BPK Temukan Sejumlah Masalah Dalam Laporan Keuangan Pemkab Aceh Selatan

BPK Temukan Sejumlah Masalah Dalam Laporan Keuangan Pemkab Aceh Selatan
Bupati Tgk Amran dan Ketua DPRK Amiruddin saat menerima LHK Keuangan tahun anggaran 2020 dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh menemukan beberapa pokok permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2020, salah satunya realisasi belanja makanan dan minuman rumah dinas Sekretaris Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca: Aceh Selatan Kembali Raih WTP Keenam

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus mengatakan pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

"Opini BPK terhadap laporan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP)," ungkap Arif Agus dalam keterangan yang diterima anteroaceh.com, Jum'at (21/5/2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, sebut Arif ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama terkait realisasi belanja makanan dan minuman rumah dinas Sekda Aceh Selatan yang tidak sesuai ketentuan. 

BPK merekomendasikan Bupati Aceh Selatan agar memerintahkan Sekda untuk tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja makan dan minuman untuk rumah dinas tersebut.

Kemudian permasalahan kedua, lanjutnya, terkait realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai peruntukan.

"Untuk memperbaikinya, BPK memberi rekomendasi Bupati Aceh Selatan agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses kelebihan pembayaran BTT kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 dengan menyetor ke kas daerah," ungkap Kepala BPK Aceh.

Lalu pokok permasalah terakhir yaitu terkait pengelolaan aset tetap yang dinilai belum sepenuhnya memadai dan untuk memperbaikinya direkomendasikan agar memerintahkan Sekda selaku pengelola barang untuk melakukan inventarisasi aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain untuk ditarik dan difungsikan sebagai operasional Pemkab Aceh Selatan.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Aceh Selatan TA 2020 tersebut telah diserahkan langsung oleh Kepala BPK Aceh kepada Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin dan Bupati Tgk. Amran di kantor BPK Aceh, beberapa waktu lalu.

"BPK mendorong Pemkab Aceh Selatan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat kepada stakeholders atau pihak pihak yang berkepentingan," pungkas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus.

Komentar

Loading...