Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Bupati Abdya : Selamat Tinggal Pabrik PKS

Bupati Abdya : Selamat Tinggal Pabrik PKS

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim, SH mengucapkan selamat tinggal terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot.

Pasalnya, Akmal sudah melaporkan kepada Plt. Gubernur Aceh agar pabrik PKS yang selama ini didambakan oleh masyarakat Abdya dibatalkan untuk menjadi aset daerah kabupaten tersebut.

“Pada saat pelantikan Bupati Aceh Selatan, saya sudah berbicara khusus dengan bapak Plt Gubernur Aceh, dan saya tawarkan bahwa pabrik PKS diambil saja untuk aset provinsi,” ungkapnya dalam Rapat Peripurna Laporan Keterengan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2019, Senin (20/7/2020).

Lebih lanjut Akmal menjelaskan, jika dirinya hingga saat ini belum mengerti apa penyebab pabrik sawit tersebut belum diberikan rekomendasi oleh Dewan Perwakilan Aceh (DPRA). Padahal, kata dia, setiap harinya rakyat rugi minimal Rp 600 juta.

Akmal mengaku, jika pemerintah provinsi sudah setuju dengan pengalihan aset tersebut menjadi aset daerah Abdya. bahkan, sambungnya, provinsi sudah dua kali membentuk tim dan hasilnya juga sepakat untuk dihibahkan menjadi aset Pemkab Abdya.

“Bagi kita saat ini bukan siapa pengelola, akan tetapi rakyat kita terlayani, sedangkan nantinya PKS itu akan dikelola oleh pemkab Abdya atau provinsi silahkan. Perlu juga diketahui, bahwa pemerintah itu boleh rugi kalau untuk melayani rakyatnya,” kata Akmal.

Ia juga menerangkan, pemerintah bukanlah lembaga bisnis, tetapi pemerintah merupakan lembaga kesejahteraan masyarakat. Kemudian, katanya, pemerintah juga tidak bisa mengatur perusahaan untuk membeli sawit petani dengan harga tertentu. Sebab, perusahaan tunduk pada undang-undang perseroan.

“Tidak ada cara lain, kecuali memiliki pabrik sendiri atau pemerintah menempatkan modal ke pabrik atau perusahaan. Oleh karena itulah tujuan perlu adanya pabrik sawit pemerintah agar haganya bisa disesuaikan sehingga petani tidak rugi,” jelasnya.

Akmal menyebutkan, apabila saat ini pemerintah Aceh menyerahkan PKS tersebut menjadi aset Pemkab Abdya sudah tidak mungkin lagi. Karena masa jabatan dirinya hanya tinggal dua tahun lagi dan akan berakhir ditahun 2022 mendatang.

“Untuk menghapus aset provinsi, dan penyerahan menjadi aset Abdya itu akan memakan waktu selama satu tahun, karena saya harus mengundang trip aversial, maka bukan waktu singkat untuk prosesnya, itupun kalau pengurusannya mulus,” sebutnya.

Maka dalam jangka satu dua bulan kedepan, Akmal akan mencari solusi supaya pabrik sawit diluar pemerintah akan ada di Abdya. Padahal solusi tersebut sudah lama ada, hanya saja ia menginginkan pabrik sawit milik pemerintah dengan tujuan agar harga sawit petani tidak dibeli dengan harga murah.

“Saya memohon ampun kepada Allah, dimana pada akhirnya saya harus mengambil keputusan ini, karena rakyat saya harus ada pabrik sawit, paling tidak murah ongkos angkut saja sudah syukur,” pungkasnya.

Komentar

Loading...