Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

BPJS Kesehatan dan Pemkab Gayo Lues Samakan Persepsi terkait Perpres 75/2019

BPJS Kesehatan dan Pemkab Gayo Lues Samakan Persepsi terkait Perpres 75/2019

BLANGKEJEREN, ANTEROACEH.com – BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues atas pembayaran iuran JKN-KIS bertempat di aula Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, Rabu (26/2/2020).

Kegiatan tersebut dilaksanakan terkait perubahan iuran sebelum dan pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Gayo Lues, Kepala BPJS Kesehatan beserta jajaran, Sekretaris Bappeda, Perwakilan Badan Pengelola Keuangan Gayo Lues beserta jajaran serta Perwaiklan Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Jika sebelumnya pembayaran iuran 2% dipotong dari gaji PNS dan 3% dibayarkan oleh negara, maka pasca lahirnya Pepres 75 menjadi 1% dipotong dari gaji PNS dan 4% dibayarkan oleh negara juga sebagaimana ditegaskan dengan  terbitnya Surat Edaran Mendagri Nomor  900/471lSJ Tahun  2020 Tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Asfurina dalam paparannya mengatakan oleh karenanya melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan dan Pemkab Gayo Lues melakukan proses rekonsiliasi data pembayarann dan juga validasi data kepesertaa.

Selain komposisi persentase, yang menjadi poin penting dalam Perpres 75 adalah komponen yang menjadi dasar pemotongan iuran dan kewajiban Pemkab, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan juga tambahan penghasilan lainnya bagi PNS.

Hal tersebut pada periode bulan Januari lalu belum dilakukan secara tepat perhitunggannya oleh Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Gayo Lues.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Gayo Lues H. Thalib, S.Sos mengungkapkan bahwa dengan lahirnya Surat Edaran Mendagri Nomor  900/471lSJ Tahun  2020 tanggal 20 Januari yang lalu saya rasa telah menjawab secara teknis terkait mekanisme dan tata cara pemotongan dan penyetoran iuran sebagaimana dimaksud di dalam Perpres 75.

“Dan Pemkab Gayo Lues melalui Badan Pengelola keuangan akan segera menindaklanjuti terkait selisih pembayaran pada bulan Januari yang lalu,” ungkap Sekda.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...