Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Bukan Apam, Rakyat Butuh Bantuan

Bukan Apam, Rakyat Butuh Bantuan
Foto: Jawapos

PERDEBATAN mengenai data penerima Bantuan Sosial (Bansos) nampaknya berlanjut. Di Aceh Selatan, Anggota DPRK dengan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) bersiteru dan saling berbalas pantun.

Diawali keluhan masyarakat terkait data Bansos yang tidak akurat. Ada Gampong yang tidak mendapat sama sekali, orang yang sudah meninggal masuk dalam list bantuan hingga ada sejumlah masyarakat ekonomi mapan masuk data.

Hadi Surya, Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan angkat bicara, dimulai dari media sosial, hingga statemennya dikutip media,”Dinas Sosial Meuapam,” Hadi melampiaskan kekesalannya kepada Dinsos.

Tidak terima, Kadis Sosial Aceh Selatan, Zubir Efendi merilis ke media, membalas pernyataan yang menyudutkan instansi yang dia pimpin. Menurut Zubir, statement politisi dan LSM itu tendensius,

Zubir tidak menyebut nama LSM, namun berdasarkan tracking media, politisi dan LSM yang mengkritik Dinas Sosial soal amburadulnya data Bansos adalah Hadi Surya dan M. Nasir Made, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jendela Keadilan Aceh (JKA).

Hadi menuding Dinsos Meuapam, karena dianggap lemah, tidak berdaya dan data tidak valid.

Pembelaan Dinsos, kekacauan data itu akibat singkatnya waktu yang diberikan oleh Dinsos Provinsi, sehingga pilar sosial kesulitan mendata di lapangan. Pilar Sosial itu, lanjut Zubir merupakan relawan yang bernaung dibawah Dinsos, dan tidak dibayar sepeserpun atas kerja kerelawanan itu.

Dari kerja para relawan itu, terkumpullah 6.000 keluarga, setelah diverifikasi lapangan, menyisakan 5.933 keluarga untuk seterusnya di SK –kan oleh Plt Bupati dan dikirim ke Dinsos Aceh.

Tidak hanya itu, ada 18.000 Keluarga lagi yang akan mendapat Bansos yang bersumber dari APBK. Disitulah Nasir membantah, katanya data itu rancu, karena yang sudah dibagi baru yang bersumber dari APBA, 5.933 keluarga.

Jika kita lihat, apa yang disampaikan  oleh Hadi dan Nasir adalah sebuah keinginan agar penyaluran bansos tidak menjadi konflik social baru karena tidak tepat sasara. Hadi dalam kapasitas sebagai wakil rakyat menggunakan fungsi kontrolnya.

Sementara Nasir, sebagai Civil Society Organitation (CSO) mengadvokasi agar kebijakan pemerintah adil untuk seluruh rakyat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), yang membantu kepala daerah mengurus persoalan sosial masyarakat, Dinas Sosial harus siap untuk di kritik. Apalagi menyangkut kemaslahatan rakyat kecil yang dilakukan oleh wakil rakyat pula.

Jikapun ingin klarifikasi, berikan jawaban yang bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang masih mengambang di ruang publik pasca hujan kritik yang dilayangkan berbagai pihak.

Disisi lain kita berikan apresiasi jika benar pilar sosial bekerja tanpa dibayar dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan legilatif mencarikan solusi bersama atas hal itu.

Di tengah pandemi ini tentu rakyat juga tidak ingin melihat para petinggi negeri terus bertikai. Apalagi ini lagi puasa ditambah Corona.

Dinsos sebaiknya kerja teknis saja, diluar itu biar menjadi porsi politisi saja. Kalau misalnya tidak tersedia anggaran, mengahdap saja ke dewan. siapa tahu bisa segera direalisasikan.

Tak ada salahnya, anggota dewan lebih arif menyampaikan kritik maupun masukan dan langkah memanggil Dinsos secara kelembagaan dinilai tepat. Sementara Dinsos sebagai pelaksana diharapkan mampu menerjemahkan keinginan pimpinan dalam melayani masyarakat di tengah pandemi.

Untuk mencapai Aceh Selatan Hebat sangat dibutuhkan tangan dingin para kepala OPD dalam mengeksekusi visi misi kepala daerah. Semoga masyarakat segera mendapat bantuan, bukan hanya sebatas perdebatan 'apam'.

Komentar

Loading...