Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Gayo Lues Duduk Bersama Bahas Validasi Data PBI-JK

BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Gayo Lues Duduk Bersama Bahas Validasi Data PBI-JK

BLANGKEJEREN, ANTEROACEH.com – BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus melakukan upaya perbaikan data peserta JKN-KIS.

Pembaruan data peserta merupakan hal yang rutin dilakukan mengingat data kepesertaan Program JKN-KIS yang sangat dinamis.
Kegiatan tersebut dilakukan pula pada tingkat Kabupaten/Kota seperti yang dilaksanakan antara BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil Kabupaten Gayo Lues pada Rabu (26/2/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan dan Dinas Kependudukan Gayo Lues dan Kepala Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) beserta staf Dinas Sosial, Kepala serta Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan beserta staf.

“Yang menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah masih terdapat penduduk yang didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tetapi tidak masuk dalam Data Terpadu sesuai SK Menteri Sosial Nomor 8/HUK Tahun 2019, dan melalui kegiatan ini kami optimis data tersebut tervalidasi demi memastikan seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JK yang di daftarkan dalam program JKN-KIS telah terdaftar dalam Data Terpadu yang ditetapkan Menteri Sosial,” terang Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Abdurrahman.

Peserta Penerima Bantuan Iuran yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akan dilakukan penonaktifan terhadap kepesertaan JKN-KIS mereka, namun peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta yang didaftarkan dan iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara jika peserta yang sudah tidak didaftarkan Pemerintah tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

“Bahwa proses rekonsiliasi dan validasi data peserta PBI JK ini memang menjadi prioritas kita, untuk itu kita siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan dan akan memaksimalkan fungsi petugas desa untuk benar-benar memvalidasi data peserta PBI-JK tersebut,” ungkap Kepala Bidang PFM Dinas Sosial Kab. Gayo Lues, Said Muhammad.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...