh.

“Perkara tersebut diakibatkan gara-gara disahkannya UU Omnibus Law, anehnya UU belum disahkan, namun surat edaran tentang tidak dinaikkannya UMP sudah berjalan, itukan aneh, semestinya setiap produk UU yang telah disahkan, tiga atau empat tahun ke depan baru bisa dijalankan,” katanya.

Oleh karena itu Aliansi Buruh Aceh menilai bahwa UU Cipta Kerja adalah produk yang gagal dan merugikan buruh.

Syaiful menambahkan hingga hari ini Pemerintah Aceh belum melakukan apapun terkait dengan UMP tahun 2021, harusnya Aceh itu memiliki hak istimewa, hal tersebut dikarenakan Aceh memiliki otonomi khusus.

“Di DKI sendiri mereka menaikkan UMP hingga 4 persen, begitu juga dengan tetangga kita Sumatera Utara, mengapa Aceh tidak demikian, kan lucu,” ungkapnya.

Selain itu, kata Syaiful, mereka juga menuntut agar Gubernur Aceh segera mengeluarkan Pergub dan Kepgub untuk buruh di Aceh yang sudah diatur dalam Qanun nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan Aceh.

“Hanya tiga pergub yang baru dikeluarkan terkait dengan ketenagakerjaan di Aceh, yaitu cuti memperingati tsunami bersama, tunjangan magang dan cuti bagi ibu hamil. Oleh karena itu kami menurut ada banyak lagi yang harus dilakukan Gubernur terhadap buruh di Aceh,” ujarnya.

Tidak hanya itu, para orator aksi juga meminta Presiden membatalkan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan mengeluarkan PERPU.

Selanjutnya mereka juga mengajukan Judicial review dan meminta MK untuk mencabut Undang-Undang tersebut.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...